Problema Biaya Politik Pilkada

Red
- Kamis, 17 September 2020 | 00:13 WIB

" Secara substansial, korupsi memang tidak ada bedanya dari maling atau mencuri, yakni mencuri uang negara secara melawan hukum "

KALAU sudah ada cukong, mengapa masih maling? Inilah pertanyaan yang patut dilontarkan kepada para kepala daerah yang terlibat korupsi. Pun, kepada para calon kepala daerah yang hendak berlaga dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan digelar serentak pada 9 Desember mendatang di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Secara substansial, korupsi memang tidak ada bedanya dari maling atau mencuri, yakni mencuri uang negara secara melawan hukum. Data Kementerian Dalam Negeri, sejak pilkada digelar secara langsung pada 2004 hingga 2019, sedikitnya 300 kepala daerah terlibat korupsi.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap data 92 persen calon kepala daerah dibiayai cukong. Mungkin yang ia maksud 82 persen, bukan 92 persen, seperti hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni 82 persen calon kepala daerah dibiayai oleh sponsor.

Akibatnya, begitu terpilih yang pertama kali muncul di benak mereka adalah bagaimana cara mengembalikan dana yang sudah diterima dari cukong itu. Bagaimana pula mengumpulkan modal untuk biaya politik pencalonan lima tahun berikutnya. Akibatnya, segala cara dihalalkan, termasuk korupsi, baik korupsi kebijakan maupun korupsi anggaran.

Biaya pilkada memang tidak sedikit. Selain untuk “political cost” (ongkos politik) seperti biaya kampanye, saksi dan alat peraga, juga untuk “money politics” (politik uang) seperti uang mahar ke partai politik pengusung dan pendukung, serta “serangan fajar”.

Money politics itulah yang menguras dana tak terbatas atau unlimited cost, sehingga pilkada di Indonesia dikenal sebagai high cost politics (politik berbiaya tinggi). Untuk pilkada kabupaten/kota, diperlukan anggaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Untuk pilkada gubernur, diperlukan anggaran ratusan miliar hingga triliunan rupiah.

Sebab itu, keterlibatan cukong dalam pilkada merupakan suatu keniscayaan. Akibatnya, menurut Mahfud MD, banyak kepala daerah yang setelah terpilih kemudian melakukan korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan menurut Mahfud lebih berbahaya daripada korupsi uang atau anggaran. Korupsi kebijakan misalnya penerbitan lisensi, izin atau rekomendasi penguasaan hutan atau tambang kepada para cukong. Korupsi kebijakan juga bisa berupa proyek.

Para kepala daerah, misalnya, melakukan “ijon” proyek dengan cukong. Proyek belum dimulai, tapi “keuntungan” sudah diminta di depan. Kepala daerah membuat kebijakan tentang pengadaan proyek-proyek tersebut. Kepala daerah juga tak segan melakukan korupsi anggaran dalam APBD seperti mark up atau penggelembungan harga, dan sebagainya.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Negara Hadir Versus Pinjol illegal

Senin, 25 Oktober 2021 | 23:45 WIB

PON 20 Papua Membuka Mata, Telinga dan Hati

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 23:42 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 00:10 WIB

Hikmah Covid-19 bagi Kehidupan Santri

Jumat, 22 Oktober 2021 | 23:06 WIB

Menggerakkan MGMP melalui Spirit 'MGMP'

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:23 WIB

Aksi Kita adalah Masa Depan Kita

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:36 WIB

Masjid dan Peran Memakmurkan Umat

Selasa, 5 Oktober 2021 | 13:31 WIB

Aspek Hukum Arisan Online

Jumat, 24 September 2021 | 00:30 WIB

Mengganti Beban Pembiayaan BLBI

Jumat, 24 September 2021 | 00:10 WIB

Antusiasme Menyambut Kompetisi Liga 3

Jumat, 24 September 2021 | 00:00 WIB

Memindai Cermin Kota Kudus

Kamis, 23 September 2021 | 11:36 WIB

Indonesia Diuji dalam Ketegangan AUKUS

Kamis, 23 September 2021 | 01:28 WIB

Mewujudkan Sekolah Tatap Muka Aman

Kamis, 23 September 2021 | 01:25 WIB

Keterampilan dan Kompetensi Abad 21

Kamis, 23 September 2021 | 01:16 WIB

Maksimalkan Efektivitas Blended Learning

Rabu, 22 September 2021 | 01:11 WIB

Gernas BBI Jangan Hanya Seremonial

Rabu, 22 September 2021 | 01:08 WIB

Mahasiswa Merdeka

Rabu, 22 September 2021 | 01:03 WIB
X