Bermula Seleksi, Berujung Korupsi

Red
- Selasa, 7 September 2021 | 05:22 WIB
Dr Sumaryoto Padmodiningrat MM
Dr Sumaryoto Padmodiningrat MM

"Mereka yang kekayaannya masih rata-rata melakukan korupsi karena kebutuhan. Mereka yang kekayaannya sudah berlimpah, melakukan korupsi karena keserakahan"

BERMULA dari seleksi, berujung korupsi, berakhir di jeruji besi. Itulah fonemana yang terjadi belakangan ini. Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat; Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, M Syahrial; Bupati Probolinggo, Jawa Timur, Puput Tantriana Sari; dan Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap seleksi. Novi, Syahrial dan Tantriana terkait seleksi jabatan, sedangkan Budhi terkait seleksi pemenang proyek.

Data KPK, sejak pemilihan kepala daerah digelar langsung tahun 2004 hingga kini sudah 429 kepala daerah tertangkap karena korupsi. Untuk Jateng, sampai medio 2018, ada 33 kepala daerah tertangkap karena korupsi.

Hingga kini sudah sekitar 40 kepala daerah di Jateng tertangkap karena korupsi. Ada fenomena menarik saat pandemi Covid-19 ini. Aktivitas lain boleh terhenti karena terhalang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tetapi korupsi jalan terus, sama sekali tak terpengaruh.

Ada dua faktor penyebab korupsi: niat dan kesempatan. Ada niat tetapi tidak ada kesempatan, maka tidak terjadi korupsi.

Ada kesempatan tetapi tidak ada niat, maka tidak jadi pula korupsi. Niat adanya di dalam hati. Kesempatan adanya di kewenangan dan aturan.

Kalau sudah ada niat, dengan kewenangan yang melekat, maka aturan pun bisa dibabat. ìThe power tends to corruptî (kekuasaan itu cenderung korup), kata Lord Acton (1834-1902). Kewenangan pun cenderung disalahgunakan. Dalam konteks kepala daerah, niat korupsi pemicu terbesarnya adalah high cost politics atau politik berbiaya tinggi, baik untuk political cost (biaya politik), seperti biaya kampanye dan pasang atribut, maupun money politics (politik uang) seperti Sinterklas.

Untuk pencalonan bupati/wali kota, rerata dibutuhkan biaya Rp 20-25 miliar. Untuk gubernur lebih banyak lagi.

Maka begitu terpilih, yang pertama muncul dalam benak mereka adalah bagaimana supaya balik modal. Setelah balik modal, bagaimana mencari modal baru untuk pilkada berikutnya.

Segala cara pun dihalalkan, termasuk korupsi melalui seleksi. Adapun kesempatan bisa diciptakan. Misalnya dengan merekayasa dan memanipulasi aturan.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Negara Hadir Versus Pinjol illegal

Senin, 25 Oktober 2021 | 23:45 WIB

PON 20 Papua Membuka Mata, Telinga dan Hati

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 23:42 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 00:10 WIB

Hikmah Covid-19 bagi Kehidupan Santri

Jumat, 22 Oktober 2021 | 23:06 WIB

Menggerakkan MGMP melalui Spirit 'MGMP'

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:23 WIB

Aksi Kita adalah Masa Depan Kita

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:36 WIB

Masjid dan Peran Memakmurkan Umat

Selasa, 5 Oktober 2021 | 13:31 WIB

Aspek Hukum Arisan Online

Jumat, 24 September 2021 | 00:30 WIB

Mengganti Beban Pembiayaan BLBI

Jumat, 24 September 2021 | 00:10 WIB

Antusiasme Menyambut Kompetisi Liga 3

Jumat, 24 September 2021 | 00:00 WIB

Memindai Cermin Kota Kudus

Kamis, 23 September 2021 | 11:36 WIB

Indonesia Diuji dalam Ketegangan AUKUS

Kamis, 23 September 2021 | 01:28 WIB

Mewujudkan Sekolah Tatap Muka Aman

Kamis, 23 September 2021 | 01:25 WIB

Keterampilan dan Kompetensi Abad 21

Kamis, 23 September 2021 | 01:16 WIB

Maksimalkan Efektivitas Blended Learning

Rabu, 22 September 2021 | 01:11 WIB

Gernas BBI Jangan Hanya Seremonial

Rabu, 22 September 2021 | 01:08 WIB

Mahasiswa Merdeka

Rabu, 22 September 2021 | 01:03 WIB
X