Peningkatan Efek Jera untuk Kasus Korupsi

Red
- Senin, 29 Maret 2021 | 00:00 WIB

Penyidikan kasus suap yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhi Prabowo terus berlanjut. Penyidikan itu antara lain mengurai aliran dana suap miliaran rupiah tersebut. Penegakan hukum dalam perkara suap dan korupsi biasanya akan terkait dengan kasus pencucian uang. Upaya Itu tentu merupakan bagian dari harapan untuk memunculkan efek jera. Namun, kenyataannya kasus-kasus suap dan korupsi terus bermunculan, menjerat pejabat-pejabat di berbagai level.

Operasi-operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK juga terus terjadi, yang salah satunya kemudian menyeret sosok yang meraih sejumlah penghargaan untuk menggaungkan semangat antikorupsi, Nurdin Abdullah. Gubernur Sulawesi Selatan itu diduga menerima suap dan gratifikasi yang terkait dengan sejumlah proyek infrastruktur di daerahnya. Padahal saat menjabat Bupati Bantaeng dari 2008 sampai 2018, Nurdin dianggap sebagai sosok yang bersih. Salah satu penghargaan yang diraihnya adalah Bung Hatta Anticorruption Award 2017.

Di tengah penyidikan dan persidangan perkara-perkara suap dan korupsi, kasus-kasus baru bermunculan. Tidak mengherankan bila indeks persepsi korupsi Indonesia turun. Indeks itu merupakan angka hasil penelitian yang diharapkan bisa memberikan gambaran terhadap besar-kecilnya potensi korupsi. Sebelumnya, pada 2019, nilai Indonesia 40. Pada penelitian terbaru, tahun 2020, angkanya turun menjadi 37. Hal tersebut berdampak pada penurunan peringkat. Sebelumnya ada pada posisi ke-85, sedangkan saat ini pada urutan ke-102.

Indeks persepsi korupsi dihasilkan lewat wawancara dengan para pengusaha dan pelaku usaha di berbagai daerah. Para pengusaha dan pelaku usaha ditetapkan sebagai responden, karena dianggap memiliki pengalaman berinteraksi minimal dengan satu jenis pelayanan publik. Dengan demikian, hasil survei bisa memberikan gambaran terhadap daya saing negeri ini dalam menarik investor. Investasi sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan perekonomian. Namun, UU Cipta Kerja agaknya tidak cukup untuk menggelorakan investasi.

Para pengusaha membutuhkan kenyamanan dalam berbisnis, yang salah satunya diwujudkan lewat iklim usaha yang tidak dihantui oleh tawaran penyuapan dan aroma korupsi. Indeks persepsi korupsi bisa menjadi indikator seberapa tinggi negara bisa mencegah hal itu terjadi. Namun, keberulangan kasus-kasus suap dan korupsi di Indonesia menunjukkan perlunya ketentuan tambahan yang bisa meningkatkan efek jera. Perlu UU lain yang mendampingi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain peningkatan efek jera, negara juga diharapkan akan lebih terbantu dalam pengembalian kerugian yang berasal dari tindak pidana korupsi. Ketentuan itu sebenarnya sudah disiapkan. Draf RUU perampasan aset telah dimiliki. Ketentuan itu juga mengatur pengembalian kerugian dari peredaran narkoba, kasus perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta tindak-tindak pidana lainnya. Yang dibutuhkan adalah kecepatan dalam pembahasan dan pengesahan. Sayangnya RUU tersebut tidak termasuk dalam prolegnas 2021.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Aspek Hukum Arisan Online

Jumat, 24 September 2021 | 00:30 WIB

Mengganti Beban Pembiayaan BLBI

Jumat, 24 September 2021 | 00:10 WIB

Antusiasme Menyambut Kompetisi Liga 3

Jumat, 24 September 2021 | 00:00 WIB

Memindai Cermin Kota Kudus

Kamis, 23 September 2021 | 11:36 WIB

Indonesia Diuji dalam Ketegangan AUKUS

Kamis, 23 September 2021 | 01:28 WIB

Mewujudkan Sekolah Tatap Muka Aman

Kamis, 23 September 2021 | 01:25 WIB

Keterampilan dan Kompetensi Abad 21

Kamis, 23 September 2021 | 01:16 WIB

Maksimalkan Efektivitas Blended Learning

Rabu, 22 September 2021 | 01:11 WIB

Gernas BBI Jangan Hanya Seremonial

Rabu, 22 September 2021 | 01:08 WIB

Mahasiswa Merdeka

Rabu, 22 September 2021 | 01:03 WIB

Penguatan Imunitas Usaha Koperasi

Selasa, 21 September 2021 | 00:32 WIB

Jangan Lengah dalam Mitigasi Covid-19

Selasa, 21 September 2021 | 00:27 WIB

Wakaf untuk Sektor Informal

Selasa, 21 September 2021 | 00:22 WIB

Menjaga Keamanan ”PeduliLindungi”

Senin, 20 September 2021 | 00:20 WIB

Keamanan Nelayan di Laut China Selatan

Senin, 20 September 2021 | 00:10 WIB

Berharap kepada Inovasi Kepariwisataan

Senin, 20 September 2021 | 00:00 WIB

Menyusuri Masa Lalu Aneka Kota

Sabtu, 18 September 2021 | 00:59 WIB

Arah Jalan Berbahaya bagi KPK

Sabtu, 18 September 2021 | 00:49 WIB

Strategi UMKM saat Endemi

Sabtu, 18 September 2021 | 00:44 WIB
X