Gugatan untuk Pasal Penghinaan Presiden

Red
- Jumat, 11 Juni 2021 | 00:10 WIB

Pasal Penghinaan terhadap Presiden yang termaktub di dalam draf RUU KUHP digugat. Pasal ini ditengarai akan membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Jika disahkan menjadi undang-undang, paling tidak menurut pendapat Direktur Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto, dikhawatirkan, akan memicu terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia. Tentu situasi semacam ini tak diharapkan oleh masyarakat prodemokrasi.

Keberadaan Pasal Penghinaan terhadap Presiden di draf RUU KUHP, dengan demikian, patut dikaji ulang. Sebab jika dibiarkan tetap disahkan, akan muncul anggapan di masarakat, pemerintah itu antikritik. Kritik dipandang membahayakan kewibawaan sehingga diperlukan regulasi-regulasi untuk mengadang. Jadi, sebaiknya untuk melahirkan masyarakat yang tak menghina petinggi negeri, diperlukan cara-cara lain yang tidak otoriter. Mengedukasi publik agar mengkritik pemerintah secara santun bisa dijadikan sebagai jalan keluar.

Tentu peniadaan Pasal Penghinaan terhadap Presiden di draf RUU KUHP tak lantas dimaknai sebagai pembiaran terhadap penghinaan atau penghujatan terhadap presiden atau pemerintah. Tetap saja rakyat bisa menyampaikan kritik yang membangun kepada pemerintah. Kritik yang konstruktif justru akan mendewasakan pemerintah dalam membangun bangsa dan negara. Intinya jangan buruk muka cermin dibelah. Itu berarti para pengkritik tak perlu dihalang-halangi dengan aneka regulasi yang merugikan mereka.

Hanya, memang harus buruburu diperhatikan: hendaknya tidak terjadi penyalahgunaan pengesahan atau pembatalan draf RUU KUHP yang antara lain berisi Pasal Penghinaan terhadap Presiden itu. Jika disahkan, janganlah pasal itu digunakan oleh pemerintah melakukan hegemoni dan tindakan sesuka hati kepada para pengkritik. Sebaliknya, jika tidak disahkan, para pengkritik juga tidak semau hati menghina atau menghujat pemerintah atau para petinggi negeri.

Bagaimana agar regulasi apa pun tidak disalahgunakan oleh penguasa? Regulasi itu harus tak memungkinkan penguasa melakukan penindasan terhadap rakyat. Dalam regulasi itu, rakyat tidak boleh menjadi pihak yang inferior. Di hadapan hukum, seharusnya siapa pun duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Selain itu regulasi jangan sampai digunakan pemerintah sebagai tameng atau perisai untuk menghalau kritik, saran, gugatan, atau mengontrol para pengkritik.

Ada juga usulan yang berkembang di masyarakat. Pasal Penghinaan terhadap Presiden sebaiknya tak "menghuni" jalur pidana. Ada yang mengusulkan dipersoalkan di jalur perdata saja. Itu berarti jalur nonpidana dipandang lebih pas. Pelaku tidak dipenjara melainkan didenda. Tentu usulan ini pun masih harus dikaji ulang. Jangan sampai dengan memberikan sanksi perdata, kemerebakan penghinaan dan penghujatan terhadap presiden, makin tinggi. Jumlah pelakunya bisa saja terus bertambah. Jadi, mari cari regulasi yang memenangkan demokrasi dan tak melanggar hak asasi.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

ASI Penuhi Gizi, Cegah Stunting pada Masa Pandemi

Jumat, 28 Januari 2022 | 12:13 WIB

Demokrasi Pengelolaan Laut

Rabu, 26 Januari 2022 | 13:30 WIB

Menengok Potensi Peran Milenial Kabupaten Brebes

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:12 WIB

Quo Vadis Kejaksaan RI?

Senin, 10 Januari 2022 | 09:12 WIB

Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia Pascapandemi

Sabtu, 8 Januari 2022 | 08:12 WIB

Digitalisasi Ibuisme

Kamis, 6 Januari 2022 | 12:30 WIB

Negeri-negeri Ambon Manise untuk Indonesia

Senin, 27 Desember 2021 | 08:45 WIB

Beri mereka waktu

Rabu, 22 Desember 2021 | 10:12 WIB

Peran Ibu dalam Penguatan Literasi Digital

Rabu, 22 Desember 2021 | 09:12 WIB

NEWA, Peluang Baru Bisnis Perhotelan

Selasa, 14 Desember 2021 | 11:30 WIB

Di Balik Kebakaran Pasar Weleri

Minggu, 12 Desember 2021 | 17:42 WIB

Di Balik Meroketnya Harga Minyak Goreng

Kamis, 9 Desember 2021 | 07:45 WIB

Makna Angka 9 di Hari Jadi Ke–272 Blora

Senin, 6 Desember 2021 | 08:24 WIB

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB
X