Pilkada Serentak di Masa Covid-19, KIPP: Bawaslu Perlu Evaluasi Pengawasan

- Jumat, 11 September 2020 | 22:10 WIB
foto: istimewa
foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), pemerintah dan Komisi II DPR RI perlu duduk bersama untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Hal itu mengingat adanya kondisi objektif dan ancaman pandemi Covid-19 yang sangat nyata dalam pelaksanaan pilkada.

"Selain itu, Bawaslu perlu melakukan evaluasi pengawasan atas pelaksanaan tahapan dan program tersebut. Terutama terkait dugaan pelanggaran protokol Covid-19 dalam pelaksanaan pilkada, dengan  rekomendasi berupa tindak lanjut penegakkan hukum," kata Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau (KIPP) Indonesia Kaka Suminta dalam pesan tertulisnya, Jumat (11/9).

Pihaknya juga meminta Bawaslu melakukan evaluasi terhadap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan. Dari evaluasi tersebut, lanjutnya, perlu dipikirkan kemungkinan penundaan. Baik seluruh maupun sebagian daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020.

"Terkait contoh kasus di Kabupaten Boyolali, perlu diminta untuk dilanjutkan untuk melakukan tes PCR kepada seluruh penyelenggara pemilu di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia. Baik KPU maupun Bawaslu, untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi obyektif keterpaparan penyelenggara pilkada di 270 daerah pemilihan," ujarnya.

Dikatakan, banyaknya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 Boyolali - setelah KIPP Kabupaten Boyolali meminta untuk dilaksanakan tes PCR kepada seluruh jajaran Bawaslu - membuka mata tentang kondisi sebenarnya data Covid-19. Khususnya dalam pelaksanaan pilkada.

"Sekaligus merupakan bukti kurangnya sosialisasi, pencegahan dan penanggulangan potensi pelanggaran protokol Covid-19 oleh penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu serta pihak terkait," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, dia mengatakan bahwa pelaksanaan tahapan yang sudah dilaksanakan, terpantau adanya ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan. Tahapan dimaksud adalah pencocokan penelitian daftar pemilih, verifikasi faktual dukungan  pasangan calon, serta pendaftaran dan verifikasi keabsahan calon.

"Catatan tentang pelaksanaan tahapan yang sudah dan sedang dilaksanakan adalah soal lemahnya sosialisasi dan ketersediaan layanan informasi. Khususnya yang berbasis internet, sehingga menimbulkan banyak permasalahan," ungkapnya.

Misalnya dugaan pelanggaran protokol kesehatan menghadapi pandemi Covid-19. Hal itu sebagaimana yang banyak diberitakan dan dibahas dalam berbagai forum.

Halaman:

Editor: Achmad Rifki

Tags

Terkini

ABTI Jateng Diminta Jaga Tradisi Cetak Pemain Nasional

Selasa, 25 Januari 2022 | 05:45 WIB

Andy Susanto Ketua KBI Salatiga Masa Bakti 2021-2025

Senin, 24 Januari 2022 | 09:15 WIB

Terpilih Aklamasi, Suyantoro Pimpin Inkado Jateng

Minggu, 23 Januari 2022 | 18:54 WIB

Asiafi Salatiga Seleksi Atlet Senam Aerobik

Jumat, 21 Januari 2022 | 09:15 WIB

Menpora Puas Dengan Prokes IBL 2022

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:02 WIB

Pemain Siap Tempur, Satya Wacana Siap Bersaing di IBL

Selasa, 11 Januari 2022 | 20:40 WIB

Setelah 16 Tahun, Bridge Kembali Masuk Popda

Selasa, 11 Januari 2022 | 10:24 WIB
X