Strategi Menuju Pemilu 2024 Dimulai

Red
- Senin, 7 Juni 2021 | 00:00 WIB
Logo SM
Logo SM

Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum telah menyepakati hari pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 (Pemilu Presiden dan Legislatif) pada Rabu 28 Februari 2024, sedangkan hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 27 November 2024. Dengan penetapan tanggal pelaksanaan itu, tentu ancang-ancang partaipartai politik sudah semakin jelas.

Bicara mengenai ancangancang dan persiapan partai politik, seluruh pihak tentu sudah mengambil langkah-langkah persiapan. Penjaringan dan penguatan jejarin sudah semakin intensif. Nama-nama yang masuk dalam radar potensi calon presiden dan calon wakil presiden sudah diorbitkan. Semua itu tidak mungkin dilakukan secara individual tanpa keterlibatan kekuatan yang lebih besar.

Meski masih sekitar tiga tahun lagi, waktu yang tersedia akan sangat cepat bagi pihah-pihak yang berkepentingan dalam Pemilu 2024. Strategi harus mulai disusun, bahkan permainan lunak sudah dimulai. Komunikasi politik internal dan antarpartai mulai dibangun. Logistik dan semua kebutuhan pemilu tidak mungkin pula disediakan secara mendadak, karena butuh persiapan dan pengelolaan.

Ketika strategi dan taktik politik dimainkan, bakal muncul pula kemungkinan- kemungkinan gesekan dan penyalahgunaan. Salah satu celah kerawanan adalah penyalahgunaan wewenang pihak-pihak yang berkuasa, terutama dalam kaitan dengan anggaran. Kebutuhan anggaran yang sangat besar akan sangat menggoda pihak penguasa untuk melirik sumber pendapatan, yakni anggaran pemerintah.

APBD dan APBN bagaikan lampu yang bersinar terang, dan laron-laron politik akan berbondong- bondong mendatangi untuk ikut merasakan sinar terang itu. Karena itu, publik harus selalu mengingat bahwa APBD dan APBN bukanlah dana pemerintah. Itu semua adalah milik publik yang harus digunakan untuk kepentingan publik. Pengawasan terhadap anggaran publik membutuhkan intensitas lebih.

Para pihak yang masih memegang kekuasaan dan akses terhadap pengelolaan anggaran publik, dalam bahasan formal adalah anggaran pemerintah, sudah semestinya menjadi bagian dalam mekanisme pengawasan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemilu. Misalnya, pembatalan pencalonan dapat dilakukan jika ada bukti penyalahgunaan anggaran. Pemilu 2024 harus makin bersih.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Sinergi Membangkitkan Industri Tekstil

Selasa, 15 Juni 2021 | 05:09 WIB

Dibutuhkan Cara Tidak Konvensional

Selasa, 15 Juni 2021 | 05:00 WIB

Aktualisasi Pemikiran Sukarno

Selasa, 15 Juni 2021 | 04:47 WIB

Mewujudkan PPDB untuk Semua

Senin, 14 Juni 2021 | 00:44 WIB

Kembalikan BUMN pada Konstitusi Ekonomi

Senin, 14 Juni 2021 | 00:10 WIB

Negara Harus Menang Melawan Premanisme

Senin, 14 Juni 2021 | 00:00 WIB

Biden, Amerika Serikat dan Eropa

Sabtu, 12 Juni 2021 | 05:39 WIB

Kontroversi Rencana Kebijakan Baru PPN

Sabtu, 12 Juni 2021 | 05:32 WIB

Menuju Kota Konservasi Iklim

Sabtu, 12 Juni 2021 | 05:18 WIB

Mencari Solusi Krisis Myanmar

Jumat, 11 Juni 2021 | 00:20 WIB

Gugatan untuk Pasal Penghinaan Presiden

Jumat, 11 Juni 2021 | 00:10 WIB

Menjaga Romantika Piala Eropa

Jumat, 11 Juni 2021 | 00:00 WIB

Mencari Terobosan Wisata Aman

Kamis, 10 Juni 2021 | 04:55 WIB

Meneropong Konstelasi Politik Timteng

Kamis, 10 Juni 2021 | 04:50 WIB

Santun Berbahasa di Medsos

Kamis, 10 Juni 2021 | 04:43 WIB

Perlu Upaya Pemerataan Kesejahteraan

Kamis, 10 Juni 2021 | 04:28 WIB

Risiko Bersandar pada Kenaikan PPN

Rabu, 9 Juni 2021 | 02:08 WIB

Zona Merah di Delapan Daerah

Rabu, 9 Juni 2021 | 02:03 WIB

Islamic Entrepreneurship

Rabu, 9 Juni 2021 | 01:41 WIB

Pengoptimalan Potensi dengan Dana Desa

Selasa, 8 Juni 2021 | 05:34 WIB
X