Pelindungan untuk Pedagang Pasar Tradisional

Red
- Kamis, 24 Juni 2021 | 01:27 WIB
Tajuk Rencana
Tajuk Rencana

Pedagang pasar tradisional pada zaman serbalayar dan modern kian tergusur. Karena tak mengikuti transaksi dengan aplikasi, mereka kian ditinggalkan oleh para pembelanja.

Karena dagangan yang dijual tak sebersih dan seberkualitas toko modern, orang-orang pun kian meninggalkan pasar tradisional.

Jika situasi semacam ini dibiarkan, akan sangat mungkin pasar ditinggalkan para pedagang karena mereka tak mau lagi berdagang dan memilih pekerjaan lain. Pedagang pasar tradisional, dengan demikian, membutuhkan pelindungan.

Ironisnya, jika dibandingkan dengan pekerjaan lain semacam nelayan dan petani, paling tidak menurut Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Indonesia belum memiliki perangkat hukum berupa undang-undang yang bisa digunakan untuk memberikan pelindungan bagi pedagang pasar tradisional. Jadi, sebaiknya memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan agar segera ada undang-undang yang memberikan pelindungan kepada para pedagang pasar tradisional.

Ini sudah sangat mendesak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 di Indonesia ada 14.182 pasar tradisional.

Tentu pada 2021 jumlahnya bisa saja bertambah. Jika pada 2019 ada 12,6 juta pedagang yang berjualan di pasar tradisional, bukan tidak mungkin pada 2021 jumlahnya juga bertambah.

Atau kalau berkurang, tak akan terlalu banyak. Jadi, tak berlebihan jika DPR segera merumuskan undang-undang berkait dengan pedagang pasar tradisional.

Jangan sampai ketiadaan pelindungan membuat pedagang pasar tradisional tergusur dari sistem perekonomian kita.

Tentu pembuatan undangundang pelindungan pedagang pasar tradisional tak bisa sertamerta. Perlu perencananan penyusunan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemerintah untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Mengenai siapa yang membuat RUU tak harus dari DPR.

Sebab, RUU itu bisa juga dari pemerintah atau DPD. Kini kita tinggal menunggu siapa yang akan membuat RUU. Mungkin pemerintah sebagaimana usulan Bambang Soesatyo bisa segera mengambil inisiatif. Tak perlu menunggu DPR atau DPD.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB

Tembang Pagebluk Menyulap Bagong Menjadi Konten Kreator

Selasa, 16 November 2021 | 08:15 WIB

Metamorfosis Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi

Senin, 8 November 2021 | 11:12 WIB

Kebijakan Publik Versus PCR dan Antigen

Minggu, 7 November 2021 | 23:23 WIB

Pangan dan Telur Ayam

Minggu, 7 November 2021 | 15:26 WIB

Negara Hadir Versus Pinjol illegal

Senin, 25 Oktober 2021 | 23:45 WIB

PON 20 Papua Membuka Mata, Telinga dan Hati

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 23:42 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 00:10 WIB

Hikmah Covid-19 bagi Kehidupan Santri

Jumat, 22 Oktober 2021 | 23:06 WIB

Menggerakkan MGMP melalui Spirit 'MGMP'

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:23 WIB

Aksi Kita adalah Masa Depan Kita

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:36 WIB

Masjid dan Peran Memakmurkan Umat

Selasa, 5 Oktober 2021 | 13:31 WIB
X