Pilkada Serentak Ajang Pemanasan Pemilu 2024

- Kamis, 2 Januari 2020 | 06:45 WIB
FOTO BERSAMA: Para narasumber dialog ‘’’Pilkada 2020, Tantangan dan Harapan’’ dan Komisi A DPRD Jateng foto bersama usai acara, Selasa (31/12). (suaramerdeka.com / dok)
FOTO BERSAMA: Para narasumber dialog ‘’’Pilkada 2020, Tantangan dan Harapan’’ dan Komisi A DPRD Jateng foto bersama usai acara, Selasa (31/12). (suaramerdeka.com / dok)

PEKALONGAN, suaramerdeka.com - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung pada 2020 menjadi ajang pembuktian partai politik untuk persiapan Pemilu 2024 mendatang.

‘’Tantangan ini tak terelakkan lantaran Pilkada Serentak 2020 mempunyai makna strategis bagi partai politik, yakni sebagai ajang memanaskan mesin politik menuju Pemilu 2024,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Jateng, M Saleh saat menjadi pembicara kunci pada dialog ‘’’Pilkada 2020, Tantangan dan Harapan‘’’ pada Selasa (31/12).

Pembicara lain, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Abi Rizal dan Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Wahyudi Sutrisno. Saleh menambahkan, pada sisi lain parpol akan berjuang habis-habisan untuk meraih kemenangan di setiap daerah. ‘’Semakin banyak kader partai yang menjadi kepala daerah, semakin kuat kaki politik parpol untuk menyongsong Pemilu 2020,’’ katanya.

Dia menjelaskan, pada Pilkada Serentak 2020 figur calon bupati/wali kota yang akan diusung jauh lebih penting ketimbang partai mengusung kader sendiri. Karena itu, parpol akan mencari figur calon bupati/wali kota terbaik meski harus mengorbankan kader sendiri. ‘’Bukan tidak mungkin nanti akan terjadi caplok-mencaplok kader partai seperti yang terjadi pada pilkada sebelumnya, dan hal ini akan terulang lagi pada Pilkada Serentak 2020,’’ katanya.

Mengenai pola kampanye pada Pilkada Serentak 2020, Saleh mengatakan akan terjadi perubahan. Kalau sebelumnya pola pendekatan ke masyarakat  secara konvensional dengan pengerahan massa, pemasangan baliho dan spanduk akan bergeser. ‘’Kampanye akan bergeser menjadi berbasis personal. Kampanye memakai media massa akan bergeser  ke media sosial,’’ tandasnya.

Mengenai kecurangan, kata dia, dapat dibagi menjadi dua katergori yakni saat pilkada dan pra pilkada. Kecurangan saat pilkada dimulai saat kandidat sudah ditetapkan KPU sebagai calon hingga pemungutan suara. Kecurangan berupa kampanye hitam, politik uang, intimidasi hingga manipulasi hasil coblosan. ‘’Kecurangan pra pilkada biasanya akan melibatkan kandidat dan penyelenggara pemilu,’’ ujarnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan mengingatkan ada empat hal yang patut diwaspadai pada Pilkada Serentak 2020. Keempat hal itu antara lain, politisasi birokrasi, netralitas ASN dan TNI/Polri, kampanye hitam, serta isu SARA dan politik uang. ‘’Untuk mengatasi itu, kami telah melakukan berbagai upaya, sehingga diharapkan pilkada berjalan lancar,’’ kata anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Wahyudi Sutrisno.

Dia menjelaskan Bawaslu telah melakukan berbagai pencegahan  guna meminimalisasi terjadinya empat hal tersebut. Yakni dengan membentuk tiga desa pengawas di Kecamatan Kajen, tiga desa antipolitik uang di Kecamatan Kedungwani, serta sosialisasi dengan kelompok sasaran. ‘’Kami juga kampanyekan pendidikan politik melalui media berbasis internet, seperti website, facebook, instragram maupun media sosial lainya,’’ katanya.

Editor: Setiawan Hendra Kelana

Tags

Terkini

Kenangan Bersama Pak Korea, Legenda Basket Jateng

Selasa, 30 November 2021 | 20:54 WIB
X