SE Gubernur dan Kecerdasan Kepala Daerah

Red
- Senin, 8 Februari 2021 | 00:30 WIB

PRESIDEN Joko Widodo terus melakukan antisipasi dan berbagai upaya preventif untuk menekan laju penyebaran Covid- 19 yang semakin tak terkendali, terutama di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, dan Bali. Lima gubernur dari kelima provinsi tersebut pun telah dipanggil secara khusus ke Istana, beberpa hari lalu.

Dalam upaya menekan laju penularan itu Presiden menekankan jalan yang ditempuh melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), terutama pada level mikro. Selain itu, ditekankan pula penerapan ”3-T”, yaitu Testing, Tracing, dan Treatment. Artinya, jika tes Covid-19 sudah dilakukan dan diketahui secara pasti maka harus segera dilakukan pelacakan (tracing), minimal kepada 30 orang yang pernah kontak dengan orang yang terpapar. Jika sudah ketemu, segera harus diisolasi (treatment).

Segala ikhtiar tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, sebagaimana yang selama ini kita kenal, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak (3M).

Kecerdasan Pemimpin

Antisipasi dan langkah preventif melalui PPKM pada level mikro diterjemahkan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan ”Gerakan Jateng di Rumah Saja” selama dua hari, yaitu tanggal 6-7 Februari 2021. ”Akhir pekan di rumah saja,” kata Gubernur Ganjar.

Lewat Surat Edaran (SE) Nomor 443.5/000/933 bertanggal 2 Februari 2021 yang ditujukan kepada Kapolda, Pangdam, dan seluruh bupati/wali kota se-Jawa Tengah, dia menjelaskan maksudnya. Intinya, Ganjar berharap gerakan yang dia lontarkan itu menjadi gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah untuk memutus transmisi dan menekan penyebaran Covid-19. Upaya itu dilakukan dengan cara tetap tinggal di rumah saja tanpa melakukan aktivitas publik di luar rumah.

Gubernur pun meminta para bupati/wali kota khususnya, sesuai kondisi dan kearifan lokal di daerah masingmasing: menutup Car Free Day, menutup jalan, menutup toko/mal, pasar, destinasi wisata dan pusat rekreasi, pembatasan hajatan dan pernikahan, serta kegiatan lain yang berpotensi menciptakan kerumunan (1.c).

Poin itulah yang kemudian memunculkan pro-kontra di kalangan bupati dan wali kota, di antaranya: Wali Kota Solo dan Magelang, Bupati Sragen, Temanggung, Kebumen, dan Banjarnegara. Mereka telah menunjukkan sikap secara terbuka. Bahwa berkaitan dengan penutupan pasar dan mal pada 6-7 Februari, mereka tidak akan melakukan itu. Mereka tetap mempersilakan para pedagang untuk tetap berjualan. Alasannya kompak, ”Kasihan masyarakat.”

Di sini, penulis tidak akan mengontradiksikan, apakah dengan SE tersebut berarti Gubernur tidak kasihan kepada masyarakat? Dalam hal ini terutama pedagang kecil, wabil khusus yang hanya berjualan pada hari Minggu misalnya.

Halaman:

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Demokrasi Pengelolaan Laut

Rabu, 26 Januari 2022 | 13:30 WIB

Menengok Potensi Peran Milenial Kabupaten Brebes

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:12 WIB

Quo Vadis Kejaksaan RI?

Senin, 10 Januari 2022 | 09:12 WIB

Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia Pascapandemi

Sabtu, 8 Januari 2022 | 08:12 WIB

Digitalisasi Ibuisme

Kamis, 6 Januari 2022 | 12:30 WIB

Negeri-negeri Ambon Manise untuk Indonesia

Senin, 27 Desember 2021 | 08:45 WIB

Beri mereka waktu

Rabu, 22 Desember 2021 | 10:12 WIB

Peran Ibu dalam Penguatan Literasi Digital

Rabu, 22 Desember 2021 | 09:12 WIB

NEWA, Peluang Baru Bisnis Perhotelan

Selasa, 14 Desember 2021 | 11:30 WIB

Di Balik Kebakaran Pasar Weleri

Minggu, 12 Desember 2021 | 17:42 WIB

Di Balik Meroketnya Harga Minyak Goreng

Kamis, 9 Desember 2021 | 07:45 WIB

Makna Angka 9 di Hari Jadi Ke–272 Blora

Senin, 6 Desember 2021 | 08:24 WIB

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB
X