KPU Hendaknya Beri Penjelasan Terbuka Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

- Selasa, 22 September 2020 | 06:15 WIB
KPU Hendaknya Beri Penjelasan Terbuka Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. (istimewa)
KPU Hendaknya Beri Penjelasan Terbuka Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. (istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hendaknya beri penjelasan terbuka terkait pelaksanaan pilkada serentak 2020. Sebab masih menuai pro dan kontra di masyarakat, mengingat penyebaran covid-19 belum juga reda dan kasusnya semakin meningkat.

Baca juga: Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pilkada 2020, Kemendagri, KPU dan Bawaslu Gelar Rakor

Tiga Lembaga Sepakat Pilkada Serentak 2020 Tidak Ditunda

Jika tetap dilaksanakan, maka dikhawatirkan pilkada menjadi klaster penyebaran baru. Sebab, berkaca pada proses pendaftaran, banyak protokol yang dilanggar. Misal, tidak menggunakan masker hingga pengerahan massa ke lokasi.

Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana,

Dia menambahkan, saran dan pandangan dari masyarakat harus menjadi pertimbangan KPU dan DPR untuk melanjutkan pilkada tahun ini. Sebab Perpu No 2 Tahun 2020 secara jelas mengatur jika dalam hal pemungutan serentak tidak dapat dilaksanakan, maka KPU, DPR dan Pemerintah dapat melakukan penundaan.

Kalaupun pilkada tetap dilaksanakan, kata Endang, semua pihak wajib menjalankan protokol kesehatan. Baik saat masa kampanye, maupun pemungutan suara.

"KPU juga harus secara tegas memberikan sanksi kepada cakada (calon kepala daerah) yang melanggar. Sanksinya berupa diskualifikasi, agar bisa menjadi perhatian khusus kepada cakada-cakada yang bertarung," tegasnya.

Sampai saat ini diketahui pemerintah tetap memilih melanjutkan pilkada dengan mengutamakan prosedur kesehatan yang ketat. Demi melancarkan pilkada di tengah pandemi saat ini, kata Endang, masyarakat harus displin terhadap protokol kesehatan.

"Mengundur pilkada sama dengan menunda sirkulasi demokrasi di 270 kabupaten/kota. Demokrasi yang mandek akan menjadi letupan sosial tersendiri dan itu tidak bagus jika terjadi di tengah krisis ekonomi dan pandemi yang datang bersamaan," tuturnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian jika pilkada ditunda, menurut Endang, adalah terkait legitimasi kepala daerah yang lemah dan secara aturan juga dibatasi kewenangan pelaksana tugas kepala daerah.

"Sehingga bisa mengakibatkan sulit mengambil putusan-putusan strategis dalam kondisi di mana situasi sekarang perlu kecepatan putusan-putusan," ujarnya.

Meski begitu, Endang menyakini, pilkada tahun ini dapat diselenggarakan dengan baik selama semua patuh terhadap protokol kesehatan.

 

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

Bagas/Fikri Gagal Juara di Thailand Open 2023

Minggu, 4 Juni 2023 | 15:32 WIB
X