Korupsi yang Tak Mati-Mati

Red
- Jumat, 4 Juni 2021 | 00:10 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus penyuapan senilai Rp 3,5 miliar yang diberikan oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin kepada AKP Stepanus Robin Patuju, penyidik KPK. Robin menjadi tersangka kasus suap dari Wali Kota (nonaktif) Tanjungbalai Syahrial. Tentu KPK harus tak pandang bulu. Robin tak harus hanya disidang secara etik, melainkan proses hukumnya juga diselesaikan. Sangat ironis. Di sebuah lembaga yang sangat diharapkan menjadi "ruang paling antisuap" tetap saja ada penyuapan.

Aziz juga mesti mendapat sanksi setimpal jika memang terbukti terlibat. Jangan karena Aziz anggota DPR, perkara tidak ditindaklanjuti hingga ke penyidikan. KPK harus segera memanggil Aziz dan sebaliknya petinggi DPR yang satu ini tak perlu mangkir. Menghadapi perkara yang membelit dengan penuh tanggung jawab lebih baik ketimbang mangkir atau bersembunyi. Intinya, Aziz harus bertanggung jawab karena namanya, menurut Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, dikaitkan dengan kasus korupsi di Lampung Tengah.

Kita memang harus prihatin ketika menatap kasus penyuapan dan korupsi yang membelit petinggi-petinggi negara. Tak hanya membelit anggota DPR, tetapi juga dari kalanganeksekutif, danpengadil(dalamhal ini penyidik KPK). Seakan-akan tak ada ruang yang bebas dari penyuapan dan korupsi. Seakan-akan hampir tak ada ruang yang tak ada pencurinya. Bahkan di tempat yang dianggap tak bakal ada pencuri ternyata juga ada pencurinya. Dengan kata lain, kita seakan-akan tak punya harapan untuk bebas korupsi dan penyuapan.

Bagaimana agar di lembaga semacam KPK tak ada koruptor atau sosok-sosok yang gampang menerima suap? Tentu harus ada gerakan pencegahan. DuluWakilKetuaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menyatakan kecenderungan seseorang melakukan korupsi disebabkan oleh tiga faktor, yaitu pressure atau dorongan, opportunity atau peluang, dan rationalization atau pembenaran. Jika memang demikian, janganlah pegawai KPK diberi dorongan, kesempatan, dan pembenaran untuk melakukan korupsi dan menerimasuap. Misalnyasaja, jangan beri kesempatan jadi makelar kasus.

Tentu tidak mudah meminta siapa pun untuk tak korupsi atau menerima suap. Akan tetapi ikhtiar semacam itu tetap harus dilakukan. Selain itu tak bisa dilaksanakan sendiri oleh KPK, melainkan juga oleh lembaga lain. Ini membutuhkan komitmen nyata dari para petinggi. Mereka harus menjadi teladan berbuat kebaikan. Mereka tidak boleh serakah. Keserakahanlah yang menyebabkan korupsi menjadi tindakan yang wajar. Seakan-akan muncul sesanti, "Tak ada korupsi, tak ada kehidupan."

Situasi semacam ini tak boleh diterus-teruskan jika ingin korupsi dan berbagai tindakan penyuapan lenyap. Semua celah harus ditutup. Itu berarti hukum harus ditegakkan. Siapa pun yang terlibat jangan dikasih ampun. Korupsi akan jalan terus dan tak mati-mati jika ada permakluman terhadap tindakan itu. Jadi, KPK memang harus menjadi lembaga antirasuah yang benar-benar bersih dulu. Kalau di dalam KPK sendiri ada sosok-sosok yang korup dan tak antisuap, ambyarlah gerakan kita melawan korupsi.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Menengok Potensi Peran Milenial Kabupaten Brebes

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:12 WIB

Quo Vadis Kejaksaan RI?

Senin, 10 Januari 2022 | 09:12 WIB

Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia Pascapandemi

Sabtu, 8 Januari 2022 | 08:12 WIB

Digitalisasi Ibuisme

Kamis, 6 Januari 2022 | 12:30 WIB

Negeri-negeri Ambon Manise untuk Indonesia

Senin, 27 Desember 2021 | 08:45 WIB

Beri mereka waktu

Rabu, 22 Desember 2021 | 10:12 WIB

Peran Ibu dalam Penguatan Literasi Digital

Rabu, 22 Desember 2021 | 09:12 WIB

Di Balik Kebakaran Pasar Weleri

Minggu, 12 Desember 2021 | 17:42 WIB

Di Balik Meroketnya Harga Minyak Goreng

Kamis, 9 Desember 2021 | 07:45 WIB

Makna Angka 9 di Hari Jadi Ke–272 Blora

Senin, 6 Desember 2021 | 08:24 WIB

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB
X