Strategi Menuju Pemilu 2024 Dimulai

Red
- Senin, 7 Juni 2021 | 00:00 WIB
Logo SM (b01m)
Logo SM (b01m)

Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum telah menyepakati hari pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 (Pemilu Presiden dan Legislatif) pada Rabu 28 Februari 2024, sedangkan hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 27 November 2024. Dengan penetapan tanggal pelaksanaan itu, tentu ancang-ancang partaipartai politik sudah semakin jelas.

Bicara mengenai ancangancang dan persiapan partai politik, seluruh pihak tentu sudah mengambil langkah-langkah persiapan. Penjaringan dan penguatan jejarin sudah semakin intensif. Nama-nama yang masuk dalam radar potensi calon presiden dan calon wakil presiden sudah diorbitkan. Semua itu tidak mungkin dilakukan secara individual tanpa keterlibatan kekuatan yang lebih besar.

Meski masih sekitar tiga tahun lagi, waktu yang tersedia akan sangat cepat bagi pihah-pihak yang berkepentingan dalam Pemilu 2024. Strategi harus mulai disusun, bahkan permainan lunak sudah dimulai. Komunikasi politik internal dan antarpartai mulai dibangun. Logistik dan semua kebutuhan pemilu tidak mungkin pula disediakan secara mendadak, karena butuh persiapan dan pengelolaan.

Ketika strategi dan taktik politik dimainkan, bakal muncul pula kemungkinan- kemungkinan gesekan dan penyalahgunaan. Salah satu celah kerawanan adalah penyalahgunaan wewenang pihak-pihak yang berkuasa, terutama dalam kaitan dengan anggaran. Kebutuhan anggaran yang sangat besar akan sangat menggoda pihak penguasa untuk melirik sumber pendapatan, yakni anggaran pemerintah.

APBD dan APBN bagaikan lampu yang bersinar terang, dan laron-laron politik akan berbondong- bondong mendatangi untuk ikut merasakan sinar terang itu. Karena itu, publik harus selalu mengingat bahwa APBD dan APBN bukanlah dana pemerintah. Itu semua adalah milik publik yang harus digunakan untuk kepentingan publik. Pengawasan terhadap anggaran publik membutuhkan intensitas lebih.

Para pihak yang masih memegang kekuasaan dan akses terhadap pengelolaan anggaran publik, dalam bahasan formal adalah anggaran pemerintah, sudah semestinya menjadi bagian dalam mekanisme pengawasan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemilu. Misalnya, pembatalan pencalonan dapat dilakukan jika ada bukti penyalahgunaan anggaran. Pemilu 2024 harus makin bersih.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Tragedi Oktober di Kanjuruhan

Minggu, 2 Oktober 2022 | 10:02 WIB

Obstruction of Press Freedom

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 09:16 WIB

Mari Dukung Partisipasi Taiwan di ICAO

Jumat, 30 September 2022 | 21:47 WIB

Jebol Benteng Terakhir Peradilan, MA oh MA

Rabu, 28 September 2022 | 10:28 WIB

Tidak Ada Alasan, KITB Lamban

Minggu, 25 September 2022 | 12:07 WIB

Seriuskah Kawasan Industri Terpadu Batang?

Sabtu, 17 September 2022 | 08:43 WIB

Jokowi Ngamuk Lagi, Karena Ulah Imigrasi

Rabu, 14 September 2022 | 07:31 WIB

Menjaga Relasi, Memupuk Kolaborasi

Rabu, 14 September 2022 | 01:34 WIB

Kenaikan Harga BBM, Solusi atau Beban untuk Masyarakat?

Senin, 12 September 2022 | 08:48 WIB

Mungkinkah Kenaikan BBM Direvisi ?

Kamis, 8 September 2022 | 08:56 WIB

Jangan Ada Lagi Politik Identitas dan Politisasi Agama

Minggu, 21 Agustus 2022 | 21:32 WIB

RUU KIA dan Peran Negara untuk Perempuan

Sabtu, 20 Agustus 2022 | 10:05 WIB

Kiai NU dan Kretek

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:26 WIB

Mengapa BUMN Membentuk Holding?

Minggu, 17 Juli 2022 | 08:38 WIB

Pancasila dan Ancaman Pengasong Khilafah

Jumat, 8 Juli 2022 | 13:46 WIB

Pemuda Pancasila dan Rumah Kemartabatan

Kamis, 7 Juli 2022 | 23:18 WIB

Mencari Format Ideal Penjabat Kepala Daerah

Rabu, 6 Juli 2022 | 22:12 WIB
X