Bawaslu Mendeteksi Ada Caleg Mendaftar PPK

- Sabtu, 1 Februari 2020 | 22:15 WIB
foto ilustrasi - istimewa
foto ilustrasi - istimewa

UNGARAN, suaramerdeka.com - Bawaslu Kabupaten Semarang menemukan delapan orang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2020 yang diduga menjadi anggota atau pengurus partai politik (parpol). Dugaan itu muncul pasca ditemukannya nama-nama calon anggota PPK di damalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Bahkan seorang di antaranya ada yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Pemilu 2019 silam.

“Ada enam nama yang patut diduga dia menjadi anggota partai politik dan satu nama tercantum dalam kepengurusan parpol tingkat Kecamatan. Bahkan, salah satu di antaranya ada yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Semarang pada Pemilu 2019,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, M Talkis, Sabtu (1/2).

Atas temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Semarang telah melayangkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Semarang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagaimana diketahui, pengawasan pembentukan calon anggota PPK di Kabupaten Semarang ini merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Semarang untuk mencegah adanya potensi calon penyelenggara Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Semarang di tingkat kecamatan yang tidak netral.

“Tentunya kita ingin memastikan bahwa mereka adalah benar-benar orang yang berintegritas,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, 28 Januari 2020 kemarin, KPU Kabupaten Semarang telah mengumumkan sebanyak 314 orang lolos seleksi administrasi calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang. Sejalan dengan itu, sampai 4 Februari 2020 mendatang, Bawaslu Kabupaten Semarang membuka posko pengaduan terkait pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota PPK. Pengaduan bisa dikirimkan melalui surat elektronik ke bawaslukabsemarang@gmail.com, telepon (024) 76901435, atau disampaikan langsung ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang di Jalan Purnakarya Raya, Gedanganak, Ungaran Timur, maupun disampaikan melalui Posko Pengaduan Pilkada yang dibuka oleh Panwascam di 19 kecamatan.

Terpisah ketika dikonfirmasi, Ketua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi mengatakan, sesuai Surat Edaran KPU Nomor 12 Tahun 2020 di dalamnya ada ketentuan bahwa calon anggota PPK maupun PPS harus membuat surat pernyataan bila dirinya bukan sebagai anggota parpol, maupun anggota tim kampanye pasangan calon pada pemilu sebelumnya.

“Kalau ada dugaan-dugaan seperti itu, tentu kami akan lakukan klarifikasi. Saat ini KPU sudah menggelar tes tertulis bagi calon PPK,” katanya.

Tes tertulis hendak diumumkan pada 3-5 Februari 2020. Artinya, seluruh warga dan lapisan masyarakat berhak menyampaikan masukan atas calon PPK mulai 28 Januari 2020 sampai 5 Februari 2020. Bahkan menurut Maskup, pihaknya sudah berkirim surat ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Tujuannya untuk mengetahui apakah calon anggota PPK yang ikut seleksi masuk kategori terpidana atau pernah dipenjara paling lama lima tahun atau tidak.

“Kita pun sudah meminta Ketua Pengadilan Negeri untuk mengecek, apakah nama-nama yang lolos seleksi administrasi kemarin ada yang tersangkut masalah pidana atau tidak. Jadi bukan hanya mengecek melalui SIPOL saja,” terangnya.

Melalui tes tertulis, KPU Kabupaten Semarang bakal mengumumkan hasil peringkat 1-10 terbaik calon anggota PPK dari masing-masing kecamatan. Ketika ditanya apakah nantinya calon PPK yang diduga merupakan anggota atau pengurus parpol tadi masuk dalam peringkat 10 besar? Maskup menjawab belum tahu hasilnya. Mengingat, masih ada tahapan tes wawancara pada 8-10 Februari 2020 di Sekretariat KPU Kabupaten Semarang.

Menyusul dari pengalaman pemilu sebelumnya, ia mengungkapkan, ada nama calon penyelenggara di tingkat kecamatan maupun desa yang tercatut masuk ke SIPOL. Namun setelah dikonfirmasi, yang bersangkutan tidak tahu kalau namanya masuk ke sistem aplikasi tersebut.

“Pada tes wawancara itulah, nanti kita akan melakukan kroscek apakah yang bersangkutan betul-betul sebagai anggota parpol atau tidak,” ucapnya.

Namun jika dugaan itu benar pascadiklarifikasi dan melalui beberapa kajian, kemudian yang bersangkutan juga mengakui dirinya sebagai anggota parpol tertentu, Maskup menegaskan, itu secara otomatis calon yang dimaksud sudah tidak memenuhi persyaratan PKPU maupun Surat Edaran KPU 12/2020.

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

Jateng Tampil sebagai Juara Umum dalam KOSN 2021

Senin, 27 September 2021 | 21:15 WIB

Sambo Jateng Targetkan Juara Umum PON

Senin, 27 September 2021 | 19:25 WIB

Kominfo Siapkan Media Center PON Klaster Merauke

Senin, 27 September 2021 | 18:44 WIB

Piala Sudirman XVII 2021: Indonesia Kalahkan Rusia 5-0

Senin, 27 September 2021 | 11:11 WIB

PON XX Papua: Bola Voli Jateng Targetkan Dua Emas

Senin, 27 September 2021 | 06:15 WIB

Hapkido Jateng Raih Satu Emas: Target Dua Medali

Minggu, 26 September 2021 | 09:26 WIB

Sembilan Mahasiswa USM Perkuat Kontingen PON XX di Papua

Sabtu, 25 September 2021 | 16:13 WIB

Bagus-Angga Juara Turnamen Enjoy Cup 8 dan Thomas 1

Jumat, 24 September 2021 | 13:06 WIB

Eksebisi PON XX Papua: Kick Boxing Jateng Tunjukkan Taji

Jumat, 24 September 2021 | 10:48 WIB
X