UNGARAN, suaramerdeka.com - KPU Kabupaten Semarang mulai mengaktifkan peran anggota PPK dan PPS dalam rangka Pilkada Kabupaten Semarang 2020. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti keluarnya PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
Ketua KPU Kabupaten Semarang, Maskup Asyadi menyebutkan, Senin (15/6) ini tahapan dilanjutkan kembali. Berupa pengaktifan PPK dan PPS, kemudian akan dibentuk Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP).
“Di tengah pandemi Covid-19, KPU Kabupaten Semarang akan memulai tahapan pilkada kembali. Senin (15/6) dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya ada pelantikan anggota PPS pergantian antar waktu (PAW) imbas adanya tiga orang PPS yang mengundurkan diri,” katanya, kemarin.
Sebagaimana diketahui, ada tiga anggota PPS dari Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, dan Kecamatan Suruh. Mereka mundur karena alasan ada pekerjaan lain.
“Karena PPS akan membentuk PPDP, maka pelantikannya kami prioritaskan agar tidak mengganggu pekerjaan mereka dan tahapan yang akan berlangsung,” imbuhnya.
Bentuk pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS, lanjut Maskup, dari KPU RI sudah menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 258 Tahun 2020. Dengan demikian, otomatis mencabut Keputusan KPU RI Nomor 179 Tahun 2020. Menyikapi hal itu, KPU Kabupaten Semarang pun akan mengeluarkan surat, bakal disampaikan terutama kepada Bawaslu Kabupaten Semarang. Termasuk mengundang pihak terkait untuk sosialisasi tahapan serta ketentuan yang tercantum pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020.
Ketika ditanya apakah ada perubahan jumlah TPS? Ia menjawab, untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan karena pandemi Covid-19, maka Undang-undang 10 Tahun 2016 yang menyebutkan satu TPS maksimal melayani pemilih 800 orang pemilih. Sekarang, diatur per-TPS maksimal 500 orang pemilih. Dengan begitu, KPU Kabupaten Semarang harus menambah 146 TPS dari total TPS sebelumnya sebanyak 2.103 TPS.
“Nantinya, ada 2.249 TPS. Implikasinya, tentu personel kita bertambah. Termasuk jumlah PPDP-nya, per TPS satu orang. Berasal dari ketua RT, RW maupun warga yang memenuhi persyaratan,” paparnya.
Demikian halnya dengan kebutuhan KPPS, jumlahnya tentu menyesuaikan jumlah TPS. Adapun masing-masing TPS, sesuai ketentuan membutuhkan 7 orang KPPS dibantu 2 orang Linmas. Lokasi TPS, hendak ditentukan setelah PPDP melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) serta penetapan data pemilih.
Tambahan jumlah TPS itu, Maskup menuturkan, mungkin Kabupaten Semarang termasuk tidak terlalu signifikan bila dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Misalnya Kabupaten Demak dan Kendal ada tambahan 600 TPS, kemudian Kota Semarang ada tambahan 400-an TPS. Tergolong sedikit tambahannya, menyusul pemetaannya sudah berdasarkan evaluasi Pemilu Gubernur Jawa Tengah 2018 silam.
“Pelaksanaan pemungutan suara Pilbup 2020, 9 Desember 2020 itu masuk musim hujan. Jadi perlu diantisipasi demi kelancaran agenda itu,” ujarnya.
Adapun tahapan coklit data pemilih, rencananya bakal digelar mulai 15 Juli 2020. Terkait hal itu, Maskup menjabarkan posisi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sudah turun. Karena jadwal pemungutan suara berubah dari 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, sehingga nantinya dimungkinkan akan ada penambahan jumlah pemilih yang berusia 17 tahun pada 23 September 2020 sampai 9 Desember 2020.
“Prinsipnya KPU siap menyelenggarakan pilkada 2020. Dengan menerapkan protokol kesehatan, kami sudah menyiapkan anggaran sejak PPDP melakukan coklit sampai rangkaian penghitungan dan tahapan penetapan perolehan suara selesai,” tegas Maskup.
Pihaknya memastikan, masyarakat pemilih yang datang ke TPS pada 9 Desember 2020 mendatang aman termasuk terjamin hak pilihnya. Pasalnya, KPU Kabupaten Semarang sudah mempersiapan sebaik-baiknya.
“Kami mengajukan tambahan anggaran ke APBN melalui KPU Provinsi Jawa Tengah sebanyak Rp 6,5 miliar. Sebagian besar digunakan untuk penambahan jumlah TPS dan pemenuhan alat pelindung diri (APD),” tuturnya.
Pengadaan APD yang dimaksud, hendak dipergunakan untuk melaksanakan tahapan pilkada 2020 dengan protokol kesehatan dari tingkat KPU sampai KPPS. Seperti pengadaan masker, tempat cuci tangan, cairan pembersih tangan, tisu, dan APD lainnya termasuk alat khusus pengukur suhu tubuh digital.
“Kalau nanti ada pemilih yang datang lupa menggunakan masker, kita sediakan. Anggaran kami ajukan ke APBN, karena kalau diajukan ke APBD terpenuhinya di perubahan, jadi sementara kita usulkan ke APBN terlebih dahulu,” ucap Maskup.
