Meningkatkan Sinergi untuk Kemakmuran Desa

Red
- Kamis, 31 Desember 2020 | 07:45 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

Manfaat yang tergambar dari kegiatan bersama tersebut dapat dilihat dari berbagai pihak dan dalam jangka yang panjang. Pertama, KPPN Surakarta yang memiliki tugas melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Dana Desa, dapat membuktikan bahwa meningkatkan sinergi akan berdampak kemakmuran rakyat sebagaimana tema Hari Bakti Perbendaharaan tahun 2019; disamping itu, melalui kegiatan menanam pohon secara langsung yang melibatkan masyarakat desa dalam hal ini petani, akan menjadi kegiatan penunjang terciptanya work life balance yang sering didengungkan oleh Menteri Keuangan.

Kedua, BPDASHL Surakarta melaui kegiatan bersama ini dapat menyelamatkan daerah aliran sungai di wilayah kerjanya serta memastikan bahwa pohon-pohon yang telah ditanam akan terus hidup dalam jangka panjang karena ada yang bertanggung jawab memelihara. Ketiga Desa Doho akan memiliki powerhouse, yaitu Bumdes Doho yang akan menjadi penopang utama perekonomian masyarakatat Desa Doho menuju sejahtera.

Jika skema ini berhasil, maka akan tercipta model yang dapat direplikasikan secara luas di seluruh wilayah Indonesia, tentu saja dengan memperhatikan potensi masing-masing desa dan institusi terkait. Model ini tentu saja berbeda dengan model yang digunakan Desa Ponggok maupun 168 desa di Kisah Sukses Dana Desa, mengingat keberhasilan model ini ditentukan oleh sinergi antar institusi dan antar program.

Potensi Masalah

Keberhasilan model sinegi seperti ini tentu saja ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kemampuan untuk mengelola risiko. Dalam jangka panjang, pola kerja sama antar pihak berpotensi menimbulkan konflik seperti kepemilikan lahan, pengakuan hasil tanaman, pergantian pimpinan dan sebagainya. Salah satu cara untuk mitigasi risiko yang timbul di masa yang akan datang adalah dengan membuat nota kesepahaman atau naskah perjanjian kerjasama oleh para pihak terkait.

Oleh karena itu, sebelum skema kerja sama ini dijalankan, sangat penting untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama atas dasar kesetaraan dan keadilan. Dalam nota kesepahaman/perjanjian yang paling penting adalah komitmen para pihak dapat diikat dan tetap terjaga pelaksanaannya dalam jangka panjang.

--Penulis adalah Kepala KPPN Surakarta

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Menengok Potensi Peran Milenial Kabupaten Brebes

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:12 WIB

Quo Vadis Kejaksaan RI?

Senin, 10 Januari 2022 | 09:12 WIB

Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia Pascapandemi

Sabtu, 8 Januari 2022 | 08:12 WIB

Digitalisasi Ibuisme

Kamis, 6 Januari 2022 | 12:30 WIB

Negeri-negeri Ambon Manise untuk Indonesia

Senin, 27 Desember 2021 | 08:45 WIB

Beri mereka waktu

Rabu, 22 Desember 2021 | 10:12 WIB

Peran Ibu dalam Penguatan Literasi Digital

Rabu, 22 Desember 2021 | 09:12 WIB

NEWA, Peluang Baru Bisnis Perhotelan

Selasa, 14 Desember 2021 | 11:30 WIB

Di Balik Kebakaran Pasar Weleri

Minggu, 12 Desember 2021 | 17:42 WIB

Di Balik Meroketnya Harga Minyak Goreng

Kamis, 9 Desember 2021 | 07:45 WIB

Makna Angka 9 di Hari Jadi Ke–272 Blora

Senin, 6 Desember 2021 | 08:24 WIB

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB
X