Tantangan Meningkatkan Tax Ratio

Red
- Rabu, 16 Juni 2021 | 02:51 WIB
Tajuk Rencana
Tajuk Rencana

Tax ratio Indonesia berada dalam tren yang menurun. Angka yang merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) tersebut merupakan indikator untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memungut pajak kepada warganya.

Idealnya perkembangan tax ratio selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya indikator tersebut menunjukkan penurunan, termasuk saat pertumbuhan ekonomi negeri ini terus menunjukkan angka yang positif.

Dari 2013 sampai 2020, penurunan tax ratio nyaris terjadi delapan tahun beruntun. Setelah menurun mulai 2013 hingga 2017, kenaik tipis terjadi pada 2018. Selanjutnya turun lagi sampai 2020.

Penurunan pada 2020 bisa dipahami mengingat perekonomian terdampak pandemi Covid-19.

Namun, kecenderungan penurunan itu tentu harus diakhiri karena akan merepotkan anggaran negara. Penerimaan pajak menjadi andalan negara untuk mencapai berbagai sasaran, jangka pendek maupun panjang. Penurunan tax ratio menunjukkan negeri ini gagal mendapatkan manfaat berarti dari perekonomian yang bertumbuh.

Meskipun banyak tambahan hasil dalam perekonomian ternyata tidak sedikit yang lolos dari penarikan pajak. Pada November tahun lalu, Tax Justice Network melaporkan Indonesia diperkirakan rugi 4,86 miliar dolar AS (setara dengan Rp 68,7 triliun) akibat penghindaran pajak.

Dari jumlah tersebut, laporan itu menyebut Rp 67,6 triliun merupakan penghindaran pajak yang dilakukan korporasi. Sisanya sebesar Rp 1,1 triliun dilakukan oleh wajib pajak perorangan.

Upaya-upaya menggagalkan berbagai cara wajib pajak memenuhi seluruh kewajibannya merupakan salah satu cara meningkatkan tax ratio.

Hal itu harus dilakukan, terlebih saat ini pemerintah sedang dihadapkan dengan persoalan mengurangi defisit APBN. Mulai 2023, defisit APBN kembali tidak boleh melebihi tiga persen dari PDB.

Kondisi darurat bencana kesehatan mengakibatkan ketentuan defisit maksimal dilebarkan menjadi 6,34%. Defisit terjadi karena pada saat penerimaan turun pemerintah harus menaikkan pengeluaran.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Kecepatan dan Penyaluran Anggaran Daerah

Jumat, 23 Juli 2021 | 05:44 WIB

Merajut Ekonomi Pancasila

Jumat, 23 Juli 2021 | 05:40 WIB

Mencegah Klaster di Proyek Infrastruktur

Kamis, 22 Juli 2021 | 03:17 WIB

Covid-19 dan Perikemanusiaan

Kamis, 22 Juli 2021 | 03:06 WIB

Komunikasi Humanis untuk PPKM Darurat

Rabu, 21 Juli 2021 | 05:17 WIB

Perspektif Ekonomi Ibadah Kurban

Rabu, 21 Juli 2021 | 05:12 WIB

Lucu-lucuan dalam Getir PPKM

Senin, 19 Juli 2021 | 13:37 WIB

Kurban: Manifestasi Syukur dan Kepedulian Sosial

Senin, 19 Juli 2021 | 08:12 WIB

PPKM Darurat Vs Harus 'Dipaksa'

Sabtu, 17 Juli 2021 | 21:58 WIB

MUI, Ulama, Pelita, dan Derita Umat

Sabtu, 17 Juli 2021 | 10:24 WIB

Perpanjangan PPKM Darurat

Sabtu, 17 Juli 2021 | 03:49 WIB

Membangkitkan Anak Gemar Menulis

Sabtu, 17 Juli 2021 | 03:38 WIB

Spirit Kurban untuk Berkorban

Jumat, 16 Juli 2021 | 00:20 WIB

Berharap Bukan Vaksin Pencitraan

Jumat, 16 Juli 2021 | 00:10 WIB

Keoptimisan dengan Solidaritas dan Menekan Ego

Jumat, 16 Juli 2021 | 00:00 WIB

Ketegasan terhadap Fokus Kesehatan

Kamis, 15 Juli 2021 | 06:04 WIB

Mengatasi Rasa Takut saat Pandemi

Kamis, 15 Juli 2021 | 05:53 WIB

Tepat, Penundaan Vaksin Gotong Royong

Rabu, 14 Juli 2021 | 04:00 WIB
X