Mengganti Beban Pembiayaan BLBI

Red
- Jumat, 24 September 2021 | 00:10 WIB
Logo SM (b01m)
Logo SM (b01m)

TAJUK RENCANA

Sedikitnya 5,2 juta hektare tanah telah disita oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara atas Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Total tanah yang dijaminkan kepada pemerintah seluas 15,2 juta hektare. Dengan demikianbarusekitarsepertigatanah jaminan yang berhasil dikuasai negara. Penguasaanjaminanberupa tanah, yang di sebagian tempat juga terdapat bangunan, menjadi tidak mudah. Hal itu merupakan konsekuensi dari lamanya jaminan utang kurang terurus.

Kasus BLBI sendiri memang merupakan persoalan lama yang tidak kunjung selesai. Berbagai kendala muncul. Salah satunya dari sisi hukum. Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengupayakan peninjauan kembali (PK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung ternyata tidak dapat diterima Mahkamah Agung (MA). Penolakan tersebut berpengaruh terhadap pengusutan kasus yang menjerat Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih.

Sebagai pemilik BDNI, salah satu bank yang operasinya dibekukan pemerintah, Sjamsul dan Itjih ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana BLBI. Mereka didakwa tidak membayar penuh sisa utangnya sebesar Rp 4,8 triliun. Namun, karena perkaranya terkait pembebasan terhadap Sjafruddin, KPK kemudian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Pemerintah tetap berusaha meminta Sjamsul dan istrinya melunasi pinjaman dengan menggeser kasus ke ranah perdata.

Pertarungan di sisi perdata inilah yang dilakukan satgas terhadap pemilik BDNI dan pemilik-pemilik bank lain yang ditutup pemerintah karena pelanggaran yang dilakukan lebih dari dua dasawarsa lalu. Pengelolaan yang meninggalkan prinsip kehatian-hatian dan pengawasan lemah mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap perbankan saat itu. Pemulihan kepercayaan dilakukan lewat pengucuran BLBI sebesar Rp 144,7 triliun, yang penggunaannya memunculkan persoalan.

Penyimpangan penggunaan kemudian ditambah dengan persoalan pelunasan yang jauh dari tuntas. Padahal kucuran BLBI itu ditanggung dengan pinjaman pemerintah. Pembiayaannya dilakukan dengan menerbitkan surat utang negara yang diserap oleh BI. Karena mengeluarkan surat utang, tentu pemerintah harus membayar pokok pinjaman berikut bunganya. Dengan adanya tanggungan tersebut, maka satgas wajib mengerahkan segala daya dan upaya untuk menarik kembali hak pemerintah melalui jalur hukum perdata.

Beban pemerintah itu tentu harus diganti. Tidak bijak membiarkan perkara BLBI dibiarkan menggantung, karena pemerintah harus membayar bunga dan pokok pinjamannya kepada Bank Indonesia. Apa yang sudah dikeluarkan wajib diganti oleh mereka yang secara langsung ataupun tak langsung terkait dengan BLBI. Para obligor yang jumlahnya 48 orang merupakan penerima manfaat langsung lewat banknya, sedangkan debitur kredit macet aset BPPN bisa tergolong sebagai penerima manfaat tak langsung.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Fintech Syariah, Sang Primadona Transformasi Digital

Rabu, 23 November 2022 | 11:32 WIB

Ancaman Senyap Asap Rokok

Selasa, 22 November 2022 | 19:19 WIB

PMA 68 dan Dinamika Akademik di Kampus

Kamis, 17 November 2022 | 16:57 WIB

Kepemimpinan Berorientasi Pengetahuan

Rabu, 16 November 2022 | 11:12 WIB

Memperkuat Jaringan Koperasi Syariah

Selasa, 15 November 2022 | 11:32 WIB

Utang atau Cetak Uang Baru?

Senin, 14 November 2022 | 11:12 WIB

Kepemimpinan dalam Organisasi Pembelajar

Sabtu, 12 November 2022 | 11:12 WIB

Mewaspadai Budaya Gila Kerja

Jumat, 11 November 2022 | 11:15 WIB

Sustainability dalam Bisnis Perusahaan

Kamis, 10 November 2022 | 11:12 WIB

Pungli dalam Pengurusan Warisan

Minggu, 30 Oktober 2022 | 12:04 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Minggu, 23 Oktober 2022 | 21:00 WIB

Peci untuk Cakades

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 21:55 WIB

Mencari Pemimpin Profetik

Senin, 10 Oktober 2022 | 12:03 WIB

Tragedi Oktober di Kanjuruhan

Minggu, 2 Oktober 2022 | 10:02 WIB

Obstruction of Press Freedom

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 09:16 WIB

Mari Dukung Partisipasi Taiwan di ICAO

Jumat, 30 September 2022 | 21:47 WIB
X