Demokrasi Pengelolaan Laut

LAUT sejatinya milik rakyat, digunakan untuk membantu negara mensejahterakan rakyatnya. Bukan hanya nelayan, tapi seluruh rakyat Indonesia.

Ada potensi ekonomi senilai 6.000 triliun, cukup untuk membayar hutang negara yang nyaris tembus 7.000 trilun di akhir 2024.

Namun tidak mudah juga mengelola laut dengan jujur, ekonomis dan tentu demokratis.

Narasi bahwa laut adalah milik negara, pengaturan semua oleh negara, hak sepenuhnya oleh negara.

Baca Juga: Telaah Kitab: Irsyad Al-Ikhwan, Kitab Khusus Membahas Kopi dan Rokok

Akhirnya muncul berbagai problem pengelolaan laut seberta isinya dari stakeholder utama yang tiap hari di laut. Nelayan.

Ingat era MenKP Susi pujiastuti, kebijakan kontroversial soal altap cantrang menyita perhatian publik dan Presiden bahkan bertemu nelayan sampai 3 - 4 kali memediasi.

Akhirnya Susi Pujiastuti di-out-kan dari kabinet karena Jokowi tidak senang dengan pembantu yang suka bikin gaduh.

Era Susi. nelayan merasakan betul bahwa laut adalah 100 persenmilik negara, pengusaha perikanan juga "mati perlahan" karena kontroversinya kebijakan negara dalam pengelolaan laut.

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 6 April 2022: Dilarang Ketemu Reyna, Ini Ancaman Nino untuk Andin