Arah Jalan Berbahaya bagi KPK

Red
- Sabtu, 18 September 2021 | 00:49 WIB
Tajuk Rencana
Tajuk Rencana

Konflik internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mereda, bahkan cenderung bergerak ke arah jalan yang berbahaya.

Ketua KPK Firli Bahuri telah memutuskan akan memberhentikan para personel KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), salah satu di antaranya adalah Novel Baswedan.

Mereka akan diberhentikan secara resmi pada 30 September 2021. Keputusan yang kontroversial. Substansi dan pelaksanaan TWK sendiri sejak awal sudah menimbulkan kontroversi dan pertentangan pendapat.

Materi tes dinilai banyak yang tidak berkorelasi dengan pengukuran kompetensi dan profesionalisme personel KPK. Beberapa pertanyaan bahkan dianggap menjebak dan menempatkan peserta tes pada pilihan yang bukan pilihan.

Misalnya, memilih antara Pancasila dan agama. Karena sejak awal telah mengandung kecacatan, isu mengenai TWK dengan setiap konsekuensi dan tindakan yang ditempuh berdasarkan hasil TWK sudah pasti akan menimbulkan kecatatan pula.

Keputusan pemberhentian para personel yang tidak lulus dikhawatirkan akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif ketimbang memperkuat legitimasi Tes Wawasan Kebangsaan yang dari awal sudah cedera silogisme.

Setelah pemberhentian para personel, persoalan tidak lantas selesai. Ada risiko bola masalah akan bergerak kian tak terkendali karena telah dibawa ke luar medan lapangan persoalan yang sebenarnya.

Sarkasme mengenai G30S/KPK, dipicu dari pemberhentian pada 30 September 2021, mencerminkan suasana kebatinan di tubuh KPK.

Energi negatif seperti ini sangat tidak baik bagi lembaga antirasuah. Tugas dan beban KPK masih berat, bahkan sangat berat. Perilaku korup di negeri ini sudah merasuk ke setiap lapisan.

Korupsi tidak hanya terjadi pada skala besar tetapi juga terjadi pada setiap kesempatan di setiap lapisan yang berhubungan dengan layanan publik.

Namun, korupsi di level bawah akan makin sulit diberantas apabila korupsi pada lingkaran kekuasaan tidak diberantas tuntas. Semestinya KPK fokus pada penyelesaian konflik internal dan mempertimbangkan dengan seksama setiap langkah dan kebijakan.

Jika KPK terlihat kesulitan untuk bergerak ke arah jalan yang tepat, tugas masyarakat untuk mengawal lembaga itu. KPK terlalu berharga untuk dibiarkan berjalan sendirian tanpa arah. Publik harus menggalang kekuatan untuk terus mengawasi perjalanan KPK.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB

Tembang Pagebluk Menyulap Bagong Menjadi Konten Kreator

Selasa, 16 November 2021 | 08:15 WIB

Metamorfosis Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi

Senin, 8 November 2021 | 11:12 WIB

Kebijakan Publik Versus PCR dan Antigen

Minggu, 7 November 2021 | 23:23 WIB

Pangan dan Telur Ayam

Minggu, 7 November 2021 | 15:26 WIB

Negara Hadir Versus Pinjol illegal

Senin, 25 Oktober 2021 | 23:45 WIB

PON 20 Papua Membuka Mata, Telinga dan Hati

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 23:42 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 00:10 WIB

Hikmah Covid-19 bagi Kehidupan Santri

Jumat, 22 Oktober 2021 | 23:06 WIB

Menggerakkan MGMP melalui Spirit 'MGMP'

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:23 WIB

Aksi Kita adalah Masa Depan Kita

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:36 WIB

Masjid dan Peran Memakmurkan Umat

Selasa, 5 Oktober 2021 | 13:31 WIB
X