Eksistensi dan Pelindungan Ekonomi Kreatif

Red
- Kamis, 17 Juni 2021 | 01:27 WIB
Tajuk Rencana
Tajuk Rencana

Di tengah pandemi Covid-19 ternyata ekonomi kreatif di Kota Semarang terus menggeliat.

Dalam event ''Ngobrol Asyik Pemerintah Kota Semarang Ekonomi Kreatif'' baru-baru ini, terungkap eksistensi 18 subsektor ekonomi kreatif.

Perkembangan dalam sektor tersebut tidak hanya tampak dari keragamannya, tetapi juga munculnya pelaku- pelaku usaha baru dengan berbagai inovasi antimainstream.

Kondisi tersebut tentu perlu dijaga dan dikembangkan sehingga perannya dalam perekonomian makin strategis.

Pemerintah juga telah menempatkan ekonomi kreatif dalam perhatian khusus, terbukti dari keberadaan kementerian yang menangani sektor tersebut. Penempatan ekonomi kreatif ke dalam pembinaan Kemenparekraf juga menunjukkan perlunya sektor itu secara sistemik dipadukan dengan pariwisata.

Pertumbuhan ekonomi kreatif terbilang sangat mengesankan, meski ada satu-dua sektor yang sangat terdampak pandemi seperti sektor periklanan dan penerbitan.

Secara nasional, berdasarkan data Focus Economy Outlook 2020, ekonomi kreatif menyumbang sebesar Rp 1.100 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sepanjang tahun 2020.

Ekonomi kreatif mampu menjadi primadona. Pariwisata dan performing art menjadi yang paling terdampak. Namun, terbukti ekonomi kreatif punya DNA survival yang sangatsangat luar biasa. Realitas itu tidak berarti bahwa sektor kreatif bisa dibiarkan sendirian dengan DNA kreativitasnya.

Justru sebaliknya, pelindungan semakin krusial. Sebagai catatan, istilah baku adalah pelindungan, bukan perlindungan. Upaya pelindungan terhadap sektor ekonomi kreatif masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari persoalan perizinan, perpajakan, hingga hak cipta dan ruang karya.

Untuk tumbuh dan berkembang, pelaku ekonomi kreatif membutuhkan ruang karya yang memenuhi atmosfer kreativitas. Titik tolak pelindungan ekonomi kreatif membutuhkan regulasi yang komprehensif memayungi lintas sektor. Undang-Undang Nomor 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif sudah diterbitkan.

Maka, menjadi kewajiban di tingkat daerah untuk menerbitkan penjabaran peraturan daerah provinsi ataupun kabupaten/ kota tentang ekonomi kreatif.

Langkah cepat diperlukan mengingat dinamika ekomomi kreatif juga berjalan sangat cepat. Jika lamban, keunggulan itu akan tergilas kekuatan global.

Halaman:
1
2

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Fintech Syariah, Sang Primadona Transformasi Digital

Rabu, 23 November 2022 | 11:32 WIB

Ancaman Senyap Asap Rokok

Selasa, 22 November 2022 | 19:19 WIB

PMA 68 dan Dinamika Akademik di Kampus

Kamis, 17 November 2022 | 16:57 WIB

Kepemimpinan Berorientasi Pengetahuan

Rabu, 16 November 2022 | 11:12 WIB

Memperkuat Jaringan Koperasi Syariah

Selasa, 15 November 2022 | 11:32 WIB

Utang atau Cetak Uang Baru?

Senin, 14 November 2022 | 11:12 WIB

Kepemimpinan dalam Organisasi Pembelajar

Sabtu, 12 November 2022 | 11:12 WIB

Mewaspadai Budaya Gila Kerja

Jumat, 11 November 2022 | 11:15 WIB

Sustainability dalam Bisnis Perusahaan

Kamis, 10 November 2022 | 11:12 WIB

Pungli dalam Pengurusan Warisan

Minggu, 30 Oktober 2022 | 12:04 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Minggu, 23 Oktober 2022 | 21:00 WIB

Peci untuk Cakades

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 21:55 WIB

Mencari Pemimpin Profetik

Senin, 10 Oktober 2022 | 12:03 WIB

Tragedi Oktober di Kanjuruhan

Minggu, 2 Oktober 2022 | 10:02 WIB

Obstruction of Press Freedom

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 09:16 WIB

Mari Dukung Partisipasi Taiwan di ICAO

Jumat, 30 September 2022 | 21:47 WIB
X