Membenahi Rantai Pasokan Pangan

Red
- Kamis, 16 September 2021 | 00:47 WIB
Opik Mahendra SP MSc
Opik Mahendra SP MSc

"Untuk menjamin pangan yang tersedia di masyarakat aman dikonsumsi, maka diperlukan penyelenggaraan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan, mulai dari tahap produksi sampai ke tangan konsumen"

BARU-BARU ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan pembentukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai lembaga pemerintah di bidang pangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Pembentukan lembaga ini merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Badan ini bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Dalam Perpres disebutkan tugas dan fungsi utama Badan Pangan Nasional antara lain mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan, serta harga bahan pangan.

Program pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui BUMN serta pengembangan sistem informasi pangan.

Jenis pangan yang stabilisasi pasokan dan harganya ada di lembaga ini yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.

Masalah utama ketahanan pangan di Indonesia adalah keterjangkauan dan keberagaman (diversifikasi) pangan.

Rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan 56% dari pengeluaran rumah tangga untuk membeli bahan pangan, lebih tinggi dari masyarakat Singapura (20%), Malaysia (21%) dan Thailand (26%).

The Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia di peringkat 65 dari 113 negara dalam Indeks Ketahanan Pangan tahun 2020.

Disampaikan bahwa 9% dari masyarakat Indonesia mengalami kekurangan gizi. Hadirnya kelembagaan khusus pangan diharapkan mampu menjalankan manajemen rantai pasok dengan mengacu pada pengelolaan seluruh proses produksi, distribusi, dan pemasaran.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Menyusuri Masa Lalu Aneka Kota

Sabtu, 18 September 2021 | 00:59 WIB

Arah Jalan Berbahaya bagi KPK

Sabtu, 18 September 2021 | 00:49 WIB

Strategi UMKM saat Endemi

Sabtu, 18 September 2021 | 00:44 WIB

Perpres Pendanaan Pesantren

Jumat, 17 September 2021 | 00:20 WIB

Membangun Fondasi Green Economy

Jumat, 17 September 2021 | 00:10 WIB

Standar Pembelajaran Tatap Muka

Jumat, 17 September 2021 | 00:00 WIB

Membenahi Rantai Pasokan Pangan

Kamis, 16 September 2021 | 00:47 WIB

Modal Manusia Islami untuk LKMS

Rabu, 15 September 2021 | 01:40 WIB

Mewujudkan Jalur Kereta Api Semarang-Rembang

Selasa, 14 September 2021 | 20:24 WIB

”Samudra Biru” Pendidikan Tinggi

Selasa, 14 September 2021 | 20:10 WIB

Mengawal Dana PEN di Bank Umum

Senin, 13 September 2021 | 11:21 WIB

Mewaspadai Covid-19 Varian Mu

Senin, 13 September 2021 | 00:20 WIB

Menatap Kemungkinan Pandemi ke Endemi

Senin, 13 September 2021 | 00:10 WIB

Membangun Ekosistem Industri Game Lokal

Senin, 13 September 2021 | 00:00 WIB

Menjaga Kohesi Sosial

Sabtu, 11 September 2021 | 04:13 WIB

Menjaga Kohesi Pascapandemi

Jumat, 10 September 2021 | 09:48 WIB

Ketenangan Atasi Long Covid-19

Jumat, 10 September 2021 | 00:20 WIB

Segerakan Reformasi Pengelolaan Lapas

Jumat, 10 September 2021 | 00:10 WIB

Meniru Semangat Pembuatan UU Cipta Kerja

Jumat, 10 September 2021 | 00:00 WIB
X