KIPP: Data Pemilih Masih Jadi Persoalan

- Selasa, 26 Juni 2018 | 22:50 WIB
Ilustrasi: Iatimewa
Ilustrasi: Iatimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak, masih terdapat banyak laporan dugaan pelangggaran, gangguan dan potensi pelanggaran yang perlu dicermati. Antara lain data pemilih yang masih menjadi persoalan.

"Persoalan data pemilih menjadi laporan terbanyak yang terjadi hampir di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada," kata Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia Kaka Suminta dalam pesan singkatnya, Selasa (26/6).

Menurutnya, keluhan warga yang belum mendapatkan form C6, masih terus mengalir dari berbagai daerah. Bahkan, upaya pemerintah melalui pelayanan pembuatan KTP Elektronik dan penerbitan suket (surat keterangan), bisa menjadi kontra produktif jika tidak dilakuan dengan cermat.

"KIPP Indonesia mencatat adanya laporan dari daerah-daerah. Antara lain daftar pemilih yang masih bermasalah di hampir semua daerah yang melaksanakan pilkada. Sebab ada warga yang berhak memilih, namun tidak ada dalam daftar pemilih," ujarnya.

Sebaliknya, ada warga yang seharusnya tidak berhak memilih karena meninggal, pindah, tidak diketahui keberadaannya, justru masih terdaftar di daftar pemilih.

"Kemudian, ada pula potensi pemilih siluman. Hal itu akibat penerbitan KTP elektronik dan suket yang tidak benar serta tak dikordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu," tandasnya.

Ada pula potensi pemilih siluman lintas batas. Hal itu terkait dengan libur nasional di semua daerah, termasuk di perbatasan antara daerah yang melaksanakan pilkada dan yang tidak melaksanakan pilkada.

"Sementara, hak pemilih untuk para tahanan di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, Rutan KPK Rutan Kepolisian, panti sosial dan rumah sakit khususnya di kota-kota besar, juga tak luput dari masalah. Selain rawan manipulasi dan penyalahgunaan hak pilih, juga rawan mobilisasi," tegasnya.

Selain itu, masih terdapat ribuan warga yang tak melaporkan mendapatkan formulir C6. Antara lain laporan dari Bekasi Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Jawa Timur.

Halaman:

Editor: Fadhil Nugroho Adi

Tags

Terkini

Menpora Puas Dengan Prokes IBL 2022

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:02 WIB

Pemain Siap Tempur, Satya Wacana Siap Bersaing di IBL

Selasa, 11 Januari 2022 | 20:40 WIB

Setelah 16 Tahun, Bridge Kembali Masuk Popda

Selasa, 11 Januari 2022 | 10:24 WIB

Edy Rahmayadi Jewer Pelatih Biliar, Ini Penyebabnya

Rabu, 29 Desember 2021 | 11:11 WIB

KONI Jateng Ingin PON Aceh-Sumut Tetap 2024

Selasa, 28 Desember 2021 | 21:08 WIB
X