Bawaslu Mendeteksi Ada Caleg Mendaftar PPK

- Sabtu, 1 Februari 2020 | 22:15 WIB
foto ilustrasi - istimewa
foto ilustrasi - istimewa

UNGARAN, suaramerdeka.com - Bawaslu Kabupaten Semarang menemukan delapan orang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2020 yang diduga menjadi anggota atau pengurus partai politik (parpol). Dugaan itu muncul pasca ditemukannya nama-nama calon anggota PPK di damalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Bahkan seorang di antaranya ada yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Pemilu 2019 silam.

“Ada enam nama yang patut diduga dia menjadi anggota partai politik dan satu nama tercantum dalam kepengurusan parpol tingkat Kecamatan. Bahkan, salah satu di antaranya ada yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Semarang pada Pemilu 2019,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, M Talkis, Sabtu (1/2).

Atas temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Semarang telah melayangkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Semarang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagaimana diketahui, pengawasan pembentukan calon anggota PPK di Kabupaten Semarang ini merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Semarang untuk mencegah adanya potensi calon penyelenggara Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Semarang di tingkat kecamatan yang tidak netral.

“Tentunya kita ingin memastikan bahwa mereka adalah benar-benar orang yang berintegritas,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, 28 Januari 2020 kemarin, KPU Kabupaten Semarang telah mengumumkan sebanyak 314 orang lolos seleksi administrasi calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang. Sejalan dengan itu, sampai 4 Februari 2020 mendatang, Bawaslu Kabupaten Semarang membuka posko pengaduan terkait pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota PPK. Pengaduan bisa dikirimkan melalui surat elektronik ke bawaslukabsemarang@gmail.com, telepon (024) 76901435, atau disampaikan langsung ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang di Jalan Purnakarya Raya, Gedanganak, Ungaran Timur, maupun disampaikan melalui Posko Pengaduan Pilkada yang dibuka oleh Panwascam di 19 kecamatan.

Terpisah ketika dikonfirmasi, Ketua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi mengatakan, sesuai Surat Edaran KPU Nomor 12 Tahun 2020 di dalamnya ada ketentuan bahwa calon anggota PPK maupun PPS harus membuat surat pernyataan bila dirinya bukan sebagai anggota parpol, maupun anggota tim kampanye pasangan calon pada pemilu sebelumnya.

“Kalau ada dugaan-dugaan seperti itu, tentu kami akan lakukan klarifikasi. Saat ini KPU sudah menggelar tes tertulis bagi calon PPK,” katanya.

Tes tertulis hendak diumumkan pada 3-5 Februari 2020. Artinya, seluruh warga dan lapisan masyarakat berhak menyampaikan masukan atas calon PPK mulai 28 Januari 2020 sampai 5 Februari 2020. Bahkan menurut Maskup, pihaknya sudah berkirim surat ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Tujuannya untuk mengetahui apakah calon anggota PPK yang ikut seleksi masuk kategori terpidana atau pernah dipenjara paling lama lima tahun atau tidak.

“Kita pun sudah meminta Ketua Pengadilan Negeri untuk mengecek, apakah nama-nama yang lolos seleksi administrasi kemarin ada yang tersangkut masalah pidana atau tidak. Jadi bukan hanya mengecek melalui SIPOL saja,” terangnya.

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

Hendra dan Ahsan Bertekad Bawa Pulamg Perunggu

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:16 WIB

Ginting Fokus Hadapi Laga, Enggan Pikirkan Lawan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 05:38 WIB

Ini Dia Deretan Atlet Cantik di Olimpiade Tokyo

Jumat, 30 Juli 2021 | 10:00 WIB

Porprov Ditunda, Persiapan Daerah Lebih Maksimal

Kamis, 29 Juli 2021 | 18:53 WIB
X