Langgar Etik, KPU Sleman Dijatuhi Sanksi Peringatan

- Rabu, 10 Februari 2021 | 17:30 WIB
(istimewa)
(istimewa)

SLEMAN, suaramerdeka.com - Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sleman Aswino Wardhana, dan staf operator KPU Sleman Al Rohmi Laily dinyatakan melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu.

Keputusan ini dibacakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang terbuka, Rabu (10/2). "Teradu II atas nama Aswino Wardhana, dan teradu VIII atas nama Al Rohmi Laily terbukti melanggar ketentuan pasal 15 huruf a, e, dan h Peraturan DKPP Nomer 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ucap ketua sidang, Muhammad.

Atas putusan itu, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada keduanya. Menurut Muhammad, teradu II selaku koordinator divisi yang membidangi sosialiasi seharusnya bersikap hati-hati dan mengontrol tugas kesekretariatan.

Demikian pula teradu VIII, seharusnya melakukan cek ulang untuk memastikan kembali hasil unggahan. "Selaku operator,  teradu VIII seharusnya memiliki ketrampilan dan wawasan untuk memastikan informasi dismapaikan kepada publik adalah akurat," tegasnya.

Adapun teradu lain yakni empat anggota KPU Sleman, Sekretaris, dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dinyatakan tidak terbukti melanggar. Sehingga, majelis merehabilitasi nama baik mereka.

Namun demikian, DKPP tetap mengingatkan agar ke depan memiliki sense of service dan menjamin keutuhan setiap informasi yang disampaikan kepada publik. Dalam pemeriksaan perkara ini, DKPP menilai para pengadu tidak dapat membuktikan adanya unsur kesengajaan atau sikap keberpihakan.

Anggota DKPP Ida Budhiati mengungkapkan, setelah mengetahui ada postingan yang tidak terunggah secara utuh, anggota KPU Sleman telah berinisiatif menghubungi pihak Twitter.

"Dari upaya itu diperoleh informasi bahwa kapasitas video Twitter hanya menampung 140 detik. Jika melebihi, maka akan terpotong secara otomatis dan hanya mengunggah 45 detik terakhir," katanya.

Perkara yang teregister dengan nomer 10-PKE-DKPP/I/2021 ini merupakan aduan dari Bawaslu Sleman. Pemeriksaan dilakukan terkait unggahan di Twitter resmi KPU Sleman pada 13 November 2020, yang hanya memposting program paslon Bupati nomer urut 03, tanpa disertai program paslon nomer urut 01 dan 02.

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

X