Mencari Solusi Krisis Myanmar

Red
- Jumat, 11 Juni 2021 | 00:20 WIB
SM/Dok
SM/Dok

Oleh Andi Purwono

DALAM pertemuan ASEAN dan Tiongkok di Chongqing pada Senin (7/6), para menteri luar negeri ASEAN menyampaikan kekecewaan kepada Myanmar (SM, 9/6). Mereka menilai junta militer tidak mengindahkan lima konsensus yang dicapai dalam KTT di Jakarta pada 25 April lalu untuk menyudahi kekerasan dan mengajak dialog lawan-lawannya.

Kabinet tandingan junta, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), pun mengaku sudah tidak percaya lagi pada ASEAN. Mereka menganggap organisasi itu gagal memasukkan kepentingan rakyat Myanmar. Masih adakah solusi alternatif ke depan bagi rakyat Myanmar ?

Studi lama Evans dan Wilson (1992:341) menyebut bahwa organisasi internasional memiliki arti penting ketika ia memperkuat dan membuat lebih efisien diplomasi. Independensi, netralitas, dan kerja sama yang dikembangkannya juga menentukan eksistensi. Dalam kaitan pencarian solusi bagi Myanmar, KTT 25 April lalu di Jakarta sebenarnya sangat penting.

Pertama, lima konsensus berhasil dirumuskan yaitu kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHACentre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.

Kedua, KTT menjadi substitusi dari sanksi yang belum efektif mengubah kondisi. Kudeta militer di Myanmar sejak 1 Februari lalu dan telah memakan korban sipil tewas lebih dari 700 orang menuai banyak sanksi baik dari Amerika, Inggris, maupun Uni Eropa.

Sanksi antara lain berupa pemutusan akses keuangan, larangan berpergian, pembekuan aset, hingga blacklist tokoh dan perusahaan. Di sisi lain, keterbelahan sosial dan ketidakpastian politik juga berdampak buruk pada banyak aspek kehidupan rakyat.

Dalam praktiknya, sanksi memicu respons pembelaan dan tidak efektif mengubah situasi. Bahkan ia dikhawatirkan salah sasaran justru berdampak buruk pada semua rakyat. Hal itu tercermin dari respons beberapa negara menyikapi sanksi. Duta Besar Vietnam untuk Perserikatan Bangsa Bangsa Dang Dinh Quy pernah menyatakan bahwa negaranya menentang penggunaan sanksi internasional atas junta militer. Ia mengatakan perlunya melibatkan semua pihak yang berkepentingan di Myanmar sehingga tidak akan membuat siapa pun merasa dikucilkan.

Bahkan Vietnam dan Thailand, bersama Laos, China, India, Bangladesh, Rusia, dan Pakistan mengirim pejabat senior militer untuk menghadiri perayaan Hari Angkatan Bersenjata Myanmar pada 27 Maret lalu.

Halaman:

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Biden, Amerika Serikat dan Eropa

Sabtu, 12 Juni 2021 | 05:39 WIB

Kontroversi Rencana Kebijakan Baru PPN

Sabtu, 12 Juni 2021 | 05:32 WIB

Menuju Kota Konservasi Iklim

Sabtu, 12 Juni 2021 | 05:18 WIB

Mencari Solusi Krisis Myanmar

Jumat, 11 Juni 2021 | 00:20 WIB

Gugatan untuk Pasal Penghinaan Presiden

Jumat, 11 Juni 2021 | 00:10 WIB

Menjaga Romantika Piala Eropa

Jumat, 11 Juni 2021 | 00:00 WIB

Mencari Terobosan Wisata Aman

Kamis, 10 Juni 2021 | 04:55 WIB

Meneropong Konstelasi Politik Timteng

Kamis, 10 Juni 2021 | 04:50 WIB

Santun Berbahasa di Medsos

Kamis, 10 Juni 2021 | 04:43 WIB

Perlu Upaya Pemerataan Kesejahteraan

Kamis, 10 Juni 2021 | 04:28 WIB

Risiko Bersandar pada Kenaikan PPN

Rabu, 9 Juni 2021 | 02:08 WIB

Zona Merah di Delapan Daerah

Rabu, 9 Juni 2021 | 02:03 WIB

Islamic Entrepreneurship

Rabu, 9 Juni 2021 | 01:41 WIB

Pengoptimalan Potensi dengan Dana Desa

Selasa, 8 Juni 2021 | 05:34 WIB

Jam Operasional Usaha Perlu Dibatasi

Selasa, 8 Juni 2021 | 05:26 WIB

Refleksi Pembelajaran Online

Selasa, 8 Juni 2021 | 05:18 WIB

Mengatasi Dampak Psikologis Penundaan Haji

Senin, 7 Juni 2021 | 00:10 WIB

Strategi Menuju Pemilu 2024 Dimulai

Senin, 7 Juni 2021 | 00:00 WIB

Pemenuhan Anggaran Belanja Alutsista

Sabtu, 5 Juni 2021 | 05:52 WIB

Dua Fokus Antisipasi Lonjakan Covid-19

Sabtu, 5 Juni 2021 | 05:03 WIB
X