Optimalisasi Aset Pemprov Jateng

Red
- Rabu, 1 April 2020 | 00:00 WIB

BUKAN untuk yang pertama kalinya DPRD mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk mengoptimalisasi aset yang dimiliki. Setidaknya, pada akhir tahun lalu, isu itu sudah pula disuarakan legislator. Optimalisasi dan pengelolaan aset milik Pemprov Jateng memang isu penting, meskipun tidak seseksi persoalan anggaran belanja atau isu-isu politik. Berdasarkan catatan, nilai aset tersebut mencapai Rp 36 triliun.

Nilai aset tersebut tidak bisa dianggap kecil. Nilai itu juga mencerminkan potensi yang luar biasa. Sudah tentu, potensi sebesar itu hanya akan bermanfaat dan muncul dalam wujud nyata apabila dikelola secara tepat, benar, dan efisien. Tanpa pengelolaan berbasis profesionalisme, aset sebesar apapun tidak akan memberi nilai tambah. Pemerintah sudah terlalu lama membiarkan persoalan ini mangkrak.

Aset-aset tersebut belum dikelola secara optimal untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini, PAD Jateng sebagian besar masih didapatkan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Sangat disayangkan apabila aset yang dimiliki hanya sebatas sebagai bahan inventaris tanpa pengelolaan optimal. Alihalih memberikan keuntungan dan manfaat, aset semacam itu justru malah menimbulkan biaya dan merugikan.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah keamanan status dan sertifikat. Ditengarai masih ada aset yang bukan saja tidak terkelola, melainkan juga tidak tercatat dengan baik. Akibatnya, beberapa aset rawan hilang atau berpindah kepemilikan tanpa kejelasan. Ini juga akan menimbulkan kerugian lebih besar lagi. Pembiaran yang terus-menerus akan makin menyulitkan Pemprov melangkah dan bertindak.

Selain itu, bukan rahasia lagi bahwa masih banyak aset Pemprov Jateng yang bermasalah. Beberapa masalah yang sempat diketahui adalah aset belum bersertifikat, disewa pihak ketiga dengan perjanjian yang sudah kedaluwarsa, aset dalam penguasaan orang lain, atau belum ada papan namanya. Persoalan itu harus diurai sampai tuntas karena menjadi dasar penentuan kebijakan dan pengelolaan yang profesional.

Kebijakan dan eksekusi langkah- langkah manajerial untuk optimalisasi aset-aset tersebut mutlak disegerakan. Tak perlu menunggu, atau bahkan sengaja menunggu, sampai nilai aset mengalami penyusutan pada titik terendah sehingga sulit dipulihkan kembali. Pengelolaan optimalisasi juga membutuhkan transparansi dengan mengedepankan prinsip manajemen profesional dengan kontrol ketat dan akuntabilitas.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Indonesia Diuji dalam Ketegangan AUKUS

Kamis, 23 September 2021 | 01:28 WIB

Mewujudkan Sekolah Tatap Muka Aman

Kamis, 23 September 2021 | 01:25 WIB

Keterampilan dan Kompetensi Abad 21

Kamis, 23 September 2021 | 01:16 WIB

Maksimalkan Efektivitas Blended Learning

Rabu, 22 September 2021 | 01:11 WIB

Gernas BBI Jangan Hanya Seremonial

Rabu, 22 September 2021 | 01:08 WIB

Mahasiswa Merdeka

Rabu, 22 September 2021 | 01:03 WIB

Penguatan Imunitas Usaha Koperasi

Selasa, 21 September 2021 | 00:32 WIB

Jangan Lengah dalam Mitigasi Covid-19

Selasa, 21 September 2021 | 00:27 WIB

Wakaf untuk Sektor Informal

Selasa, 21 September 2021 | 00:22 WIB

Menjaga Keamanan ”PeduliLindungi”

Senin, 20 September 2021 | 00:20 WIB

Keamanan Nelayan di Laut China Selatan

Senin, 20 September 2021 | 00:10 WIB

Berharap kepada Inovasi Kepariwisataan

Senin, 20 September 2021 | 00:00 WIB

Menyusuri Masa Lalu Aneka Kota

Sabtu, 18 September 2021 | 00:59 WIB

Arah Jalan Berbahaya bagi KPK

Sabtu, 18 September 2021 | 00:49 WIB

Strategi UMKM saat Endemi

Sabtu, 18 September 2021 | 00:44 WIB

Perpres Pendanaan Pesantren

Jumat, 17 September 2021 | 00:20 WIB

Membangun Fondasi Green Economy

Jumat, 17 September 2021 | 00:10 WIB

Standar Pembelajaran Tatap Muka

Jumat, 17 September 2021 | 00:00 WIB

Membenahi Rantai Pasokan Pangan

Kamis, 16 September 2021 | 00:47 WIB
X