Kurikulum Khusus, Solusi Disparitas Tenaga Kesehatan Daerah Tertinggal

INDONESIA sebagai negara kepulauan memiliki problem yang khas, yaitu pembangunan yang belum merata antar wilayah.

Masalah ini juga berdampak pada pembangunan di bidang kesehatan.

Permasalahan distribusi tenaga kesehatan (terutama dokter) yang belum merata di semua pulau, berakibat pada terjadinya disparitas pelayanan kesehatan antar wilayah.

Di mana proses pembangunan kesehatan di wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT)-yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara (termasuk Bali), Kepulauan Maluku, dan Papua- tidak secepat wilayah Indonesia Bagian Barat (IBB), terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).

Baca Juga: Ramalan Zodiak 15 Februari 2022: Aquarius Kontrol Dietmu, Pisces Harus Kendalikan Sifat Penuh Gairah

Data terakhir Kementerian Kesehatan RI mencatat, sebanyak 52,8 persen dokter spesialis berada di Jakarta, sementara di NTT dan provinsi di bagian Timur Indonesia lainnya hanya sekitar 1-3 persen saja.

Meskipun infrastruktur kesehatan tersedia, sejumlah besar fasilitas layanan kesehatan primer tidak memiliki dokter : sebagian besar di Papua (45,2 persen), Maluku (44,9 persen), Papua Barat (40 persen), Sulawesi Tenggara (29,5 persen), dan NTT (20,5 persen).

Berdasar data, tercatat juga rendahnya rasio jumlah dokter dengan pasien, yaitu, Jakarta (1 dokter melayani 350 orang dan 27.000 dokter terdaftar untuk 10.3 juta orang); Maluku dan Papua (1 dokter melayani 4.000 orang dan 1.700 dokter terdaftar untuk 6,5 juta orang).

Tenaga kesehatan dalam hal ini dokter, sangat penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berfungsi dengan semestinya.

Baca Juga: SNMPTN 2022 Dibuka, Ini Tips Pilih Jurusan atau Program Studi Agar Tak Menyesal Kemudian