Gugatan untuk Pasal Penghinaan Presiden

Red
- Jumat, 11 Juni 2021 | 00:10 WIB

Pasal Penghinaan terhadap Presiden yang termaktub di dalam draf RUU KUHP digugat. Pasal ini ditengarai akan membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Jika disahkan menjadi undang-undang, paling tidak menurut pendapat Direktur Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto, dikhawatirkan, akan memicu terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia. Tentu situasi semacam ini tak diharapkan oleh masyarakat prodemokrasi.

Keberadaan Pasal Penghinaan terhadap Presiden di draf RUU KUHP, dengan demikian, patut dikaji ulang. Sebab jika dibiarkan tetap disahkan, akan muncul anggapan di masarakat, pemerintah itu antikritik. Kritik dipandang membahayakan kewibawaan sehingga diperlukan regulasi-regulasi untuk mengadang. Jadi, sebaiknya untuk melahirkan masyarakat yang tak menghina petinggi negeri, diperlukan cara-cara lain yang tidak otoriter. Mengedukasi publik agar mengkritik pemerintah secara santun bisa dijadikan sebagai jalan keluar.

Tentu peniadaan Pasal Penghinaan terhadap Presiden di draf RUU KUHP tak lantas dimaknai sebagai pembiaran terhadap penghinaan atau penghujatan terhadap presiden atau pemerintah. Tetap saja rakyat bisa menyampaikan kritik yang membangun kepada pemerintah. Kritik yang konstruktif justru akan mendewasakan pemerintah dalam membangun bangsa dan negara. Intinya jangan buruk muka cermin dibelah. Itu berarti para pengkritik tak perlu dihalang-halangi dengan aneka regulasi yang merugikan mereka.

Hanya, memang harus buruburu diperhatikan: hendaknya tidak terjadi penyalahgunaan pengesahan atau pembatalan draf RUU KUHP yang antara lain berisi Pasal Penghinaan terhadap Presiden itu. Jika disahkan, janganlah pasal itu digunakan oleh pemerintah melakukan hegemoni dan tindakan sesuka hati kepada para pengkritik. Sebaliknya, jika tidak disahkan, para pengkritik juga tidak semau hati menghina atau menghujat pemerintah atau para petinggi negeri.

Bagaimana agar regulasi apa pun tidak disalahgunakan oleh penguasa? Regulasi itu harus tak memungkinkan penguasa melakukan penindasan terhadap rakyat. Dalam regulasi itu, rakyat tidak boleh menjadi pihak yang inferior. Di hadapan hukum, seharusnya siapa pun duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Selain itu regulasi jangan sampai digunakan pemerintah sebagai tameng atau perisai untuk menghalau kritik, saran, gugatan, atau mengontrol para pengkritik.

Ada juga usulan yang berkembang di masyarakat. Pasal Penghinaan terhadap Presiden sebaiknya tak "menghuni" jalur pidana. Ada yang mengusulkan dipersoalkan di jalur perdata saja. Itu berarti jalur nonpidana dipandang lebih pas. Pelaku tidak dipenjara melainkan didenda. Tentu usulan ini pun masih harus dikaji ulang. Jangan sampai dengan memberikan sanksi perdata, kemerebakan penghinaan dan penghujatan terhadap presiden, makin tinggi. Jumlah pelakunya bisa saja terus bertambah. Jadi, mari cari regulasi yang memenangkan demokrasi dan tak melanggar hak asasi.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Diam dalam (Pembelajaran) Pandemi

Kamis, 5 Agustus 2021 | 04:19 WIB

Vaksinasi dan Pemulihan Ekonomi

Kamis, 5 Agustus 2021 | 04:06 WIB

Haruskah Heryanti Tio 'Dikuliti'?

Rabu, 4 Agustus 2021 | 09:48 WIB

Keberhasilan Tersemai dari Kesuksesan

Rabu, 4 Agustus 2021 | 04:33 WIB

PPKM Berlanjut, Pencegahan Jadi Prioritas

Rabu, 4 Agustus 2021 | 04:27 WIB

Penguatan Industri Halal Food

Rabu, 4 Agustus 2021 | 04:19 WIB

Keterbukaan Pemantauan Realisasi Anggaran

Selasa, 3 Agustus 2021 | 03:29 WIB

Haru dan Bangga berkat Greysia/Apriyanti

Selasa, 3 Agustus 2021 | 03:25 WIB

Sanksi bagi Pelanggar PPKM

Selasa, 3 Agustus 2021 | 03:17 WIB

Harapan Keadilan dalam PPKM

Senin, 2 Agustus 2021 | 00:40 WIB

Konsistensi Berliterasi saat Pandemi

Senin, 2 Agustus 2021 | 00:30 WIB

Wajah Lama Pangkalan Militer AS

Senin, 2 Agustus 2021 | 00:10 WIB

Modal untuk Perjalanan Panjang Zohri

Senin, 2 Agustus 2021 | 00:00 WIB

Tekanan Berbeda dari Olimpiade

Sabtu, 31 Juli 2021 | 02:46 WIB

Menakar Kesiapan untuk Aksi 3T

Sabtu, 31 Juli 2021 | 02:42 WIB

Pelajaran Sukses dari Olimpiade Tokyo

Sabtu, 31 Juli 2021 | 02:35 WIB

Main Diksi dalam Hukum Karantina

Jumat, 30 Juli 2021 | 00:20 WIB

Pencabutan Status Darurat di Malaysia

Jumat, 30 Juli 2021 | 00:10 WIB

Investasi di Tengah Penurunan Bunga

Jumat, 30 Juli 2021 | 00:00 WIB
X