JAKARTA, suaramerdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dengan tegas didorong untuk melaksanakan PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Hal itu terkait dengan masih terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di sejumlah daerah, khususnya dalam kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.
Baca Juga: Kampanye Pilkada 2020 Lebih Baik Fokus di Media Sosial
Baca Juga: PDIP: Pelanggar Protokol Kesehatan Akan Kena Sanksi
"Namun demikian tidak mengenyampingkan sisi kemanusiaan dalam menindak dan memberikan sanksi, kepada setiap pelanggar protokol kesehatan tersebut," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melalui aplikasi perpesanan, Senin (28/9).
Dia juga mendorong Bawaslu konsisten dalam pengawasan kampanye pilkada dan bersinergi dengan para pihak yang mempunyai otoritas. Hal itu mengingat masa kampanye yang cukup panjang.
"Yakni 71 hari dan berpotensi terjadi kembali pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Kami juga mendorong KPU untuk dapat membuat regulasi yang mengatur mekanisme pilkada di tengah pandemi secara tegas dan konsisten," ujarnya.
Baca Juga: Ganjar Minta Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Dicoret jika Pilkada Tetap Lanjut
Hal itu mengingat penyelenggara dan pengawas dinilai kesulitan mengendalikan mobilisasi massa dan arak-arakan. Terutama sejak awal pelaksanaan tahapan pilkada.
"Selain itu, kami mengimbau kepada para pasangan calon agar membuat inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital dalam berkampanye serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Termasuk juga menaati aturan yang berlaku selama masa kampanye," tandasnya.
