SEMARANG, suaramerdeka.com - Lima kader PDI Perjuangan di Jateng resmi dipecat karena membelot di Pilkada 2020. Kelima kader tersebut berasal dari Kabupaten Semarang, Blora, Demak, dan Klaten.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Kusriyanto mengatakan, lima kader tersebut adalah Bupati Semarang Mundjirin dan anaknya, Biena Munawa Hatta (Kabupaten Semarang), Dwi Astutiningsih (Blora), Mugiyono (Demak), dan Harjanta (Klaten). "Mereka dianggap tidak patuh dan tidak tegak lurus terhadap rekomendasi partai saat pilkada," kata Bambang, Jumat (23/10).
Para kader tersebut dipecat karena maju pilkada melawan pasangan calon (paslon) yang diusung PDI Perjuangan. Dua lainnya mendukung anggota keluarga maju sebagai calon bupati yang tidak didukung partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Bupati Semarang Mundjirin disanksi karena dianggap mendukung istrinya, Bintang Narsasi maju di Pilkada Kabupaten Semarang. Begitu juga Biena Munawa Hatta, anak Mundjirin. Anggota DPRD Kabupaten Semarang tersebut dianggap memberi jalan ke ibunya maju, PDI Perjuangan mengusung paslon Ngesti Nugraha-Basari (Ngebas) di Pilkada Kabupaten Semarang.
Baca juga: PDIP Konsolidasi di Surabaya, Hasto Sampaikan Pesan Megawati
Sementara Dwi Astutiningsih dipecat karena maju Pilkada Blora melalui Partai Demokrat. Padahal PDI Perjuangan telah mengusung Arif Rohman-Tri Yulisetyowati. Adapun Mugiyono juga maju sebagai calon Bupati Demak dengan menggandeng Badarudin Ma'shum (Gus Bad). Mugiyono yang kini menjadi kader Gerindra memilih menyeberang setelah PDI Perjuangan memberikan rekom ke Eistianah-Ali Makhsun.
Terakhir Harjanta dipecat karena maju Pilkada Klaten melalui partai lain, untuk melawan jagoan PDI Perjuangan, Sri Mulyani-Yoga Hardaya. Bambang Kusriyanto menyatakan para kader tersebut diberi sanksi pemecatan karena dianggap melakukan pelanggaran berat. "Melanggar disiplin partai dan tidak mengawal rekomendasi pada Pilkada. Justru malah maju dari partai lain," kata Ketua DPRD Jateng tersebut.
Dia membantah anggapan di Pilkada tahun ini banyak kader PDI Perjuangan yang membelot. Kalau lima kader, ia merasa tidak banyak dibanding jumlah kader se-Jateng. Lagipula menurutnya, bukan soal banyak sedikitnya yang dipecat, tapi lebih pada konsekuensi menjadi kader wajib mengawal keputusan partai.
