Meniru Semangat Pembuatan UU Cipta Kerja

Red
- Jumat, 10 September 2021 | 00:00 WIB
Logo SM (b01m)
Logo SM (b01m)

TAJUK RENCANA

Tahun ini Undang-Undang Cipta Kerja telah diimplementasikan. Undang-undang yang bersifat omnibus law itu terasa menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akhirnya pada kuartal keempat 2020 undang- undang yang diharapkan mendongkrak investasi tersebut disahkan. Bahkan muncul kesan UU Cipta Kerja disahkan secara terburu-buru, sehingga muncul banyak kesalahan redaksional yang berujung pada kontroversi di ruang publik. Terlepas dari kegaduhan saat pengesahan, undangundang itu telah berlaku.

Semangat untuk segera memiliki undang-undang tertentu perlu kembali muncul sekarang. Di tengah penetrasi yang begitu dalam dari kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi pada keseharian masyarakat, ternyata keinginan untuk segera memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) kurang terlihat. Padahal kasus kebocoran data terus saja muncul. Baik itu menyangkut data yang dikelola oleh institusi bisnis maupun lembaga pemerintahan. Fenomena itu tentu sangat mengkhawatirkan.

Sebenarnya RUU PDP termasuk prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini. Secara keseluruhan terdapat 33 RUU yang ditetapkan sebagai prioritas dalam Prolegnas 2021. Dari jumlah itu, DPD mengusulkan dua RUU. Ada pula dua RUU yang merupakan usulan bersama antara pemerintah dan DPR. Sedangkan RUU yang merupakan usulan DPR tercatat 20 buah. Bersama dengan delapan lainnya, perhatian terhadap keamanan data pribadi merupakan RUU usulan pemerintah.

Dengan diusulkan sendiri, secara politis tergambar kemauan pemerintah. Selanjutnya adalah kesungguhan agar pembahasan bisa berjalan lancar, sehingga secepatnya negeri ini memiliki UU PDP. Bahkan becermin dari pengesahan UU Cipta Kerja, koalisi partai pendukung pemerintah yang dominan di parlemen memberi pengaruh berarti sehingga ketentuan tersebut bisa disahkan di tengah kontroversi yang belum mereda. Padahal, RUU PDP relatif tidak memunculkan kegaduhan di masyarakat.

Perkembangannya bahkan menunjukkan urgensi RUU tersebut. Kasus-kasus pelanggaran dalam pemanfaatan data banyak terjadi. Fenomena yang menunjukkan ancaman terhadap keamanan data pribadi warga negara. Di sisi lain, kemajuan zaman menuntut pengisian dan pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun, kecanggihan teknologi juga menambah keragaman modus penyalahgunaan wewenang dan kejahatan berbekal kemampuan mengakses data publik.

Pembobolan yang sering terjadi mengindikasikan para pencuri data dan pembobol situssitus internet memang eksis dan siap memanfaatkan segala kelemahan pada sisi keamanan pengumpulan dan pengolahan data. Bila ada ego, entah itu personal maupun kelembagaan yang mengakibatkan RUU PDP terkatung-katung, selayaknya dihilangkan. Negeri ini perlu secepatnya memiliki induk aturan hukum yang terkait dengan data warga negara mengingat kejahatan siber semakin marak.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Aksi Kita adalah Masa Depan Kita

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:36 WIB

Masjid dan Peran Memakmurkan Umat

Selasa, 5 Oktober 2021 | 13:31 WIB

Aspek Hukum Arisan Online

Jumat, 24 September 2021 | 00:30 WIB

Mengganti Beban Pembiayaan BLBI

Jumat, 24 September 2021 | 00:10 WIB

Antusiasme Menyambut Kompetisi Liga 3

Jumat, 24 September 2021 | 00:00 WIB

Memindai Cermin Kota Kudus

Kamis, 23 September 2021 | 11:36 WIB

Indonesia Diuji dalam Ketegangan AUKUS

Kamis, 23 September 2021 | 01:28 WIB

Mewujudkan Sekolah Tatap Muka Aman

Kamis, 23 September 2021 | 01:25 WIB

Keterampilan dan Kompetensi Abad 21

Kamis, 23 September 2021 | 01:16 WIB

Maksimalkan Efektivitas Blended Learning

Rabu, 22 September 2021 | 01:11 WIB

Gernas BBI Jangan Hanya Seremonial

Rabu, 22 September 2021 | 01:08 WIB

Mahasiswa Merdeka

Rabu, 22 September 2021 | 01:03 WIB

Penguatan Imunitas Usaha Koperasi

Selasa, 21 September 2021 | 00:32 WIB

Jangan Lengah dalam Mitigasi Covid-19

Selasa, 21 September 2021 | 00:27 WIB

Wakaf untuk Sektor Informal

Selasa, 21 September 2021 | 00:22 WIB

Menjaga Keamanan ”PeduliLindungi”

Senin, 20 September 2021 | 00:20 WIB

Keamanan Nelayan di Laut China Selatan

Senin, 20 September 2021 | 00:10 WIB

Berharap kepada Inovasi Kepariwisataan

Senin, 20 September 2021 | 00:00 WIB
X