Fleksibilitas Pendataan dalam Penyaluran Bansos

Red
- Senin, 11 Januari 2021 | 00:00 WIB

Tahun 2020 bakal dikenang sebagai tahun masifnya pemerintah memberikan stimulus, baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. Karena pandemi Covid-19 belum berakhir, bantuan-bantuan diperkirakan bakal berlanjut tahun ini. Bantuan sosial (bansos) telah digulirkan lagi, ditandai dengan seremoni di istana baru-baru ini. Bansos dan sejenisnya dinilai telah memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian negeri ini. Indonesia memang secara teknis dikategorikan berada dalam kondisi resesi.

Bansos diyakini akan meningkatkan konsumsi rumah tangga secara agregat. Penyalurannya memang diharapkan menggairahkan perekonomian negeri ini. Tentu kuncinya seperti yang dikatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini, dana yang diterima supaya segera dibelanjakan ke warung-warung. Ketepatan data menjadi penting agar dana memang segera dikonsumsikan. Bansos ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kelangsungan konsumsi hariannya, bukan mereka yang punya pilihan untuk menyimpan dana yang diterima.

Data penerima bantuan memegang peran sentral bagi efektivitas bansos bagi perekonomian. Bansos diharapkan tidak hanya berperan meringankan kesulitan ekonomi warga, tetapi juga memiliki fungsi sebagai multiplier effect. Karena itulah pembaruan data para penerima begitu esensial. Mungkin saja ada warga yang sebelumnya tidak masuk dalam kategori penerima, tetapi saat ini perlu memperoleh bansos. Namun, bisa jadi ada warga yang perjuangannya meningkatkan pendapatan berhasil sehingga tak lagi perlu bansos.

Ketepatan sasaran dari programprogram stimulus yang diluncurkan pemerintah membutuhkan dukungan data yang andal. Persoalan yang muncul seputar kesesuaian data warga terinfeksi Covid-19 antara pusat dan daerah bisa jadi merupakan gambaran betapa negeri ini memang lemah dalam koordinasi untuk menghasilkan yang data akurat. Pendataan adalah proses dinamis yang membutuhkan dukungan teknologi komunikasi dan informasi memadai. Selain itu, harus berada dalam sistem dengan pengendalian yang berjalan baik.

Pengendalian tidak hanya memberi tempat bagi pengawasan, tetapi juga ketersediaan ruang untuk fleksibilitas. Koreksi demi validitas data bisa dilakukan kapan pun, sepanjang memang semua prosedur untuk perbaikan telah terpenuhi. Muncul kabar masih ada warga terdampak Covid-19 yang namanya tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Respons cepat dibutuhkan, agar warga yang memang membutuhkan bantuan bisa segera menerima. Presiden telah meminta agar bantuan cepat tersalur.

Aspek kecepatan yang dimaksud tentu tidak hanya terkait dengan mereka yang sudah terdaftar. Kecepatan juga bisa menyangkut upaya koreksi untuk memasukkan nama-nama yang layak menerima, namun belum tercantum dalam daftar. Anggaran untuk bansos yang telah disiapkan pemerintah besarnya Rp 110 triliun. Ukuran efektivitas tidak hanya dari keterserapan anggaran, tetapi juga kecepatan dan ketepatan. Ketepatan menyangkut besaran yang diterima dan kesesuaian penerimanya dengan kriteria yang ditetapkan.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB

Tembang Pagebluk Menyulap Bagong Menjadi Konten Kreator

Selasa, 16 November 2021 | 08:15 WIB

Metamorfosis Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi

Senin, 8 November 2021 | 11:12 WIB

Kebijakan Publik Versus PCR dan Antigen

Minggu, 7 November 2021 | 23:23 WIB

Pangan dan Telur Ayam

Minggu, 7 November 2021 | 15:26 WIB

Negara Hadir Versus Pinjol illegal

Senin, 25 Oktober 2021 | 23:45 WIB

PON 20 Papua Membuka Mata, Telinga dan Hati

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 23:42 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 00:10 WIB

Hikmah Covid-19 bagi Kehidupan Santri

Jumat, 22 Oktober 2021 | 23:06 WIB

Menggerakkan MGMP melalui Spirit 'MGMP'

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:23 WIB

Aksi Kita adalah Masa Depan Kita

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:36 WIB
X