Strategi Menuju Pemilu 2024 Dimulai

Red
- Senin, 7 Juni 2021 | 00:00 WIB
Logo SM (b01m)
Logo SM (b01m)

Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum telah menyepakati hari pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 (Pemilu Presiden dan Legislatif) pada Rabu 28 Februari 2024, sedangkan hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 27 November 2024. Dengan penetapan tanggal pelaksanaan itu, tentu ancang-ancang partaipartai politik sudah semakin jelas.

Bicara mengenai ancangancang dan persiapan partai politik, seluruh pihak tentu sudah mengambil langkah-langkah persiapan. Penjaringan dan penguatan jejarin sudah semakin intensif. Nama-nama yang masuk dalam radar potensi calon presiden dan calon wakil presiden sudah diorbitkan. Semua itu tidak mungkin dilakukan secara individual tanpa keterlibatan kekuatan yang lebih besar.

Meski masih sekitar tiga tahun lagi, waktu yang tersedia akan sangat cepat bagi pihah-pihak yang berkepentingan dalam Pemilu 2024. Strategi harus mulai disusun, bahkan permainan lunak sudah dimulai. Komunikasi politik internal dan antarpartai mulai dibangun. Logistik dan semua kebutuhan pemilu tidak mungkin pula disediakan secara mendadak, karena butuh persiapan dan pengelolaan.

Ketika strategi dan taktik politik dimainkan, bakal muncul pula kemungkinan- kemungkinan gesekan dan penyalahgunaan. Salah satu celah kerawanan adalah penyalahgunaan wewenang pihak-pihak yang berkuasa, terutama dalam kaitan dengan anggaran. Kebutuhan anggaran yang sangat besar akan sangat menggoda pihak penguasa untuk melirik sumber pendapatan, yakni anggaran pemerintah.

APBD dan APBN bagaikan lampu yang bersinar terang, dan laron-laron politik akan berbondong- bondong mendatangi untuk ikut merasakan sinar terang itu. Karena itu, publik harus selalu mengingat bahwa APBD dan APBN bukanlah dana pemerintah. Itu semua adalah milik publik yang harus digunakan untuk kepentingan publik. Pengawasan terhadap anggaran publik membutuhkan intensitas lebih.

Para pihak yang masih memegang kekuasaan dan akses terhadap pengelolaan anggaran publik, dalam bahasan formal adalah anggaran pemerintah, sudah semestinya menjadi bagian dalam mekanisme pengawasan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemilu. Misalnya, pembatalan pencalonan dapat dilakukan jika ada bukti penyalahgunaan anggaran. Pemilu 2024 harus makin bersih.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Menggerakkan MGMP melalui Spirit 'MGMP'

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:23 WIB

Aksi Kita adalah Masa Depan Kita

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:36 WIB

Masjid dan Peran Memakmurkan Umat

Selasa, 5 Oktober 2021 | 13:31 WIB

Aspek Hukum Arisan Online

Jumat, 24 September 2021 | 00:30 WIB

Mengganti Beban Pembiayaan BLBI

Jumat, 24 September 2021 | 00:10 WIB

Antusiasme Menyambut Kompetisi Liga 3

Jumat, 24 September 2021 | 00:00 WIB

Memindai Cermin Kota Kudus

Kamis, 23 September 2021 | 11:36 WIB

Indonesia Diuji dalam Ketegangan AUKUS

Kamis, 23 September 2021 | 01:28 WIB

Mewujudkan Sekolah Tatap Muka Aman

Kamis, 23 September 2021 | 01:25 WIB

Keterampilan dan Kompetensi Abad 21

Kamis, 23 September 2021 | 01:16 WIB

Maksimalkan Efektivitas Blended Learning

Rabu, 22 September 2021 | 01:11 WIB

Gernas BBI Jangan Hanya Seremonial

Rabu, 22 September 2021 | 01:08 WIB

Mahasiswa Merdeka

Rabu, 22 September 2021 | 01:03 WIB

Penguatan Imunitas Usaha Koperasi

Selasa, 21 September 2021 | 00:32 WIB

Jangan Lengah dalam Mitigasi Covid-19

Selasa, 21 September 2021 | 00:27 WIB

Wakaf untuk Sektor Informal

Selasa, 21 September 2021 | 00:22 WIB

Menjaga Keamanan ”PeduliLindungi”

Senin, 20 September 2021 | 00:20 WIB
X