Khilafah Bukan Sistem Politik Baku

Red
- Sabtu, 22 Agustus 2020 | 23:55 WIB
Khilafah Bukan Sistem Politik Baku. (suaramerdeka.com/dok)
Khilafah Bukan Sistem Politik Baku. (suaramerdeka.com/dok)

KHILAFAH=khalifah=khulafa'=istikhlaf. Semua kata itu merupakan derivasi dari kata kha-la-fa. Artinya menggantikan kedudukan. Manusia disebut khalifah (QS. 2/30), karena Allah swt memberi amanah ibadah untuk melaksanakan hukum-Nya, yaitu mengkulturkan natur dan mengislamkan kultur. (QS. 2/30). Umat Islam dijanjikan kekhilafan (pemimpin) di muka bumi (QS.24/55). Syaratnya iman dan amal salih, yaitu meniti hablun min Allaahi, hablum min an-naasi (QS. 3/112) dan hablun min al-'aalam, sehingga semesta alam bermanfaat baginya dan tak ada yang sia-sia (QS. 3/191). Semua aktifitas itu diniatkan sebagai ibadah kepada Allah swt semata (QS. 51/56).  

Guna melaksanakan tugas tersebut, Allah menurunkan  hukum di antaranya hukun alam atau sunnatullah -law of nature- sehingga setiap manusia yang cerdas ingin menyingkap tabirnya untuk maslahatul ummah  (QS.3/191) dan hukum syariat atau hukum agama -law of syari'at sehingga setiap manusia memiliki instink untuk memeluknya demi keselamatan dunia akhiratnya  (QS.2/201). Instink tersebut oleh C. Carl Jung disebut juga sebagai naturalitair religiousa atau agama gawan bayi.

Di samping instink beragama (homo religiousa), menurut Nietsche manusia memiliki instink kuasa (homo politicus) yang juga menjadi kebutuhan primernya. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa tidak ada komunitas yang tidak memiliki kepemimpinan, termasuk hewan sekalipun. Bahkan  Ibnu Taimiyah  sempat menyatakan bahwa  enam puluh tahun rakyat dipimpin oleh pemimpin yang zalim masih lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin.

Kenapa? Karena bisa dibayangkan betapa kacaunya  masyarakat tanpa pemimpin. Inilah yang melahirkan kaidah para ulama: Wa waajibu nashbi imaamin 'adlin # bis-syar'i fa'lam laa bi hukmi al-'aqli. Artinya: Wajib hukumnya untuk mengangkat imam yang adil secara syara', bukan sekedar hukum akal.

Instink itu pada manusia bisa sangat liar, berpotensi untuk dispotis dan arogan. Maka instink tersebut  diakomodasi oleh Islam dengan memberinya etika politik. Salah satunya yaitu bahwa kepemimpinan tersebut harus diterima oleh mayoritas rakyat (voting) atau aklamasi.  Menurut Abdurrahman bin Abdulkadir Kurdi dalam Islamic State..., kesimpulan tersebut didasarkan pada teks Al-Qur'an yang menggunakan lafal "innii jaa'ilun fi al-ardhi khaliifah" (QS. 2/30), bukan "innii jaa'ilun 'alaa al-ardhi khaliifah". Jadi implikasinya berbeda antara kata "fii" dan kata " 'alaa". Dan Al-Qur'an menggunakan kata "fii".  Kalau menggunakan kata " 'alaa", bisa dimaknai sebuah tunjukan, bukan pilihan. Dari etika  politik inilah lahir sistem demokrasi religious seperti Indonesia.

Perlu diketahui bahwa kata khalifah bukan mewakili sistem politik baku, dapat dibuktikan bahwa Nabi Adam as.yang dengan kekuasaan informal dan non formal tanpa memiliki kekuasaan formal disebut khalifah (QS.2/30). Nabi Dawud as.yang memiliki kekuasaan formal sebagai raja disebut khalifah (QS. 38/26). Setelah era Nabi saw., empat/lima orang  penggantinya disebut khalifah-khalifah (khulafaa') dengan estafet kepemimpinan yang berbeda dan tidak baku. Khalifah Umar bin Khatthab ra.lebih suka dipanggil Amir al-Mukminin. Sedangkan khalifah Ali bin Abi Thalib kw. dipanggil Imam.  

Faktanya, sistem khulafa'nya mengikuti dinamika pemikiran politik. Jadi sebagai ibadah ghairu mahdhah, sistemnya bersifat fleksibel dan dinamis. Lalu, berdasarkan hadits, sejak era Muawiyah ra. beliau digelari raja. Pola kerajaan ini berjalan sampai dinasti Utsmaniyah Turki 1924 minus Umar bin Abd Aziz,  meskipun ada yang menamakan sistem kekhalifahan. Pola kerajaan ini berlaku di Saudi Arabia dan yang semisal sampai hari ini. Di sisi lain,  ada yang berpendapat, bahwa OKI adalah bentuk kekhilafahan modern. Wallaahu A'lam!

Dr KH Muchotob Hamzah, Rektor Universitas Sains Al-Qur'an Jateng di Wonosobo

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

Penguatan Imunitas Usaha Koperasi

Selasa, 21 September 2021 | 00:32 WIB

Jangan Lengah dalam Mitigasi Covid-19

Selasa, 21 September 2021 | 00:27 WIB

Wakaf untuk Sektor Informal

Selasa, 21 September 2021 | 00:22 WIB

Menjaga Keamanan ”PeduliLindungi”

Senin, 20 September 2021 | 00:20 WIB

Keamanan Nelayan di Laut China Selatan

Senin, 20 September 2021 | 00:10 WIB

Berharap kepada Inovasi Kepariwisataan

Senin, 20 September 2021 | 00:00 WIB

Menyusuri Masa Lalu Aneka Kota

Sabtu, 18 September 2021 | 00:59 WIB

Arah Jalan Berbahaya bagi KPK

Sabtu, 18 September 2021 | 00:49 WIB

Strategi UMKM saat Endemi

Sabtu, 18 September 2021 | 00:44 WIB

Perpres Pendanaan Pesantren

Jumat, 17 September 2021 | 00:20 WIB

Membangun Fondasi Green Economy

Jumat, 17 September 2021 | 00:10 WIB

Standar Pembelajaran Tatap Muka

Jumat, 17 September 2021 | 00:00 WIB

Membenahi Rantai Pasokan Pangan

Kamis, 16 September 2021 | 00:47 WIB

Modal Manusia Islami untuk LKMS

Rabu, 15 September 2021 | 01:40 WIB

Mewujudkan Jalur Kereta Api Semarang-Rembang

Selasa, 14 September 2021 | 20:24 WIB

”Samudra Biru” Pendidikan Tinggi

Selasa, 14 September 2021 | 20:10 WIB

Mengawal Dana PEN di Bank Umum

Senin, 13 September 2021 | 11:21 WIB

Mewaspadai Covid-19 Varian Mu

Senin, 13 September 2021 | 00:20 WIB

Menatap Kemungkinan Pandemi ke Endemi

Senin, 13 September 2021 | 00:10 WIB
X