Upaya Rekonsiliasi Tiga Peradi

Red
- Selasa, 3 Maret 2020 | 00:00 WIB

Niat baik berhembus dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Organisasi yang terpecah menjadi tiga itu berkeinginan untuk kembali bersatu. Niatan tersebut untuk memperkuat posisi organisasi. Setidaknya muncul inisiatif untuk menyatukan kembali tiga organisasi advokat yang dalam lima tahun ini sama-sama membawa nama Peradi. Gagasan rekonsiliasi di Jakarta itu disaksikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Tiga Peradi tersebut yakni Peradi-Suara Advokat Indonesia Juiver Girsang, lalu Peradi pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan, dan Peradi Rumah Bersama Advokat diketuai Luhut Pangaribuan. Peradi-SAI yang belum lama memilih kembali Juniver sebagai ketua umum berkomitmen untuk menyusun bersatunya Peradi. Juga dua Peradi lain. Bahkan dua menteri menyaksikan penandatangan pernyataan rekonsiliasi oleh ketiga pimpinan organisasi tersebut.

Sebagai wujud rekonsiliasi awal, mereka menyusun tim perumus diikuti oleh masing-masing tiga perwakilan. Puncaknya, hasil rumusan itu akan dibawa dalam musyawarah nasional. Tentu ini kabar menggembirakan. Tidak elok organisasi yang menjadi wadah orangorang memahami hukum justru bertikai sendiri. Seharusnya mereka justru memperkuat persatuan organisasi. Menjadi kebebasan berekspresi memang, namun bila organisasi pecah justru menimbulkan persepsi minor.

Ciri-ciri organisasi yang tidak dewasa adalah mudah dipecah belah oleh kepentingan kecil. Sebaliknya organisasi kokoh adalah kelompok yang mampu mewadahi semua kepentingan dan tahan banting oleh terpaan badai. Tidak dimungkiri banyak kepentingan di dalam setiap organisasi. Masingmasing anggota memiliki suara yang sama dalam berpendapat. Akan tetapi, perbedaan pendapat alangkah lebih baik bila tetap diselesaikan dengan kepala dingin.

Apa yang diperoleh ketika satu organisasi dalam lima tahun ini terpecah menjadi tiga? Bila memang lebih banyak mudaratnya, rekonsiliasi adalah jalan utama yang perlu ditempuh. Masyarakat pun tidak kebingunan ketika hendak meminta bantuan hukum. Siapa yang harus dihubungi, organisasi mana, dan organisasi yang memiliki legalitas. Bila pun sama-sama legal, tentu posisi tawar mereka di ranah peradilan tidak sekuat ketika mereka bersatu.

Apalagi saat ini memasuki era teknologi 4.0 yang menuntut setiap masyarakat untuk melek dengan teknologi. Alih-alih memahami perkembangan zaman, mereka disibukkan dengan perseteruan yang bisa-bisa makin jauh tertinggal. Bukan peningkatan kualitas SDM yang menjadi program unggulan, namun menyusun strategi siapa paling kuat di dalam organisasi. Tentu ini sangat merugikan. Ibarat kata, sebatang lidi tak berarti apaapa, tapi bila disatukan bisa menyapu segalanya.

Editor: Andy Kristiyan

Tags

Terkini

Fintech Syariah, Sang Primadona Transformasi Digital

Rabu, 23 November 2022 | 11:32 WIB

Ancaman Senyap Asap Rokok

Selasa, 22 November 2022 | 19:19 WIB

PMA 68 dan Dinamika Akademik di Kampus

Kamis, 17 November 2022 | 16:57 WIB

Kepemimpinan Berorientasi Pengetahuan

Rabu, 16 November 2022 | 11:12 WIB

Memperkuat Jaringan Koperasi Syariah

Selasa, 15 November 2022 | 11:32 WIB

Utang atau Cetak Uang Baru?

Senin, 14 November 2022 | 11:12 WIB

Kepemimpinan dalam Organisasi Pembelajar

Sabtu, 12 November 2022 | 11:12 WIB

Mewaspadai Budaya Gila Kerja

Jumat, 11 November 2022 | 11:15 WIB

Sustainability dalam Bisnis Perusahaan

Kamis, 10 November 2022 | 11:12 WIB

Pungli dalam Pengurusan Warisan

Minggu, 30 Oktober 2022 | 12:04 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Minggu, 23 Oktober 2022 | 21:00 WIB

Peci untuk Cakades

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 21:55 WIB

Mencari Pemimpin Profetik

Senin, 10 Oktober 2022 | 12:03 WIB

Tragedi Oktober di Kanjuruhan

Minggu, 2 Oktober 2022 | 10:02 WIB

Obstruction of Press Freedom

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 09:16 WIB

Mari Dukung Partisipasi Taiwan di ICAO

Jumat, 30 September 2022 | 21:47 WIB
X