Risiko Bersandar pada Kenaikan PPN

Red
- Rabu, 9 Juni 2021 | 02:08 WIB
Tajuk Rencana
Tajuk Rencana

Pengeluaran negara yang membengkak akibat mitigasi Covid-19 menuntut pemerintah menggenjot penerimaan. Salah satu caranya dengan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN).

Rencananya kenaikan PPN diberlakukan mulai tahun depan. PPN memang pajak yang relatif mudah dalam pengenaan, perhitungan, dan pemungutannya.

Secara sederhana, harga yang ditentukan oleh produsen atau pemberi jasa tinggal ditambah dengan tarif PPN. Saat ini tarif PPN yang dipatok pemerintah adalah sepuluh persen.

Dengan merencanakan kenaikan PPN, maka proyeksi terhadap penerimaan yang diharapkan pemerintah juga relatif mudah dilakukan.

Defisit anggaran negara tentu tidak mungkin untuk terus diperlebar.

Semula angka tiga persen dari produk domestik bruto (PDB) merupakan defisit maksimal yang diperbolehkan dalam UU Keuangan Negara. Pandemi yang membuat pemerintah harus memosisikan diri sebagai motor penggerak perekonomian mengakibatkan ketentuan itu diubah.

Tahun lalu defisit APBN kita 6,1 persen dari PDB. Ketentuan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 memperbolehkan defisit sampai 6,34 persen dari PDB selama tiga tahun. Dengan demikian pada 2023 APBN akan kembali dikenai ketentuan defisit tidak boleh melebihi tiga persen.

Untuk tahun ini,rencananya pemerintah mematok defisit tidak melebihi 5,7 persen. Proyeksi itu sudah meningkat, karena sebelumnya pemerintah menetapkan angka 5,5 persen.

Sedangkan tahun depan Kementerian Keuangan mematok defisit pada rentang 4,51 sampai dengan 4,85 persen. Skenario peningkatan PPN menjadi salah satu sandaran dalam menambah penerimaan negara agar defisit sesuai harapan.

Itu berarti penerima jasa dan pembeli produk atau konsumen yang bakal menanggung kebijakan tersebut. Padahal dari empat sumber pertumbuhan ekonomi, sektor konsumsi menjadi penyumbang terbesar.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Sinergi Membangkitkan Industri Tekstil

Selasa, 15 Juni 2021 | 05:09 WIB

Dibutuhkan Cara Tidak Konvensional

Selasa, 15 Juni 2021 | 05:00 WIB

Aktualisasi Pemikiran Sukarno

Selasa, 15 Juni 2021 | 04:47 WIB

Mewujudkan PPDB untuk Semua

Senin, 14 Juni 2021 | 00:44 WIB

Kembalikan BUMN pada Konstitusi Ekonomi

Senin, 14 Juni 2021 | 00:10 WIB

Negara Harus Menang Melawan Premanisme

Senin, 14 Juni 2021 | 00:00 WIB

Biden, Amerika Serikat dan Eropa

Sabtu, 12 Juni 2021 | 05:39 WIB

Kontroversi Rencana Kebijakan Baru PPN

Sabtu, 12 Juni 2021 | 05:32 WIB

Menuju Kota Konservasi Iklim

Sabtu, 12 Juni 2021 | 05:18 WIB

Mencari Solusi Krisis Myanmar

Jumat, 11 Juni 2021 | 00:20 WIB

Gugatan untuk Pasal Penghinaan Presiden

Jumat, 11 Juni 2021 | 00:10 WIB

Menjaga Romantika Piala Eropa

Jumat, 11 Juni 2021 | 00:00 WIB

Mencari Terobosan Wisata Aman

Kamis, 10 Juni 2021 | 04:55 WIB

Meneropong Konstelasi Politik Timteng

Kamis, 10 Juni 2021 | 04:50 WIB

Santun Berbahasa di Medsos

Kamis, 10 Juni 2021 | 04:43 WIB

Perlu Upaya Pemerataan Kesejahteraan

Kamis, 10 Juni 2021 | 04:28 WIB

Risiko Bersandar pada Kenaikan PPN

Rabu, 9 Juni 2021 | 02:08 WIB

Zona Merah di Delapan Daerah

Rabu, 9 Juni 2021 | 02:03 WIB

Islamic Entrepreneurship

Rabu, 9 Juni 2021 | 01:41 WIB

Pengoptimalan Potensi dengan Dana Desa

Selasa, 8 Juni 2021 | 05:34 WIB
X