Sejumlah Warga Melaporkan Dugaan Penggunaan Sarana Pendidikan untuk Kampanye

- Minggu, 18 Oktober 2020 | 13:15 WIB
Sejumlah Warga Melaporkan Dugaan Penggunaan Sarana Pendidikan untuk Kampanye. (suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)
Sejumlah Warga Melaporkan Dugaan Penggunaan Sarana Pendidikan untuk Kampanye. (suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)

REMBANG, suaramerdeka.com - Sejumlah warga melaporkan adanya dugaan penggunaan sarana pendidikan untuk kampanye pada Pilkada Rembang 9 Desember 2020. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya dugaan klaim atas bantuan sosial dari pemerintah.

Warga melaporkan dugaan penggunaan fasilitas umum dan klaim program pemerintah untuk kampanye. Video Cabup Petahana Rembang Abdul Hafidz viral ketika sedang bersama-sama guru PAUD se-Kecamatan Sarang, di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sarang pada Senin (12/10) lalu.

Dalam video tersebut Abdul Hafidz terlihat berbicara terkait bantuan sosial dari pemerintah diduga sebagai upaya untuk meraih simpati dari para guru-guru yang hadir. "Kami bertiga atas nama warga Rembang melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu. Kami minta  kejadian tersebut tidak terulang lagi dan Bawaslu harus bertindak tegas," kata salah seorang warga pelapor, Charis Kurniawan kepada wartawan.

Ia mengatakan, bersama dua temannya melaporkan kegiatan kampanye Cabup nomor urut 2  ke Bawaslu. Karena dianggap melanggar aturan kampanye. "Cabup Petahana menggunakan fasilitas umum, yaitu sarana pendidikan untuk kampanye. Selain itu dalam video yang berdurasi sekitar 30 detik itu, Abdul Hafidz juga mengklaim bantuan sosial dari pemerintah untuk mempengaruhi ibu-ibu. Kami minta Bawaslu segera memprosesnya," ungkapnya.

Ketua Bawaslu Rembang, Totok Suparyamto Minggu (18/10) menyatakan, laporan dugaan penggunaan sarana pendidikan oleh salah seorang Cabup akan dilakukan kajian pada dua hari. Setelah itu, rencananya pada Senin laporan tersebut akan dimasukkan ke dalam register untuk penanganan selanjutnya.

Menurut Totok, pihaknya memiliki  waktu sampai Jumat untuk melakukan klarifikasi kepada pihak terkait termasuk kepada para saksi. Sehingga, sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada JUmat depan baru bisa ditentukan apakah laporan tersebut terbukti atau tidak.

"Setelah kajian, dalam 1x24 jam kami register seklaigus pembahasan pertama. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan pasal apa yang akan disangkakan. Selasa-Rabu kami klarifikasi pihak pelapor dan saksi. Jumat di hari terakhir proses, kami melakukan pembahasan kedua untuk untuk menentukan laporan itu terbukti atau tidak," jelas Totok.

Ia menegaskan, Bawaslu tidak sendiri dalam melakukan penanganan dugaan kasus pelanggaran Pilkada. Dalam penegakan hukum, pihaknya bekerjasama dengan Polres dan Kejaksaan Rembang.

Sementara itu Ketua Tim Pemenangan Hafidz-Hanies, Zaimul Umam mengatakan, karena perkara itu sudah dilaporkan ke Bawaslu maka ranah penanganan berada di Bawaslu. Pihaknya sudah menyiapkan tim advokasi dalam menghadapi perkara tersebut.

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

X