Kartu Kredit Pemerintah, Modernisasi Alat Pembayaran

Red
- Kamis, 29 April 2021 | 04:47 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

PELAKSANAAN anggaran belanja merupakan bagian utama dari siklus pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setelah undang-undang (UU) APBN disahkan, sejak saat itu pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi program-program pembangunan dilakukan. Pengaturan tentang pelaksanaan belanja APBN diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program, penyerapan dana pencapaian program dengan lebih efektif dan efisien. Tapi seluruh proses itu seharusnya tetap dilakukan berdasarkan asas disiplin anggaran dan mengutamakan keamanan keuangan negara.

Dalam melaksanakan APBN, seperti diatur dalam pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara lebih profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PP itu merupakan dasar pelaksanaan APBN. PP No. 45 Tahun 2013 telah dirubahan menjadi PP No. 50 Tahun 2018. Perubahan PP itu bertujuan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan yang diatur dalam PP sehingga mendukung percepatan dan modernisasi pelaksanaan anggaran secara profesional, terbuka, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

Percepatan pelaksanaan anggaran dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan optimalisasi peran pendapatan dan belanja negara, khususnya pendapatan dan belanja Kementerian Negara/Lembaga terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Penandatanganan perjanjian pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) disahkan diharapkan pelaksanaan pekerjaan dapat segera dilakukan sejak DIPA berlaku efektif yakni 1 Januari.

Modernisasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam penggunaan uang persediaan untuk mendukung program nontunai dan penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara elektronik dalam rangka mendukung program go green paperless, memanfaatkan teknologi sesuai undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronikadalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan satuan kerja (satker) berkewajiban melunasi kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan satker untuk pembayaran atas transaksi belanja negara dalam penggunaan uang persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah. Kartu Kredit Pemerintah merupakan kartu kredit corporate (corporate card) yang diterbitkan bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang merupakan bank yang sama dengan tempat rekening bendahara Pengeluaran (BP)/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dibuka dan kantor pusat bank itu telah melakukan kerja sama dengan Ditjen Perbendaharaan, dimana kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk penandatanganan perjanjian kerja sama induk antara Ditjen Perbendaharaan dengan Kantor Pusat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.

Pemakaian Kartu Kredit Pemerintah oleh satker kementerian negara dan lembaga juga akan mempercepat pelaksanaan kegiatan satker yang bersangkutan. Pelaksana kegiatan tidak perlu harus menunggu uang dari bendahara pengeluaran untuk melaksanakan kegiatan. Sebagai contoh, untuk pegawai yang banyak melakukan perjalanan dinas, dengan adanya Kartu Kredit Pemerintah maka pelaksanaan tugasnya akan lebih efektif karena tidak perlu selalu meminta uang operasional kepada bendahara dan juga tidak perlu banyak membawa uang kas karena semua keperluannya terkait tugas seperti pembayaran tiket pesawat dan hotel dapat menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Melalui pengunaan kartu kredit ini juga telah mendukung program meminimalisasi peredaran uang tunai.

Pemakaian Kartu Kredit Pemerintah dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab. Berbeda dengan kartu kredit perorangan, Kartu Kredit Pemerintah dalam pengelolaannya memiliki administrator. Administrator kartu kredit adalah pegawai/pejabat yang ditunjuk untuk melakukan administrasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah termasuk memantau penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh pemegang kartu kredit. Administrator dapat mengaktifkan dan menonaktifkan kartu kredit. Pemegang Kartu Kredit Pemerintah harus menyimpan semua bukti pengeluaran atas penggunaan kartu kredit dan menyerahkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar verifikasi, pembayaran tagihan serta pertanggungjawaban uang persediaan.

Tujuan diadakannya kartu kredit pemerintah untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara (cashless), meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan.

Penggunaan kartu kredit pemerintah dilakukan dengan memperhatikan prinsip fleksibel, aman, efektif dan akuntabilitas. Penggunakan kartu kredit pemerintan merupakan suatu mekanisme yang telah dilakukan di lingkungan pemerintahan dalam melakukan pembayaran pengeluaran negara dan sudah menjadi international best practices dalam manajemen negara-negara maju. Beberapa contoh negara yang menggunakan kartu kredit pada sektor pemerintahan yaitu Amerika Serikat, Kanada dan Australia.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Menggerakkan MGMP melalui Spirit 'MGMP'

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:23 WIB

Aksi Kita adalah Masa Depan Kita

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:36 WIB

Masjid dan Peran Memakmurkan Umat

Selasa, 5 Oktober 2021 | 13:31 WIB

Aspek Hukum Arisan Online

Jumat, 24 September 2021 | 00:30 WIB

Mengganti Beban Pembiayaan BLBI

Jumat, 24 September 2021 | 00:10 WIB

Antusiasme Menyambut Kompetisi Liga 3

Jumat, 24 September 2021 | 00:00 WIB

Memindai Cermin Kota Kudus

Kamis, 23 September 2021 | 11:36 WIB

Indonesia Diuji dalam Ketegangan AUKUS

Kamis, 23 September 2021 | 01:28 WIB

Mewujudkan Sekolah Tatap Muka Aman

Kamis, 23 September 2021 | 01:25 WIB

Keterampilan dan Kompetensi Abad 21

Kamis, 23 September 2021 | 01:16 WIB

Maksimalkan Efektivitas Blended Learning

Rabu, 22 September 2021 | 01:11 WIB

Gernas BBI Jangan Hanya Seremonial

Rabu, 22 September 2021 | 01:08 WIB

Mahasiswa Merdeka

Rabu, 22 September 2021 | 01:03 WIB

Penguatan Imunitas Usaha Koperasi

Selasa, 21 September 2021 | 00:32 WIB

Jangan Lengah dalam Mitigasi Covid-19

Selasa, 21 September 2021 | 00:27 WIB

Wakaf untuk Sektor Informal

Selasa, 21 September 2021 | 00:22 WIB

Menjaga Keamanan ”PeduliLindungi”

Senin, 20 September 2021 | 00:20 WIB
X