Mendorong Keterwakilan Perempuan dari Deskriptif ke Substantif

Red
- Rabu, 28 April 2021 | 22:45 WIB
(suaramerdeka.com/dok)
(suaramerdeka.com/dok)

BULAN April selalu menjadi bulan istimewa bagi perempuan Indonesia. Di bulan inilah diskursus tentang kesetaraan gender khususnya affirmative action diangkat secara massif dalam berbagai bentuk ekspresi misalnya seminar, rapat koordinasi, kontent media sosial dan lain-lain.

Affirmative action dalam konteks kesetaraan gender dimaknai sebagai sebuah kebijakan yang memberikan ruang yang istimewa atau setara kepada perempuan untuk dapat bersaing dengan laki-laki dalam menduduki posisi-posisi strategis di ranah publik.

Di ruang publik sendiri terbelah dua pendapat yang berbeda terkait affirmative action, bagi sebagian kelompok penerapan affirmative action justru dianggap sebagai langkah untuk mendiskriminasikan perempuan karena kesadaran politik perempuan saat ini sudah cukup tinggi. Namun bagi pendukung affirmative action, meskipun dalam praktis demokrasi perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama, namun keterlibatan perempuan dalam mengakses ruang publik masih dilematis padahal populasi penduduk Indonesia masih didominasi oleh perempuan.

Misalnya Rasio perbandingan untuk propinsi Jawa tengah jumlah penduduk laki-laki 17.212.455 dan perempuan 17.505.749. Oleh karena itu diperlukan regulasi dan sistem yang mendorong keterwakilan perempuan sebagai pengambil kebijakan.

Sejarah affirmative action sendiri tidak bisa lepas dari disahkannya UUNo 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 65 ayat 1 yang mewajibkan partai politik untuk memperhatikan kuota  keterwakilan perempuan minimal 30% dalam penyusunan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kotadalam tiap daerah pemilihan. Disusul selanjutnya UU No. 22 tahun 2007 dan UU Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang keterwakilan perempuan minimal 30% dalam penyelenggara pemilu.

Saat ini, setelah 18 tahun kebijakan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan berlaku, apakah kebijakan ini dipatuhi? Dalam konteks struktur kepengurusan partai politik dan proses pencalonan legislatif, hingga tahun 2021belum semua partai politik mencantumkan aturan affirmasi keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan dan proses pencalonan legislatif pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Dalam konteks pencalonan, pada pemilu 2019 semua partai politik telah memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan dalam penyusunan daftar calon legislatif pemilu serentak 2019. Namun pemenuhan tersebut sebagian belum berbasis pada kesadaran gender tetapi sebatas pemenuhan administrasi pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Begitupun merit sistem dimana politisi diberi kesempatan untuk memimpin berdasarkan kemampuan/prestasi belum menjadi spirit partai dalam proses pencalonan DPR, DPRD dan Kepala daerah.

Hasil pemilu serentak 2019 keterpilihan legislator perempuan masih dibawah angka yang diharapkan. Di tingkat nasional 20,5% dengan terpilihnya 118 politisi perempuan dari total 575 anggota dewan terpilih. Sementara itu ditingkat Jawa Tengah terpilih  25 orang dari jumlah total 120 kursi dan tingkat lokal misalnya kota semarang 10 dari 50 kursi anggota dewan.

Data yang menarik terlihat pada kuantitas perempuan yang terpilih pada gelaran Pilkada serentak 2020 di Jawa Tengah. Jumlah keterwakilan perempuan sebagai bakal calon kepala daerah naik tipis dalam Pilkada 2018 mencapai 8,85%  pada Pilkada 2020 menjadi 10,6%.

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

Negara Hadir Versus Pinjol illegal

Senin, 25 Oktober 2021 | 23:45 WIB

PON 20 Papua Membuka Mata, Telinga dan Hati

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 23:42 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 00:10 WIB

Hikmah Covid-19 bagi Kehidupan Santri

Jumat, 22 Oktober 2021 | 23:06 WIB

Menggerakkan MGMP melalui Spirit 'MGMP'

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:23 WIB

Aksi Kita adalah Masa Depan Kita

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:36 WIB

Masjid dan Peran Memakmurkan Umat

Selasa, 5 Oktober 2021 | 13:31 WIB

Aspek Hukum Arisan Online

Jumat, 24 September 2021 | 00:30 WIB

Mengganti Beban Pembiayaan BLBI

Jumat, 24 September 2021 | 00:10 WIB

Antusiasme Menyambut Kompetisi Liga 3

Jumat, 24 September 2021 | 00:00 WIB

Memindai Cermin Kota Kudus

Kamis, 23 September 2021 | 11:36 WIB

Indonesia Diuji dalam Ketegangan AUKUS

Kamis, 23 September 2021 | 01:28 WIB

Mewujudkan Sekolah Tatap Muka Aman

Kamis, 23 September 2021 | 01:25 WIB

Keterampilan dan Kompetensi Abad 21

Kamis, 23 September 2021 | 01:16 WIB

Maksimalkan Efektivitas Blended Learning

Rabu, 22 September 2021 | 01:11 WIB

Gernas BBI Jangan Hanya Seremonial

Rabu, 22 September 2021 | 01:08 WIB

Mahasiswa Merdeka

Rabu, 22 September 2021 | 01:03 WIB
X