Pelindungan untuk Pedagang Pasar Tradisional

Red
- Kamis, 24 Juni 2021 | 01:27 WIB
Tajuk Rencana
Tajuk Rencana

Pedagang pasar tradisional pada zaman serbalayar dan modern kian tergusur. Karena tak mengikuti transaksi dengan aplikasi, mereka kian ditinggalkan oleh para pembelanja.

Karena dagangan yang dijual tak sebersih dan seberkualitas toko modern, orang-orang pun kian meninggalkan pasar tradisional.

Jika situasi semacam ini dibiarkan, akan sangat mungkin pasar ditinggalkan para pedagang karena mereka tak mau lagi berdagang dan memilih pekerjaan lain. Pedagang pasar tradisional, dengan demikian, membutuhkan pelindungan.

Ironisnya, jika dibandingkan dengan pekerjaan lain semacam nelayan dan petani, paling tidak menurut Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Indonesia belum memiliki perangkat hukum berupa undang-undang yang bisa digunakan untuk memberikan pelindungan bagi pedagang pasar tradisional. Jadi, sebaiknya memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan agar segera ada undang-undang yang memberikan pelindungan kepada para pedagang pasar tradisional.

Ini sudah sangat mendesak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 di Indonesia ada 14.182 pasar tradisional.

Tentu pada 2021 jumlahnya bisa saja bertambah. Jika pada 2019 ada 12,6 juta pedagang yang berjualan di pasar tradisional, bukan tidak mungkin pada 2021 jumlahnya juga bertambah.

Atau kalau berkurang, tak akan terlalu banyak. Jadi, tak berlebihan jika DPR segera merumuskan undang-undang berkait dengan pedagang pasar tradisional.

Jangan sampai ketiadaan pelindungan membuat pedagang pasar tradisional tergusur dari sistem perekonomian kita.

Tentu pembuatan undangundang pelindungan pedagang pasar tradisional tak bisa sertamerta. Perlu perencananan penyusunan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemerintah untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Mengenai siapa yang membuat RUU tak harus dari DPR.

Sebab, RUU itu bisa juga dari pemerintah atau DPD. Kini kita tinggal menunggu siapa yang akan membuat RUU. Mungkin pemerintah sebagaimana usulan Bambang Soesatyo bisa segera mengambil inisiatif. Tak perlu menunggu DPR atau DPD.

Makin cepat makin baik. Paling tidak agar para pedagang itu tidak kian tergusur. Sebab, memang tidak mungkin lagi mereka bersaing dengan toko modern atau pedagang-pedagang baru yang mengikuti kehendak zaman. Kecuali jika mereka mau hidup seturut zaman (dengan memanfaatkan aplikasi untuk berdagang secara online ataupun menerima pembayaran secara online), mereka akan bisa bertahan.

Sebenarnya ada PP Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Ini bisa dipakai sebagai landasan dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional dan modern.

Malah ada pedoman teknisnya yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/12/2008. Jika ini masih dianggap kurang berdaya, segera dibikin saja RUU mengenai pelindungan pedagang pasar tradisional. Jangan terlalu lama.

Halaman:
1
2

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Menengok Potensi Peran Milenial Kabupaten Brebes

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:12 WIB

Quo Vadis Kejaksaan RI?

Senin, 10 Januari 2022 | 09:12 WIB

Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia Pascapandemi

Sabtu, 8 Januari 2022 | 08:12 WIB

Digitalisasi Ibuisme

Kamis, 6 Januari 2022 | 12:30 WIB

Negeri-negeri Ambon Manise untuk Indonesia

Senin, 27 Desember 2021 | 08:45 WIB

Beri mereka waktu

Rabu, 22 Desember 2021 | 10:12 WIB

Peran Ibu dalam Penguatan Literasi Digital

Rabu, 22 Desember 2021 | 09:12 WIB

Di Balik Kebakaran Pasar Weleri

Minggu, 12 Desember 2021 | 17:42 WIB

Di Balik Meroketnya Harga Minyak Goreng

Kamis, 9 Desember 2021 | 07:45 WIB

Makna Angka 9 di Hari Jadi Ke–272 Blora

Senin, 6 Desember 2021 | 08:24 WIB

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB
X