Panwaslu Kabupaten Magelang Temukan 53 Warga di 1 TPS Tak Masuk DPT

- Rabu, 27 Juni 2018 | 21:00 WIB
Foto: Ketua Panwaslu Magelang memeriksa E-KTP belasan warga yang tak masuk DPT di dekat TPS 3 Ketundan, Kecamatan Pakis, Magelang, Rabu (27/6). (suaramerdeka.com/Panuju Triangga)
Foto: Ketua Panwaslu Magelang memeriksa E-KTP belasan warga yang tak masuk DPT di dekat TPS 3 Ketundan, Kecamatan Pakis, Magelang, Rabu (27/6). (suaramerdeka.com/Panuju Triangga)

MAGELANG, suaramerdeka.com - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Magelang mendapati sejumlah temuan saat memantau TPS-TPS rawan pada Pilkada 2018 serentak, Rabu (27/6). Temuan tersebut antara lain adanya 53 warga di satu TPS yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Adanya 53 warga yang tak masuk DPT tersebut terjadi di Pedukuhan Citran, Desa Ketundan, Kecamatan Pakis yakni di TPS 3. TPS ini memang menjadi salah satu titik perhatian Panwaslu sebagai TPS rawan karena pada Pilkada 2013 lalu jumlah pemilih yang menggunakan suaranya (mencoblos) mencapai 100 persen.

"Ada 21 TPS yang kami anggap rawan, berkaca pada Pilkada 2013. Seperti di Desa Jambewangi rawan money politic, juga di Desa Ketundan pada 2013 ada TPS yang (penggunaan) suaranya 100 persen," kata Ketua Panwaslu Magelang, M Habib Shaleh, di sela-sela pemantauan ke TPS-TPS rawan.

Salah satu warga yang tidak masuk DPT, Bari (43) mengungkapkan, baru kali ini dia tidak masuk DPT karena pada Pemilu serta Pilkada sebelumnya selalu masuk. Dia mengaku tidak mengetahui jika ada mekanisme pencermatan pada saat pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) sehingga bisa mengusulkan untuk dimasukkan dalam daftar pemilih.

“Tidak tahu kalau ada pengumuman (daftar pemilih), Dukuh tidak menyampaikan,” ungkap Bari yang menambahkan ingin tetap menggunakan hak pilihnya meski dia tidak masuk dalam DPT.

Puluhan warga yang tidak masuk DPT tersebut, sesuai aturan diperbolehkan menggunakan hak pilihnya di TPS 3 dan TPS lain yang terdekat dengan syarat memiliki E-KTP. Sebagian warga itu bersama-sama naik mobil pickup untuk menggunakan hak pilihnya di TPS lain terdekat karena jika semua di TPS 3 dikhawatirkan surat suara tidak mencukupi.

Habib Shaleh sempat mengecek meminta warga menunjukkan E-KTP mereka. Dia juga menanyakan kepada warga memastikan tidak ada yang mengarahkan untuk memilih paslon tertentu serta agar menggunakan hak pilih sesuai hati nurani masing-masing.

“Kami cek mereka memiliki E-KTP mereka sendiri. Kami meminta agar mencoblos sesuai hati nurani sendiri, tidak karena ajakan orang lain maupun karena money politic,” kata Habib.

Terkait jumlah suara yang mencapai 100 persen DPT di TPS itu pada Pilkada 2013 lalu, Panwaslu telah melakukan berbagai upaya untuk mengetahui permasalahannya dan mencegah potensi pelanggaran. Upaya yang dilakukan diantaranya mengganti panitia pengawas dan mensosialisasikan anti money politic pada masyarakat.

Halaman:

Editor: Adib Auliawan

Tags

Terkini

Tangis Haru Warnai Pelepasan Muaythai ke PON

Minggu, 19 September 2021 | 21:25 WIB

Pecatur Semarang Siap Persembahkan Emas di PON XX Papua

Minggu, 19 September 2021 | 18:42 WIB

Joko Pranawa Adi Pimpin ABTI Jateng Periode 2021-2025

Sabtu, 18 September 2021 | 19:23 WIB

Kejuaraan Berkuda Equestrian Harus Dipacu

Sabtu, 18 September 2021 | 18:35 WIB

Selain Covid 19, Malaria Juga Perlu Diwaspadai Saat PON

Jumat, 17 September 2021 | 21:20 WIB

Atlet Menembak PON Sukses di Kazakhstan

Jumat, 17 September 2021 | 13:51 WIB

PON XX Papua: Adaptasi Venue Jadi Kendala Roller

Kamis, 16 September 2021 | 21:34 WIB
X