Meniru Semangat Pembuatan UU Cipta Kerja

Red
- Jumat, 10 September 2021 | 00:00 WIB
Logo SM (b01m)
Logo SM (b01m)

TAJUK RENCANA

Tahun ini Undang-Undang Cipta Kerja telah diimplementasikan. Undang-undang yang bersifat omnibus law itu terasa menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akhirnya pada kuartal keempat 2020 undang- undang yang diharapkan mendongkrak investasi tersebut disahkan. Bahkan muncul kesan UU Cipta Kerja disahkan secara terburu-buru, sehingga muncul banyak kesalahan redaksional yang berujung pada kontroversi di ruang publik. Terlepas dari kegaduhan saat pengesahan, undangundang itu telah berlaku.

Semangat untuk segera memiliki undang-undang tertentu perlu kembali muncul sekarang. Di tengah penetrasi yang begitu dalam dari kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi pada keseharian masyarakat, ternyata keinginan untuk segera memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) kurang terlihat. Padahal kasus kebocoran data terus saja muncul. Baik itu menyangkut data yang dikelola oleh institusi bisnis maupun lembaga pemerintahan. Fenomena itu tentu sangat mengkhawatirkan.

Sebenarnya RUU PDP termasuk prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini. Secara keseluruhan terdapat 33 RUU yang ditetapkan sebagai prioritas dalam Prolegnas 2021. Dari jumlah itu, DPD mengusulkan dua RUU. Ada pula dua RUU yang merupakan usulan bersama antara pemerintah dan DPR. Sedangkan RUU yang merupakan usulan DPR tercatat 20 buah. Bersama dengan delapan lainnya, perhatian terhadap keamanan data pribadi merupakan RUU usulan pemerintah.

Dengan diusulkan sendiri, secara politis tergambar kemauan pemerintah. Selanjutnya adalah kesungguhan agar pembahasan bisa berjalan lancar, sehingga secepatnya negeri ini memiliki UU PDP. Bahkan becermin dari pengesahan UU Cipta Kerja, koalisi partai pendukung pemerintah yang dominan di parlemen memberi pengaruh berarti sehingga ketentuan tersebut bisa disahkan di tengah kontroversi yang belum mereda. Padahal, RUU PDP relatif tidak memunculkan kegaduhan di masyarakat.

Perkembangannya bahkan menunjukkan urgensi RUU tersebut. Kasus-kasus pelanggaran dalam pemanfaatan data banyak terjadi. Fenomena yang menunjukkan ancaman terhadap keamanan data pribadi warga negara. Di sisi lain, kemajuan zaman menuntut pengisian dan pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun, kecanggihan teknologi juga menambah keragaman modus penyalahgunaan wewenang dan kejahatan berbekal kemampuan mengakses data publik.

Pembobolan yang sering terjadi mengindikasikan para pencuri data dan pembobol situssitus internet memang eksis dan siap memanfaatkan segala kelemahan pada sisi keamanan pengumpulan dan pengolahan data. Bila ada ego, entah itu personal maupun kelembagaan yang mengakibatkan RUU PDP terkatung-katung, selayaknya dihilangkan. Negeri ini perlu secepatnya memiliki induk aturan hukum yang terkait dengan data warga negara mengingat kejahatan siber semakin marak.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Menengok Potensi Peran Milenial Kabupaten Brebes

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:12 WIB

Quo Vadis Kejaksaan RI?

Senin, 10 Januari 2022 | 09:12 WIB

Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia Pascapandemi

Sabtu, 8 Januari 2022 | 08:12 WIB

Digitalisasi Ibuisme

Kamis, 6 Januari 2022 | 12:30 WIB

Negeri-negeri Ambon Manise untuk Indonesia

Senin, 27 Desember 2021 | 08:45 WIB

Beri mereka waktu

Rabu, 22 Desember 2021 | 10:12 WIB

Peran Ibu dalam Penguatan Literasi Digital

Rabu, 22 Desember 2021 | 09:12 WIB

Di Balik Kebakaran Pasar Weleri

Minggu, 12 Desember 2021 | 17:42 WIB

Di Balik Meroketnya Harga Minyak Goreng

Kamis, 9 Desember 2021 | 07:45 WIB

Makna Angka 9 di Hari Jadi Ke–272 Blora

Senin, 6 Desember 2021 | 08:24 WIB

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB
X