RUU HIP, Ideologi di Dalam Ideologi

Red
- Selasa, 16 Juni 2020 | 00:21 WIB

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang digagas DPR mengundang kontroversi dan perdebatan dari banyak kalangan. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut RUU tersebut “pencurian di saat senyap” karena pembahasannya tidak melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Hanya dalam waktu singkat, RUU itu telah disahkan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Sementara pihak pengusung RUU tersebut berpendapat berbeda. Aria Bima, anggota DPR dari Fraksi PDIP, mengatakan Pancasila adalah ideologi final dan status bangsa Indonesia yang tidak bisa diubah. Sedangkan, RUU HIP berfungsi sebagai ideologi dinamis yang melekat dalam diri setiap warga Indonesia sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang muncul di tengah globalisasi dan revolusi industri 4.0.

Jelas sekali di sini masih ada perbedaan pemahaman dan interpretasi mengenai ideologi, undang- undang, dan relasi antara ideologi dan undang-undang. Hukum dan undang-undang, sebagai satu sistem yang memiliki kekuatan mengatur relasi sosial, secara hakikatnya sudah dan harus selalu terhubung dengan ideologi. Hukum adalah ekspresi legal dari ideologi politik. Ideologi sendiri adalah sistem gagasan politik.

Pijakan pemahaman yang sama menjadi syarat mutlak, bahkan sebelum membahas pasalpasal yang dinilai kontroversial dalam RUU HIP. Ideologi seharusnya sudah menjadi payung bagi seluruh kesepakatan, hukum, dan undang-undang yang dijalankan untuk mengatur kehidupan sosialpolitik suatu bangsa. Maka, istilah “ideologi dinamis” untuk menyebut RUU HIP seolah mengatakan ada ideologi di dalam ideologi Pancasila.

Ideologi yang mampu menjadi “payung” bagi seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ideologi yang dinamis. Masihkah ideologi itu harus dituangkan dalam bentuk pasalpasal legislasi untuk dapat berfungsi? Sepertinya, dibutuhkan eksplorasi yang lebih mendalam dan luas, melibatkan para tokoh dan akademisi, untuk menjernihkan terlebih dahulu situasi kekinian Pancasila.

Penggalian itu akan menemukan rumusan-rumusan praksis berbasis ideologi dan sekaligus menjawab perlu tidaknya menelurkan satu rancangan undang-undang untuk pelaksanaan ideologi. Untuk membahas pasal-pasal kontroversial saja, semisal ayat mengenai “ketuhanan yang berkebudayaan”, belum perlu dilakukan. Kontroversi RUU HIP harus dikembalikan dulu pada klarifikasi mengenai hakikat ideologi Pancasila.

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB

Tembang Pagebluk Menyulap Bagong Menjadi Konten Kreator

Selasa, 16 November 2021 | 08:15 WIB

Metamorfosis Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi

Senin, 8 November 2021 | 11:12 WIB

Kebijakan Publik Versus PCR dan Antigen

Minggu, 7 November 2021 | 23:23 WIB

Pangan dan Telur Ayam

Minggu, 7 November 2021 | 15:26 WIB

Negara Hadir Versus Pinjol illegal

Senin, 25 Oktober 2021 | 23:45 WIB

PON 20 Papua Membuka Mata, Telinga dan Hati

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 23:42 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 00:10 WIB

Hikmah Covid-19 bagi Kehidupan Santri

Jumat, 22 Oktober 2021 | 23:06 WIB

Menggerakkan MGMP melalui Spirit 'MGMP'

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:23 WIB

Aksi Kita adalah Masa Depan Kita

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:36 WIB
X