Aspek Hukum Arisan Online

Red
- Jumat, 24 September 2021 | 00:30 WIB
SM/Dok
SM/Dok

Oleh Sofyan Mohammad

DALAM tradisi masyarakat modern Indonesia, arisan sudah menjadi semacam budaya karena arisan bukan sekadar mengumpulkan uang, melainkan juga mempererat tali silaturahmi antarmanusia. Arisan menjadi salah satu ide yang sangat kreatif di kalangan masyarakat, termasuk untuk memutar sistem keuangan mereka, sehingga semua dapat menikmati hasilnya. Walaupun menggunakan jangka waktu dan cara yang sangat sederhana, seperti menabung, mereka dapat menikmati hasil dari apa yang mereka lakukan.

Seiring dengan perkembangan zaman, arisan tidak hanya dilakukan dengan pertemuan, tetapi juga dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui media sosial yang kemudian dikenal dengan arisan online. Arisan model ini tentu lebih berisiko terjadinya penipuan dan penggelapan, karena dilakukan bersama orang-orang yang tidak saling bertemu dan tidak saling mengenal.

Terlebih pada masa pendemi Covid-19 ini, ketika semua aktivitas sosial dibatasi oleh kebijakan pemerintah, maka akan berdampak luas, khususnya di bidang ekonomi. Sementara tuntutan kehidupan masyarakat masih berjalan normal. Hal inilah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mencari keuntungan dengan memperdaya masyarakat.

Arisan ini cukup riskan. Banyak kasus penipuan yang mengatasnamakan arisan ini, seperti yang akhir-akhir ini banyak terjadi.

Secara hukum, peristiwa ini dapat dilihat dari sudut pandang pidana atau perdata, yang keduanya dapat ditempuh sebagai bentuk yurisdiksi penyelesaian. Secara pidana, bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan komunikasi yang baik, sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kebohongan maupun upaya fiktif dalam berbagai macam bentuk.

Perkembangan ini menunjukkan makin tingginya tingkat intelektualitas pelaku penipuan. Masalahnya, banyak masyarakat luas yang tidak mengetahui modus apa saja yang digunakan oleh penipu.

Secara yuridis, tindakan penipuan berkedok arisan online merupakan tindakan melawan hukum, bertentangan dengan aturan perundang- undangan. Mengenai kejahatan penipuan secara pokok diatur pada Pasal 378 KUHP.

Terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik karena arisan dilakukan secara online, terdapat ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik." Terhadap pelanggaran pasal ini diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, sesuai Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

Halaman:

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Menggerakkan MGMP melalui Spirit 'MGMP'

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:23 WIB

Aksi Kita adalah Masa Depan Kita

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:36 WIB

Masjid dan Peran Memakmurkan Umat

Selasa, 5 Oktober 2021 | 13:31 WIB

Aspek Hukum Arisan Online

Jumat, 24 September 2021 | 00:30 WIB

Mengganti Beban Pembiayaan BLBI

Jumat, 24 September 2021 | 00:10 WIB

Antusiasme Menyambut Kompetisi Liga 3

Jumat, 24 September 2021 | 00:00 WIB

Memindai Cermin Kota Kudus

Kamis, 23 September 2021 | 11:36 WIB

Indonesia Diuji dalam Ketegangan AUKUS

Kamis, 23 September 2021 | 01:28 WIB

Mewujudkan Sekolah Tatap Muka Aman

Kamis, 23 September 2021 | 01:25 WIB

Keterampilan dan Kompetensi Abad 21

Kamis, 23 September 2021 | 01:16 WIB

Maksimalkan Efektivitas Blended Learning

Rabu, 22 September 2021 | 01:11 WIB

Gernas BBI Jangan Hanya Seremonial

Rabu, 22 September 2021 | 01:08 WIB

Mahasiswa Merdeka

Rabu, 22 September 2021 | 01:03 WIB

Penguatan Imunitas Usaha Koperasi

Selasa, 21 September 2021 | 00:32 WIB

Jangan Lengah dalam Mitigasi Covid-19

Selasa, 21 September 2021 | 00:27 WIB

Wakaf untuk Sektor Informal

Selasa, 21 September 2021 | 00:22 WIB

Menjaga Keamanan ”PeduliLindungi”

Senin, 20 September 2021 | 00:20 WIB
X