Mewujudkan Jalur Kereta Api Semarang-Rembang

Red
- Selasa, 14 September 2021 | 20:24 WIB
Alwin Basri
Alwin Basri

RENCANA pembangunan jalur kereta api Semarang-Rembang oleh pemerintah pusat perlu disikapi secara positif sekaligus progresif.

Sikap positif sebagai upaya pemerintah menghadirkan moda transportasi yang sesuai dengan tuntutan ekologis, ekonomis, dan demografis. Sikap progresif menyangkut kecepatan implementasi dari rencana kebijakan.

Pada perspektif yang terakhir, komitmen dan peran pemerintah daerah tentu sangat penting. Kondisi wilayah pantai utara (pantura) bagian timur Jawa Tengah dari Semarang, Demak, Kudus, Pati hingga Rembang menunjukkan daya dukung lingkungan yang sudah tidak lagi mampu mengimbangi laju pembangunan.

Intensitas macet, bencana banjir, longsor, dan tingginya angka kecelakaan merupakan bagian dari tuntutan ekologis akan pentingnya jalur kereta api Semarang-Rembang. Pada saat yang sama, kondisi itu tidak saja menimbulkan sistem transportasi berbiaya mahal, tapi juga belum mampu menciptakan solusi bagi akselerasi dan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.

Tuntutan ekonomis itu memang telah diupayakan untuk diselesaikan melalui rencana pembangunan tol Demak-Rembang sejauh 90 km yang rencana dioperasikan 2025- 2029. Meski demikian, penambahan alternatif moda transportasi tentu akan semakin mempercepat upaya akselerasi dan pemerataan pembangunan.

Rencana jalur kereta api Semarang- Rembang dengan rute Semarang- Lasem-Sluke-Tuban merupakan pilihan terbaik dari tiga alternatif jalur yang ada. Jalur alternatif pertama Semarang-Lasem-Jatigoro-Bojonegoro dan jalur alternatif kedua Semarang-Lasem-Jatigoro-Tuban.

Pilihan tersebut tidak saja di dasarkan pada aspek penimbang berupa perkiraan perjalanan, kinerja operasi, keterpaduan moda, kondisi topografi dan geologi, perpotongan dengan sungai dan infrastruktur lain, pengadaan lahan, perkiraan biaya konstruksi, tapi juga atas keunggulan komparatif berupa potensi daerah.

Rute melewati Rembang lebih strategis karena keberadaan pelabuhan dan kawasan industri. Eksistensi proyek strategis nasional di Tuban berupa pembangunan kilang minyak Pertamina-Rosneft sangat potensial melipatgandakan arus transportasi dari dan ke Tuban.

Tidak salah tampaknya perhitungan terhadap potensi volume jalur tersebut yang bisa mencapai 20.186 per hari. Dalam pespektif legal tampaknya rencana tersebut tidak akan banyak mengalami hambatan.

Dukungan pemerintah pusat, misalnya melalui Perpres No 79 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang- Demak-Grobogan (Kedungsepur), Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung (Purwomanggung), dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Bergasmalang), juga Keputusan Menteri Perhubungan 296 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Perkretaapian.

Namun, penting juga untuk melihat konsistensi rencana tersebut dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kabupaten yang dilalui rute tersebut.

Konsistensi itu penting sebagai bagian dari prinsip taat asas sebagai salah satu karakter tata pemerintahan yang baik. Publik tentu berharap jangan sampai pada level perencanaan sudah muncul penolakan karena ketidaksesuaian dengan RTRW.

Berikutnya adalah sikap progresif. Secara konsisten dan cepat berupaya mewujudkan rencana pembangunan tersebut. Kita memiliki pengalaman sejarah, berbagai rencana pembangunan di Jawa Tengah yang positif secara ekologis dan ekonomis namun tak terwujud dalam waktu yang telah direncakan.

Dampaknya, Jawa Tengah tertinggal secara infrastruktur dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal itu tentu tidak boleh menjadi repetisi sejarah. Rencana pembangunan jalur kereta api Semarang-Rembang perlu segera diupayakan.

Setidaknya dalam jangka pendek, dapat dicapai kesepakatan antarpemerintah daerah khususnya soal kepastian jalur secara lebih detail. Tanpa kesepakatan rute secara detail maka tahapan berikutnya akan semakin lama terwujud.

Berikutnya adalah peran pemerintah daerah dalam pengadaan lahan. Potensi rute yang melewati lahan selain milik pemerintah harus segera dipetakan. Diperlukan pula kecepatan pemerintah pusat dan daerah dalam proses pengadaan lahan.

Terakhir adalah pemetaan mitigasi bencana, khususnya pada level konstruksi, seperti pada trase arah Sluke yang melewati kaki perbukitan di Lasem sepanjang 15 km dengan kemiringan 10-45 derajat. (40)

--Alwin Basri, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah/Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Rembang- Pati.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Menggerakkan MGMP melalui Spirit 'MGMP'

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:23 WIB

Aksi Kita adalah Masa Depan Kita

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:36 WIB

Masjid dan Peran Memakmurkan Umat

Selasa, 5 Oktober 2021 | 13:31 WIB

Aspek Hukum Arisan Online

Jumat, 24 September 2021 | 00:30 WIB

Mengganti Beban Pembiayaan BLBI

Jumat, 24 September 2021 | 00:10 WIB

Antusiasme Menyambut Kompetisi Liga 3

Jumat, 24 September 2021 | 00:00 WIB

Memindai Cermin Kota Kudus

Kamis, 23 September 2021 | 11:36 WIB

Indonesia Diuji dalam Ketegangan AUKUS

Kamis, 23 September 2021 | 01:28 WIB

Mewujudkan Sekolah Tatap Muka Aman

Kamis, 23 September 2021 | 01:25 WIB

Keterampilan dan Kompetensi Abad 21

Kamis, 23 September 2021 | 01:16 WIB

Maksimalkan Efektivitas Blended Learning

Rabu, 22 September 2021 | 01:11 WIB

Gernas BBI Jangan Hanya Seremonial

Rabu, 22 September 2021 | 01:08 WIB

Mahasiswa Merdeka

Rabu, 22 September 2021 | 01:03 WIB

Penguatan Imunitas Usaha Koperasi

Selasa, 21 September 2021 | 00:32 WIB

Jangan Lengah dalam Mitigasi Covid-19

Selasa, 21 September 2021 | 00:27 WIB

Wakaf untuk Sektor Informal

Selasa, 21 September 2021 | 00:22 WIB

Menjaga Keamanan ”PeduliLindungi”

Senin, 20 September 2021 | 00:20 WIB
X