UU ITE: Mencegah atau Memakan Korban?

Red
- Senin, 22 Maret 2021 | 00:30 WIB

SEJAK resmi diundangkan 13 tahun lalu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pernah satu kali mengalami revisi dan sedikitnya tujuh kali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan diajukan terhadap pasal yang dianggap multitafsir.

Dari data yang terkumpul, UU ini diduga memakan korban aktivis, jurnalis, dan warga yang kritis. Kita masih ingat bagaimana Ibu Bait Nuril, korban pelecehan seksual, curhat tapi malah dipidana. Lalu Ibu Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit, juga dipidana . Pada era UU ini, banyak masyarakat yang saling melapor ke aparat penegak hukum dengan jerat UU ITE, dengan menggunakan pasal-pasal yang diduga multitafsir.

Ada anggapan, UU ITE akan digunakan penguasa untuk membungkam siapa saja yan bersikap kritis terhadap pemerintah. Hal ini tidak sepenuhnya benar. Faktanya, korban-korban UU ITE pernah dituntut atau didakwa, bahkan sudah ada yang divonis, termasuk Ibu Ita Mulyasari. Sebagian besar mereka yang sudah ke pengadilan, itu bukan konflik dengan penguasa atau Pemerintah Pusat. Konflik-konflik itu terjadi antara masyarakat dan masyarakat.

Tetapi memang masyarakat yang memiliki kelas sosial lebih tinggi misalnya dosen dengan dekan, guru dengan kepala sekolah. Jadi, bukan kekuatan politik nasional yang ingin membungkam.

Sampai tahun 2019, jumlah kasus pemidanaan terkait UU ITE mencapai 285 kasus. Angka ini meningkat pada tahun 2020 sebesar 110 tersangka dengan pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang banyak digunakan sebagai dasar pelaporan.

Sejumlah pasal dalam UU ITE memiliki celah multitafsir. Pasalpasal tersebut dinilai menghambat kebebasan berekspresi. Ada dua pasal selama ini yang menjadi perdebatan, yaitu UU ITE Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransimikan membuat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Kedua, pada pasal 28 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, kelompok, berdasarkan SARA.

Kalimat terakhir ini yang dianggap multitafsir selama ini. Pada sisi yang lain, UU ITE juga tidak menjelaskan secara terperinci, apa itu penghinaan, apa itu peryataan kebencian, permusuhan, semua itu dikembalikan kepada KUHP. Formulasi dalam UU ITE bercampur antara delik aduan dan yang bukan delik aduan. Penghinaan dalam KUHP itu diatur mulai pasal 310 hingga 321. Ada 6 jenis penghinaan. Di dalam UU ITE hanya dituangkan satu kata yang namanya penghinaan atau pencemaran nama baik, sehingga benar kalau dikatakan karet atau multitafsir.

Meski demikian, UU ITE yang baru delapan tahun ini sudah direvisi. Hal ini sesuai dengan tutuntutan /kondisi masyarakat, kemajuan teknologi, dan modus operasi kejahatan yang memanfaatkan teknologi.

Halaman:

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Makna Angka 9 di Hari Jadi Ke–272 Blora

Senin, 6 Desember 2021 | 08:24 WIB

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB

Tembang Pagebluk Menyulap Bagong Menjadi Konten Kreator

Selasa, 16 November 2021 | 08:15 WIB

Metamorfosis Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi

Senin, 8 November 2021 | 11:12 WIB

Kebijakan Publik Versus PCR dan Antigen

Minggu, 7 November 2021 | 23:23 WIB

Pangan dan Telur Ayam

Minggu, 7 November 2021 | 15:26 WIB

Negara Hadir Versus Pinjol illegal

Senin, 25 Oktober 2021 | 23:45 WIB

PON 20 Papua Membuka Mata, Telinga dan Hati

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 23:42 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 00:10 WIB

Hikmah Covid-19 bagi Kehidupan Santri

Jumat, 22 Oktober 2021 | 23:06 WIB

Menggerakkan MGMP melalui Spirit 'MGMP'

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:23 WIB
X