Dana Desa, Sudah Adilkah Pembagiannya?

Red
- Senin, 14 Desember 2020 | 09:48 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

ENAM  tahun terakhir ini, sebagian masyarakat mulai mengenal dana desa, namun sebagian lain tidak tahu atau kurang tahu. Apa manfaat yang diperoleh masyarakat desa. Dari mana sumber dana desa, bagaimana menentukan besaran dana desa, apakah sudah adil pembagiannya, dan lainnya.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan, dana desa bersumber dari APBN, yang diperuntukan bagi desa. Sementara itu, Undang-undang APBN terkait penyaluran dana desa yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015. Sehingga sampai tahun 2020, sudah enam kali dana desa disalurkan ke desa-desa.

Dari tahun ke tahun dana desa mengalami peningkatan alokasi pada APBN. Begitu juga, manfaat yang dihasilkan semakin beragam dan meluas. Menurut sumber dari website  www.sipede.ppmd.kemendes.go.id, pembangunan fisik yang bersumber dari dana desa adalah pembuatan jalan desa, jembatan, pasar desa, BUMdes, embung desa, sumur bor, posyandu, sarana air bersih, saluran irigasi, penahan tanah, drainase, MCK, PAUD, raga desa, tambatan perahu, dan Polindes.

Untuk pembangunan nonfisik berupa pelatihan usaha ekonomi, pertaninan, perikanan, dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas masyarakat desa, pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, dan lain-lain.

Di masa pandemi covid-19, dana desa diprioritaskan untuk pembayaran BLT desa, terutama untuk keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan, tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. BLT Desa mulai April sampa Juni 2020 (bulan ke-1 sampai dengan ke-3) diberikan senilai Rp 600 ribu, sedang bulan ke-4 sampai dengan ke-6 senilai Rp 300 ribu.

Terakhir, menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020, BLT Desa dapat diberikan pada bulan ke-7 sampai ke-9 (Oktober-Desember) senilai Rp 300 ribu, sepanjang alokasi dana masih tersedia.

Dana desa tidak serta-merta diberikan senilai Rp 1 miliar rupiah per desa, namun dihitung menggunakan formulasi tertentu. Formulasi tersebut dari tahun ke tahun, mengalami perubahan besaran persentase masing masing unsur alokasi. Terakhir, menurut PMK 205/PMK.07/2019, di samping perubahan besaran persentase unsur alokasi, juga terdapat perubahan jumlah unsur alokasi, semula hanya 3 unsur alokasi, menjadi 4 unsur.

Formulasi pengalokasian dana desa tahun anggaran 2020, terdiri dari 4 unsur alokasi. Yakni, alokasi afirmasi per desa yaitu 1,5% pagu dana desa dibagi penjumlahan [(2*DST)+(1*DT)]. DST ialah Desa Sangat Tertinggal, sedang DT ialah Desa Tertinggal. Lalu alokasi kinerja (unsur baru) per desa 1,5% dari pagu dana desa, dipilih sebanyak 10% dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. Rinciannya 20% untuk pengelolaan keuangan desa, 25% untuk capaian keluaran dana desa, dan 35% untuk capaian hasil pembangunan desa.

Selanjutnya, alokasi dasar per desa 69% dari pagu dana desa. Terakhir alokasi formula per desa, yaitu 28% dari pagu dana desa. Rinciannya, 10% x JP Desa, 15% x LW Desa, 50% x JPM dan 25% x IKK Desa. JP ialah Jumlah Penduduk, JPM ialah Jumlah Penduduk Miskin , LW ialah Luas Wilayah, dan IKK ialah Indeks Kemahalan Konstruksi.

Ternyata penghitungan pengalokasian dana desa cukup rumit, terutama terkait desa sangat tertinggal dan desa tertinggal. Sementara terkait jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi tidak kalah rumit penghitungannya. Ini bukti bahwa pembagian dana desa sudah dilakukan secara adil dan merata. Tepat jumlahnya, tepat gunanya, tepat orangnya, dan tepat sasarannya.

Dana desa sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di desa, bisa berperan dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19, sehingga ketahanan ekonomi di desa tetap terjaga kuat.

--Penulis adalah Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Surakarta

Halaman:
1
2

Editor: Andika

Tags

Terkini

Menengok Potensi Peran Milenial Kabupaten Brebes

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:12 WIB

Quo Vadis Kejaksaan RI?

Senin, 10 Januari 2022 | 09:12 WIB

Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia Pascapandemi

Sabtu, 8 Januari 2022 | 08:12 WIB

Digitalisasi Ibuisme

Kamis, 6 Januari 2022 | 12:30 WIB

Negeri-negeri Ambon Manise untuk Indonesia

Senin, 27 Desember 2021 | 08:45 WIB

Beri mereka waktu

Rabu, 22 Desember 2021 | 10:12 WIB

Peran Ibu dalam Penguatan Literasi Digital

Rabu, 22 Desember 2021 | 09:12 WIB

Di Balik Kebakaran Pasar Weleri

Minggu, 12 Desember 2021 | 17:42 WIB

Di Balik Meroketnya Harga Minyak Goreng

Kamis, 9 Desember 2021 | 07:45 WIB

Makna Angka 9 di Hari Jadi Ke–272 Blora

Senin, 6 Desember 2021 | 08:24 WIB

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB
X