Warga Berhak Perlindungan Data

Red
- Jumat, 3 September 2021 | 00:10 WIB
Logo SM (b01m)
Logo SM (b01m)

TAJUK RENCANA

Untuk kali kesekian, mencuat kejadian kebocoran data pribadi. Bareskrim Polri dikabarkan sedang menyelidiki dugaan kebocoran data warga yang tersimpan pada aplikasi e-HAC atau electronic Health Alert Card. Aplikasi ini wajib dipasang oleh setiap warga yang bepergian untuk mendeteksi prasyarat-prasyarat yang diperlukan seseorang sebagai pengamanan dari penularan Covid-19.

Setiap aplikasi, baik yang berbasis web maupun yang berbasis operating system lainnya mewajibkan pengguna mengisi datadata pribadi. Pada beberapa aplikasi, data-data yang dimasukkan sudah dapat dikategorikan deep data, data mendalam yang sangat privat dan seyogianya tidak dibagi ke wilayah publik. Data-data seperti catatan medis termasuk data yang bersifat rahasia.

Kewajiban warga untuk mengisi data harus seimbang dengan hak warga atas kerahasiaan dan jaminan keamanan data. Persoalan hak warga atas keamanan data pribadi ini sampai sekarang masih menjadi problem pelik. Sebelum teknologi digital berkembang pesat, penyalahgunaan data pribadi sebetulnya sudah terjadi. Nomor kontak telepon dengan mudah tersebar ke berbagai pengguna manfaat data.

Belum lagi persoalan keamanan data pada saat era analog itu selesai, warga dibombardir dengan kebocoran data melalui aplikasi teknologi digital. Saat pengguna tidak punya pilihan lain kecuali menggunakan teknologi digital, saat itu pula data-data terpaksa diserahkan tanpa dapat sedikit pun menuntut jika terjadi penyalahgunaan data. Problem itu kini sangat massif dan berbahaya.

Jika pada era sebelumnya, data-data pribadi masih sebatas pada data demografi, kebutuhan pada era pandemi memaksa data-data catatan medis pun dibagikan ke pihak ketiga. Selain berisiko dimanfaatkan untuk kepentingan marketing, data-data catatan medis yang bocor akan berisiko pada dampak yang lebih luas dan merusak. Keamanan dan keselamatan warga menjadi taruhah risiko tinggi.

Keseimbangan hak dan kewajiban atas keamanan data warga sudah saatnya diterapkan. Hukum perlu dibuat simpel. Misalnya, ketika menerima telepon tidak dikenal maka secara otomatis terbuka gugatan terhadap provider tempat data kontak itu tersimpan. Hanya dengan kemudahan perlindungan legal itulah, hak warga atas jaminan keamanan data pribadi dapat benarbenar diterapkan.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Quo Vadis Kejaksaan RI?

Senin, 10 Januari 2022 | 09:12 WIB

Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia Pascapandemi

Sabtu, 8 Januari 2022 | 08:12 WIB

Digitalisasi Ibuisme

Kamis, 6 Januari 2022 | 12:30 WIB

Negeri-negeri Ambon Manise untuk Indonesia

Senin, 27 Desember 2021 | 08:45 WIB

Beri mereka waktu

Rabu, 22 Desember 2021 | 10:12 WIB

Peran Ibu dalam Penguatan Literasi Digital

Rabu, 22 Desember 2021 | 09:12 WIB

Di Balik Kebakaran Pasar Weleri

Minggu, 12 Desember 2021 | 17:42 WIB

Di Balik Meroketnya Harga Minyak Goreng

Kamis, 9 Desember 2021 | 07:45 WIB

Makna Angka 9 di Hari Jadi Ke–272 Blora

Senin, 6 Desember 2021 | 08:24 WIB

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB

Tembang Pagebluk Menyulap Bagong Menjadi Konten Kreator

Selasa, 16 November 2021 | 08:15 WIB
X