Peningkatan Efek Jera untuk Kasus Korupsi

Red
- Senin, 29 Maret 2021 | 00:00 WIB

Penyidikan kasus suap yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhi Prabowo terus berlanjut. Penyidikan itu antara lain mengurai aliran dana suap miliaran rupiah tersebut. Penegakan hukum dalam perkara suap dan korupsi biasanya akan terkait dengan kasus pencucian uang. Upaya Itu tentu merupakan bagian dari harapan untuk memunculkan efek jera. Namun, kenyataannya kasus-kasus suap dan korupsi terus bermunculan, menjerat pejabat-pejabat di berbagai level.

Operasi-operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK juga terus terjadi, yang salah satunya kemudian menyeret sosok yang meraih sejumlah penghargaan untuk menggaungkan semangat antikorupsi, Nurdin Abdullah. Gubernur Sulawesi Selatan itu diduga menerima suap dan gratifikasi yang terkait dengan sejumlah proyek infrastruktur di daerahnya. Padahal saat menjabat Bupati Bantaeng dari 2008 sampai 2018, Nurdin dianggap sebagai sosok yang bersih. Salah satu penghargaan yang diraihnya adalah Bung Hatta Anticorruption Award 2017.

Di tengah penyidikan dan persidangan perkara-perkara suap dan korupsi, kasus-kasus baru bermunculan. Tidak mengherankan bila indeks persepsi korupsi Indonesia turun. Indeks itu merupakan angka hasil penelitian yang diharapkan bisa memberikan gambaran terhadap besar-kecilnya potensi korupsi. Sebelumnya, pada 2019, nilai Indonesia 40. Pada penelitian terbaru, tahun 2020, angkanya turun menjadi 37. Hal tersebut berdampak pada penurunan peringkat. Sebelumnya ada pada posisi ke-85, sedangkan saat ini pada urutan ke-102.

Indeks persepsi korupsi dihasilkan lewat wawancara dengan para pengusaha dan pelaku usaha di berbagai daerah. Para pengusaha dan pelaku usaha ditetapkan sebagai responden, karena dianggap memiliki pengalaman berinteraksi minimal dengan satu jenis pelayanan publik. Dengan demikian, hasil survei bisa memberikan gambaran terhadap daya saing negeri ini dalam menarik investor. Investasi sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan perekonomian. Namun, UU Cipta Kerja agaknya tidak cukup untuk menggelorakan investasi.

Para pengusaha membutuhkan kenyamanan dalam berbisnis, yang salah satunya diwujudkan lewat iklim usaha yang tidak dihantui oleh tawaran penyuapan dan aroma korupsi. Indeks persepsi korupsi bisa menjadi indikator seberapa tinggi negara bisa mencegah hal itu terjadi. Namun, keberulangan kasus-kasus suap dan korupsi di Indonesia menunjukkan perlunya ketentuan tambahan yang bisa meningkatkan efek jera. Perlu UU lain yang mendampingi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain peningkatan efek jera, negara juga diharapkan akan lebih terbantu dalam pengembalian kerugian yang berasal dari tindak pidana korupsi. Ketentuan itu sebenarnya sudah disiapkan. Draf RUU perampasan aset telah dimiliki. Ketentuan itu juga mengatur pengembalian kerugian dari peredaran narkoba, kasus perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta tindak-tindak pidana lainnya. Yang dibutuhkan adalah kecepatan dalam pembahasan dan pengesahan. Sayangnya RUU tersebut tidak termasuk dalam prolegnas 2021.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Tragedi Oktober di Kanjuruhan

Minggu, 2 Oktober 2022 | 10:02 WIB

Obstruction of Press Freedom

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 09:16 WIB

Mari Dukung Partisipasi Taiwan di ICAO

Jumat, 30 September 2022 | 21:47 WIB

Jebol Benteng Terakhir Peradilan, MA oh MA

Rabu, 28 September 2022 | 10:28 WIB

Tidak Ada Alasan, KITB Lamban

Minggu, 25 September 2022 | 12:07 WIB

Seriuskah Kawasan Industri Terpadu Batang?

Sabtu, 17 September 2022 | 08:43 WIB

Jokowi Ngamuk Lagi, Karena Ulah Imigrasi

Rabu, 14 September 2022 | 07:31 WIB

Menjaga Relasi, Memupuk Kolaborasi

Rabu, 14 September 2022 | 01:34 WIB

Kenaikan Harga BBM, Solusi atau Beban untuk Masyarakat?

Senin, 12 September 2022 | 08:48 WIB

Mungkinkah Kenaikan BBM Direvisi ?

Kamis, 8 September 2022 | 08:56 WIB

Jangan Ada Lagi Politik Identitas dan Politisasi Agama

Minggu, 21 Agustus 2022 | 21:32 WIB

RUU KIA dan Peran Negara untuk Perempuan

Sabtu, 20 Agustus 2022 | 10:05 WIB

Kiai NU dan Kretek

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:26 WIB

Mengapa BUMN Membentuk Holding?

Minggu, 17 Juli 2022 | 08:38 WIB

Pancasila dan Ancaman Pengasong Khilafah

Jumat, 8 Juli 2022 | 13:46 WIB

Pemuda Pancasila dan Rumah Kemartabatan

Kamis, 7 Juli 2022 | 23:18 WIB

Mencari Format Ideal Penjabat Kepala Daerah

Rabu, 6 Juli 2022 | 22:12 WIB
X