Menyongsong Kinerja LLDikti dengan Struktur Organisasi Baru

- Selasa, 25 Januari 2022 | 07:26 WIB
Umar Chadhiq
Umar Chadhiq

SUARAMERDEKA.COM - Kemendikbudristek barusaja melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan reorganisasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dengan menerbitkan Permendikbudristek Nomor: 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Ini menggantikan peraturan sebelumnya Permendikbud Nomor 34 Tahun 2020 juga tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Sebelum berbicara tentang LLDIKTI lebih lanjut,

ternyata sejarah panjang telah dilewati LLDIKTI dimulai dari tahun 1967 bernama Koperti, melalui Keputusan Mendikbud No:1/PK/1968 tanggal 17 Februari 1968 dibentuk Koordinator Perguruan Tinggi (Koperti) dengan 7 Koperti di wilayah Indonesia.

Baca Juga: Weton Selasa Legi Berwatak Lakuning Geni, Hindari 3 Hari Naas Berikut Ini dengan Tirakat

Selanjutnya berdasar Keputusan Mendikbud No:062/O/1982 berubah nama menjadi Kopertis, (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta), dan jumlah dari 7 menjadi 12 Kopertis Wilayah di Indonesia. Seiring berjalan waktu, Kopertis masih terus menghadapi pembenahan organisasi, masih ada 2 keputusan lagi yaitu Keputusan Mendikbud yaitu No: 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990 dan Permendikbud No: 1Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013. Pada keputusan ini ditetapkan ada Kopertis Tipe A dan Tipe B dan menambah jumlah Kopertis menjadi 14 Wilayah Kerja.

Perubahan nama Kopertis menjadi LLDIKTI

Seiring dengan perubahan Kemendibud menjadi Kemenristek pada tahun 2018 yang lalu, beredar kabar saat itu bahwa langkah pemerintah untuk menyatukan pelayanan pendidikan tinggi akan memasuki babak baru dengan pemberlakuan lembaga layanan pendidikan tinggi atau yang populer disebut L2Dikti(SM,13/2/2018).

Dari berita itu pula Koordinator Kopertis Wilayah VI menyampaikan bahwa Kopertis akan bertranformasi menjadi L2DIKTI,Kopertis tidak bubar, tetapi beralih fungsi melayani kepentingan PTN dan PTS untuk pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih baik,

selanjutnya dikatakan bahwa langkah koordinasi dengan PTN juga sebatas pada PTN yang masih berstatus badan layanan umum (BLU) dan PTN Satker (Satuan Kerja), tidak pada PTN yang sudah menjadi PTNBH karena tidak memiliki kewenangan untuk iu, artinya tugas LLDIKTI akan menjangkau ke PTN terutama pada PTN BLU dan PTN Satker.

Baca Juga: Alasan Logis Kenapa Tahun Baru Imlek Selalu Hujan, Ini Penjelasan BMKG

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Keragaman Lebah, Pangan dan Manusia

Minggu, 22 Mei 2022 | 22:18 WIB

Buku dan Literasi Indonesia

Selasa, 17 Mei 2022 | 18:38 WIB

Semarang Menuju Kota Megapolitan

Selasa, 10 Mei 2022 | 15:51 WIB

Punjungan

Minggu, 1 Mei 2022 | 14:30 WIB

Labur, Lebur, Luber (3L)

Jumat, 29 April 2022 | 21:07 WIB

Emansipasi Wanita: dari Wanita untuk Wanita

Kamis, 21 April 2022 | 13:00 WIB

Persiapan Jelang Mudik Covid-19

Selasa, 12 April 2022 | 20:06 WIB

Demokrasi Pengelolaan Laut

Rabu, 6 April 2022 | 11:00 WIB

Ber-NU dan Ber-PKB: Mencontoh Gus Yusuf Chudlori

Senin, 4 April 2022 | 08:48 WIB

Minyak Goreng, Sembako dan Politik Pangan

Rabu, 16 Maret 2022 | 11:12 WIB

Pentingnya Manifest Muatan Barang

Sabtu, 12 Maret 2022 | 06:40 WIB

Permenaker 2/2022: Manfaat atau Mudarat bagi Buruh?

Jumat, 18 Februari 2022 | 16:06 WIB

Jalan Tengah Penyelesaian Konflik Wadas

Rabu, 16 Februari 2022 | 10:43 WIB

Tali Jiwa dalam Tari Sintren

Selasa, 15 Februari 2022 | 23:38 WIB

Merintis Desa Mandiri Pangan

Senin, 14 Februari 2022 | 16:22 WIB

Bergerak Kreatif ke Masa Depan

Jumat, 11 Februari 2022 | 13:25 WIB
X