Kontroversi Rencana Kebijakan Baru PPN

Red
- Sabtu, 12 Juni 2021 | 05:32 WIB
Tajuk Rencana
Tajuk Rencana

Draf rancangan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan kembali memunculkan ketentuan yang mengejutkan masyarakat. Sebelumnya publik dikagetkan dengan adanya aturan mengenai pengampunan pajak dalam RUU itu.

Padahal, tax amnesty baru empat tahun lalu dilaksanakan, dan tentu telah menghasilkan basis data yang memadai bagi analisis demi penegakan hukum. Misalnya dengan melakukan telaah terhadap para wajib pajak yang tidak mengikuti program tersebut. Kebijakan pengampunan pajak memuat aturan sanksi bagi yang tidak melaporkan kekayaan secara benar.

Penerapan aturan tersebut bisa dilakukan sebagai salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan pendapatan negara. Selain soal tax amnesty, kontroversi muncul seputar kebijakan baru mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) yang dicanangkan dalam draf RUU tersebut. Ada rencana menaikkan tarif PPN.

Indonesia mengikuti sistem pertambahan nilai pada setiap rantai produksi dan rantai distribusi yang panjang. Dengan pola seperti itu, sebenarnya tidak sederhana untuk menyimpulkan tarif tunggal PPN di negeri ini yang sebesar sepuluh persen lebih rendah daripada ratarata di Asia dan dunia.

Meskipun tarif PPN hanya 10 persen, yang dibayarkan konsumen bisa lebih tinggi mengingat apa yang dibeli kemungkinan sudah terkena pajak secara beruntun. Tarif PPN rata-rata Asia sebesar 12 persen, sedangkan dunia 16 persen.

Pertimbangan itu dikabarkan menjadi salah satu alasan pemerintah mengupayakan kenaikan penerimaan dari PPN Pemerintah memandang kenaikan pendapatan menjadi solusi di tengah tuntutan untuk mengurangi defisit APBN.

Kenaikan PPN direncanakan mulai tahun depan, yang merupakan tahun terakhir APBN diperbolehkan defisit melebihi tiga persen produk domestik bruto (PDB). Kondisi darurat karena bencana kesehatan berimplikasi pada keputusan mengubah defisit, dengan batas sampai 6,34 persen PDB, namun hanya sampai 2022. PPN relatif mudah dalam pengenaan dan pemungutannya, maka memproyeksikannya pun tak sulit.

Karakteristik itu berimplikasi pada kebijakan menyandarkan PPN sebagai andalan utama penambahan penerimaan pemerintah. Namun, agresivitasnya memunculkan kontroversi karena akan mengakibatkan penambahan jenis barang dan jasa yang dibebani PPN.

Rencananya bahan pokok akan dikenai PPN, begitu pula jasa pendidikan. Bila ketentuan itu jadi dilaksanakan, maka lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi, bahkan juga lembaga bimbingan belajar akan menjadi pemungut PPN.

Dengan memungut PPN, lembaga pendidikan akan menambahkan jasa yang diberikan dengan hasil kali antara biaya jasa tersebut dengan tarif PPN yang nanti diputuskan pemerintah.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Biden, Amerika Serikat dan Eropa

Sabtu, 12 Juni 2021 | 05:39 WIB

Kontroversi Rencana Kebijakan Baru PPN

Sabtu, 12 Juni 2021 | 05:32 WIB

Menuju Kota Konservasi Iklim

Sabtu, 12 Juni 2021 | 05:18 WIB

Mencari Solusi Krisis Myanmar

Jumat, 11 Juni 2021 | 00:20 WIB

Gugatan untuk Pasal Penghinaan Presiden

Jumat, 11 Juni 2021 | 00:10 WIB

Menjaga Romantika Piala Eropa

Jumat, 11 Juni 2021 | 00:00 WIB

Mencari Terobosan Wisata Aman

Kamis, 10 Juni 2021 | 04:55 WIB

Meneropong Konstelasi Politik Timteng

Kamis, 10 Juni 2021 | 04:50 WIB

Santun Berbahasa di Medsos

Kamis, 10 Juni 2021 | 04:43 WIB

Perlu Upaya Pemerataan Kesejahteraan

Kamis, 10 Juni 2021 | 04:28 WIB

Risiko Bersandar pada Kenaikan PPN

Rabu, 9 Juni 2021 | 02:08 WIB

Zona Merah di Delapan Daerah

Rabu, 9 Juni 2021 | 02:03 WIB

Islamic Entrepreneurship

Rabu, 9 Juni 2021 | 01:41 WIB

Pengoptimalan Potensi dengan Dana Desa

Selasa, 8 Juni 2021 | 05:34 WIB

Jam Operasional Usaha Perlu Dibatasi

Selasa, 8 Juni 2021 | 05:26 WIB

Refleksi Pembelajaran Online

Selasa, 8 Juni 2021 | 05:18 WIB

Mengatasi Dampak Psikologis Penundaan Haji

Senin, 7 Juni 2021 | 00:10 WIB

Strategi Menuju Pemilu 2024 Dimulai

Senin, 7 Juni 2021 | 00:00 WIB

Pemenuhan Anggaran Belanja Alutsista

Sabtu, 5 Juni 2021 | 05:52 WIB

Dua Fokus Antisipasi Lonjakan Covid-19

Sabtu, 5 Juni 2021 | 05:03 WIB
X