Lelang Jabatan, Menempatkan Pejabat untuk Kebutuhan Kinerja

- Jumat, 25 Juni 2021 | 11:45 WIB
Nurokhman. (suaramerdeka.com / dok)
Nurokhman. (suaramerdeka.com / dok)

PRESTISIUS !!! Kejaksaan RI telah melakukan lelang jabatan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan RI. Lelang jabatan ini sudah berjalan sebelum kontroversialnya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lelang jabatan Kejaksaan RI bisa diartikan perubahan di internal korps adhyaksa yang berjalan dengan baik seiring perkembangan zaman dan tentunya sesuai agenda perubahaan atau Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI yang telah lama diluncurkan pada 18 September 2008.

Lalu, Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin adalah Jaksa Agung RI yang memasukan lelang jabatan menjadi program prioritas atau gebrakan 100 hari pertama kerjanya dari tujuh poin gebrakan 100 hari kerja. Lelang jabatan adalah poin penting perubahan internal korps adhyaksa.

Di mana, program ini seakan-akan menjawab teka-teki kriteria pejabat di jabatan tertentu yang strategis.

Baca Juga: Mulai 7 September 2021, El Savador Legalkan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Sah

Di mana, sebelumnya ada stigma untuk mengisi jabatan strategis adalah urut-kacang, orangnya Jaksa Agung dan lingkaran pejabat tinggi negara ini atau pejabat Kejaksaan RI yang telah berjasa terhadap partai pengusung Presiden RI.

Lelang jabatan ini dilakukan untuk jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Pemantapan atau Kejaksaan Tinggi tipe A. Adapun Kejaksaan Tinggi tipe A yakni, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan.

Euforia Lelang Jabatan, kali pertama menggaung pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI tahun 2019 yang diselenggarakan di Hotel Yasmin, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada 3-6 Desember 2019.

Gaung lelang jabatan itu disambut hangat layaknya sebuah solusi yang lama ditunggu-tunggu oleh insan adhykasa akan perubahan pola mutasi dan promosi yang obyektif demi terciptanya aparat Kejaksaan RI sebagai penegak hukum yang professional, bersih, transparan, akuntabel dan berwibawa.

Baca Juga: Protokol Kesehatan Tidak Bisa Ditawar, Bila Pandemi Ingin Terkendali

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Aspek Hukum Arisan Online

Jumat, 24 September 2021 | 00:30 WIB

Mengganti Beban Pembiayaan BLBI

Jumat, 24 September 2021 | 00:10 WIB

Antusiasme Menyambut Kompetisi Liga 3

Jumat, 24 September 2021 | 00:00 WIB

Memindai Cermin Kota Kudus

Kamis, 23 September 2021 | 11:36 WIB

Indonesia Diuji dalam Ketegangan AUKUS

Kamis, 23 September 2021 | 01:28 WIB

Mewujudkan Sekolah Tatap Muka Aman

Kamis, 23 September 2021 | 01:25 WIB

Keterampilan dan Kompetensi Abad 21

Kamis, 23 September 2021 | 01:16 WIB

Maksimalkan Efektivitas Blended Learning

Rabu, 22 September 2021 | 01:11 WIB

Gernas BBI Jangan Hanya Seremonial

Rabu, 22 September 2021 | 01:08 WIB

Mahasiswa Merdeka

Rabu, 22 September 2021 | 01:03 WIB

Penguatan Imunitas Usaha Koperasi

Selasa, 21 September 2021 | 00:32 WIB

Jangan Lengah dalam Mitigasi Covid-19

Selasa, 21 September 2021 | 00:27 WIB

Wakaf untuk Sektor Informal

Selasa, 21 September 2021 | 00:22 WIB

Menjaga Keamanan ”PeduliLindungi”

Senin, 20 September 2021 | 00:20 WIB

Keamanan Nelayan di Laut China Selatan

Senin, 20 September 2021 | 00:10 WIB

Berharap kepada Inovasi Kepariwisataan

Senin, 20 September 2021 | 00:00 WIB

Menyusuri Masa Lalu Aneka Kota

Sabtu, 18 September 2021 | 00:59 WIB

Arah Jalan Berbahaya bagi KPK

Sabtu, 18 September 2021 | 00:49 WIB

Strategi UMKM saat Endemi

Sabtu, 18 September 2021 | 00:44 WIB
X