Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru, Adilkah bagi Siswa?

- Kamis, 18 November 2021 | 10:24 WIB
Abdul Rohman. (suaramerdeka.com / dok)
Abdul Rohman. (suaramerdeka.com / dok)

PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) untuk sekolah-sekolah negeri di Indonesia telah menerapkan sistem zonasi sejak tahun pelajaran 2018/2019.

Beberapa bulan lagi, Sekolah-sekolah Negeri, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK akan menerima peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2022/2023 melalui sistem zonasi, suatu sistem penerimaan peserta didik baru yang mendasarkan pada zona tempat tinggal.

Madrasah (lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama) dan sekolah-sekolah swasta tidak/belum menerapkan sistem tersebut.

Pemberlakuan sistem zonasi dalam PPDB dilaksanakan dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018, lalu diperbarui menjadi Permendikbud Nomor 44 tahun 2019, kemudian diperbarui lagi dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.

Secara garis besar, di dalam peraturan tersebut diatur bahwa system penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui empat pola, yakni zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi.

Baca Juga: Harga Minyak Merosot pada Akhir Perdagangan Menyusul Peringatan Kelebihan Pasokan

Penerimaan siswa melalui jalur zonasi, jenjang SD paling sedikit 70 persen dari daya tampung sekolah, jenjang SMP paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah, jenjang SMA paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah.

Melalui jalur afirmasi, penerimaan siswa paling sedikit 15 persen dari daya tampung sekolah, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak lima persen dari daya tampung sekolah.

Adapun jalur prestasi, implementasinya diatur pemerintah daerah, akan tetapi jalur prestasi tidak berlaku untuk pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 SD (pasal 12).

Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk sekolah SMK, satuan pendidikan kerja sama, sekolah Indonesia di luar negeri, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, sekolah berasrama, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dan sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang detailnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 15).

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Di Balik Meroketnya Harga Minyak Goreng

Kamis, 9 Desember 2021 | 07:45 WIB

Makna Angka 9 di Hari Jadi Ke–272 Blora

Senin, 6 Desember 2021 | 08:24 WIB

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB

Tembang Pagebluk Menyulap Bagong Menjadi Konten Kreator

Selasa, 16 November 2021 | 08:15 WIB

Metamorfosis Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi

Senin, 8 November 2021 | 11:12 WIB

Kebijakan Publik Versus PCR dan Antigen

Minggu, 7 November 2021 | 23:23 WIB

Pangan dan Telur Ayam

Minggu, 7 November 2021 | 15:26 WIB

Negara Hadir Versus Pinjol illegal

Senin, 25 Oktober 2021 | 23:45 WIB

PON 20 Papua Membuka Mata, Telinga dan Hati

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 23:42 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 00:10 WIB

Hikmah Covid-19 bagi Kehidupan Santri

Jumat, 22 Oktober 2021 | 23:06 WIB
X