JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dinilai sangat beresiko untuk dilakukan. Bahkan bila dipaksakan untuk diselenggarakan, hal tersebut dinilai tak berperikemanusiaan dan tidak sesuai dengan nilai kebangsaan.
"Sikap politik kami adalah menolak pelaksanaan Pilkada 2020 bulan Desember mendatang. Peningkatan kasus positif baru Covid-19 sangat luar biasa dan menyerang daerah-daerah yang selama ini dikatakan aman," kata anggota MPR RI sekaligus Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8).
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Empat Pilar dengan tema 'Pilkada Serentak: Hidupkan Semangat Kebangsaan di Masa Pandemi.' Menurutnya, dari data statistik juga menunjukkan daerah sudah menjadi basis yang tinggi penyebaran Covid-19.
"Hasil kunjungan kami ke daerah menunjukan bahwa banyak yang kewalahan dengan kondisi pandemi saat ini. Apalagi dengan penyerapan anggaran sangat luar biasa yang dibutuhkan untuk pilkada," ujarnya.
Sehingga dia menilai, yang terjadi hari ini adalah ketakutan beberapa pihak apabila pilkada tidak dilaksanakan, seakan-akan dapat merusak demokrasi. Padahal, saat kondisi Indonesia berada di dalam kondisi yang perlu diperhatikan.
"Kesehatan rakyat jauh lebih penting daripada kekuasaan politik. Sebagian dari pelaksana pilkada dan penyelenggara pilkadap sudah banyak yang sudah kena. Mengapa kita seakan-akan menutup mata," sergahnya.
Sehingga menurutnya, ada banyak nyawa yang harus diselamatkan. Terlebih, ada kurang lebih 105 juta rakyat Indonesia rakyat yang hari ini terancam akibat keinginan dan nafsu politik yang menginginkan pilkada tetap dilaksanakan.
"Apa substansinya? Apa esensinya? Keselamatan rakyat jauh lebih penting daripada memaksakan pilkada. Terlebih, banyak daerah yang tidak siap," tandasnya.
