Segerakan Reformasi Pengelolaan Lapas

Red
- Jumat, 10 September 2021 | 00:10 WIB
Logo SM (b01m)
Logo SM (b01m)

TAJUK RENCANA

Musibah kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang yang menewaskan 41 narapidana sungguh menyentak nurani. Musibah itu mengingatkan kembali satu agenda yang sejak lama dikumandangkan tetapi belum terlaksana, yakni reformasi pengelolaan lapas. Lembaga pemasyarakatan atau secara generik disebut oleh publik sebagai penjara, membutuhkan reformasi total.

Tujuan lembaga pemasyarakatan bukan hanya menjadi tempat hukuman kurungan atau penjara bagi narapidana, melainkan juga sebagai tempat pembinaan agar para narapidana itu memiliki kemampuan dan bekal saat kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Dengan dua fungsi utama itu, pengelolaan lembaga pemasyarakatan tentu tidak mudah. Prosedur standar harus ketat tanpa mengurangi efektivitas fungsi.

Fungsi pendidikan, pembinaan, dan pendampingan membutuhkan dukungan sosial dan keterlibatan publik. Sebagai contoh, pelatihan produksi kerajinan kepada para narapidana memerlukan pula saluran pasar yang tersedia di area publik, termasuk tuntutan pasar, keinginan konsumen, dan sebagainya yang tidak mungkin dikompromikan hanya karena yang ditawarkan adalah produk lapas.

Tanpa keterlibatan dan dukungan publik, pelatihan semacam itu hanya menjadi sebuah laboratorium yang steril dan terisolasi dari kebutuhan publik. Alhasil, para narapidana akan kembali menemui banyak persoalan ketika kembali ke masyarakat dan ujung-ujungnya menjadi residivis. Problematika semakin tidak mudah karena fungsi sosial-edukasi itu tidak boleh menggerogoti faktor keamanan tahanan.

Selain reformasi di sektorsektor tersebut, reformasi menuju tata kelola yang bersih tidak kalah penting. Kasus-kasus suap oleh narapidana korupsi kepada oknum-oknum lapas sudah beberapa kali mencuat. Reformasi di sektor fungsional tidak akan berjalan maksimal apabila praktik-praktik suap semacam itu tidak diberantas. Semua reformasi itu harus dilakukan bersamaan.

Lapas tentu membutuhkan dukungan dan sinergitas dari para pemangku kepentingan, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan mitra-mitra kerja lain. Sinergitas antara berbagai komponen akan mondorong pembentukan penanganan lapas yang terintegrasi dan berintegritas. Wacana reformasi sesungguhnya sudah bergaung beberapa tahun belakangan ini dan tidak perlu lagi ada waktu lebih lama untuk menunggu.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Seriuskah Kawasan Industri Terpadu Batang?

Sabtu, 17 September 2022 | 08:43 WIB

Jokowi Ngamuk Lagi, Karena Ulah Imigrasi

Rabu, 14 September 2022 | 07:31 WIB

Menjaga Relasi, Memupuk Kolaborasi

Rabu, 14 September 2022 | 01:34 WIB

Kenaikan Harga BBM, Solusi atau Beban untuk Masyarakat?

Senin, 12 September 2022 | 08:48 WIB

Mungkinkah Kenaikan BBM Direvisi ?

Kamis, 8 September 2022 | 08:56 WIB

Jangan Ada Lagi Politik Identitas dan Politisasi Agama

Minggu, 21 Agustus 2022 | 21:32 WIB

RUU KIA dan Peran Negara untuk Perempuan

Sabtu, 20 Agustus 2022 | 10:05 WIB

Kiai NU dan Kretek

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:26 WIB

Mengapa BUMN Membentuk Holding?

Minggu, 17 Juli 2022 | 08:38 WIB

Pancasila dan Ancaman Pengasong Khilafah

Jumat, 8 Juli 2022 | 13:46 WIB

Pemuda Pancasila dan Rumah Kemartabatan

Kamis, 7 Juli 2022 | 23:18 WIB

Mencari Format Ideal Penjabat Kepala Daerah

Rabu, 6 Juli 2022 | 22:12 WIB

Keragaman Lebah, Pangan dan Manusia

Minggu, 22 Mei 2022 | 22:18 WIB

Buku dan Literasi Indonesia

Selasa, 17 Mei 2022 | 18:38 WIB

Semarang Menuju Kota Megapolitan

Selasa, 10 Mei 2022 | 15:51 WIB

Punjungan

Minggu, 1 Mei 2022 | 14:30 WIB
X